Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011

Abstrak: Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.

Abstrak: Abstrak

Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.

Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

Abstrak:

Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors. File Digital: 1

Abstrak: Diperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasuk kategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyai cakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%) , sedangkan Puskesmas mampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasi kebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III , implementasi kebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONED Parung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi. Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber daya manusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel komunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel struktur birokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parung dan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanya pemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabel disposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama di Puskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasi kebidanan di PONED. Kata Kunci : Puskesmas mampu PONED, implementasi kebijakan, sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi

Abstrak:

Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

 

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities.

Abstrak: Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinaskesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metodepengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus groupdiscussion(FGD) kepada beberapa informan yang dipilih (purposif sampling), informandari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen.Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambilkeputusan (key decision maker) di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungandan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidakberjalannyakoordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi didinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampaimonitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintassektoral di tingkat Kabupaten Bandung.Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatanutama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipunsebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapanpelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 % ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5%.Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasiprogram ditingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaanmerupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas.Persepsi dan sikap dari organisasi profesi (PPNI dan IBI) dan institusi pendidikanterkait program ini cukup baik dan mendukung.Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untukmeningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi,perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasiprogram.Kata kunci:Keluarga Sehat, Pendekatan Keluarga, Kebijakan Publik, Puskesmas.