Ditemukan 31182 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Septi Muharomah; Pemb. Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Hendrik Manarang Taurany, Amila Megraini
S-5415
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Thanty Widyastuti; Pembimbing: Mieke Savitri, Penguji: Ede Surya Darmawan, Budi Hartono
S-5236
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ganis Andriyani; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Ardiatri
Abstrak:
Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi
In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense
Read More
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi
In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense
S-8542
Depok : FKM UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Analisis ketidakpuasan kerja karyawan di puskesmas kecamatan Pasar MInggu Jakarta Selatan tahun 2008
Tristi Yuanita; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Mieke Savitri, Zaterti
S-5556
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratna Duhita Pramintari; Pembimbing: Siti Arifah Pujonarti; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Suhariyati
S-5400
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eka Hateyaningsih T.; Pembimbing: Nasrin Kodim; Penguji: Yovsyah, Rengsi Uli
S-5659
Depok : FKM-UI, 2009
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farihah Sulasiah; Pembimbing: Evi Martha; Penguji: Soekidjo Notoatmodjo, Farida Mutiarawati Tri Agustina, Kusnandar, Muhammad Nasir
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Informasi tentang kesehatan sebagai usaha preventif dapat diperoleh melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai sarana pendidikan tidak hanya terbatas memberikan pengetahuan dan informasi tetapi juga memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang diwujudkan dengan keberadaan guru BK. Guru BK memiliki 4 fimgsi dalam kesehatan reproduksi yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pcrbaikan dan pengembangan pribadi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang peran gum bimbingan konseling dalam kesehatan reproduksi remaja pada dua SMP di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Pengumpulan data melalui WM, FGD, observasi dan telaah dokumen pada bulan Mei 2007 di SMP Negeri X dan SMP swasta Y. Guru BK yang bermgas scbagai informan utama dan kepala sekolah, guru, siswa dan pejabat diknas sebagai informan pendukung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah kespro di SMP Ncgeri X lebih beragam dibandingkan dengan masalah kespro di SMP Swasta Y. Sementara im persepsi dan sikap guru BK di kedua sekolah terhadap kesehatan reproduksi memiliki persamaan, sehingga gum BK merasa perlu meiaksanakan perannya sebagai fasilitator maupun konselor dalam kesehatan reproduksi remaja. Namun karena keterbatasan pengetahuan tentang hal ini maka guru BK di kedua sekolah melaksanakan perannya sebatas pengetahuan dan pengalaman yang dimi|iki_ Gum BK di SMP Swasta Y lebih menunjukkan peranannya dibandingkan dcngan gum BK SMP Ncgeri X. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas guru BK baik sebagai fasilitator dan konseior yang aktif berinteraksi dengan siswa dan mendapatkan kesan positifdari siswa_ Kenyataan ini didukung oleh keterlibatan kepala sekolah di SMP Swasta Y dalam mensosialisikan keberadaan layanan BK kepada siswa dan pelaksanaan bentuk kerjasama clengan instansi lain dalam memberikan pengeiahuan kespro kcpada siswa. Peran guru BK di SMP Ncgeri X belum dapat berjalan optimal, hal ini lebih diakibatkan karena kurangnya pendelcatan guru BK terhadap siswa, kesan negatif siswa terhadap keberadaan guru BK serta kurangnya kcyakinan guru dan siswa terhadap kemampuan BK dalam memberikan jaminan kcrahasiaan. Gum BK di SMP Negeri X juga merasakan kurang optimalnya peran guru BK sebagai akibat dari besarnya jumlah siswa yang ditangani dan tidak adanya insentif yang diberikan jika beban kerja melebihi ketentuan mengakibatkan menurunnya motivasi gum BK dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran guru BK tidal: hanya dipengamhi oleh faktor individu tetapi juga ada faktor lain dalam hal ini keberadaan dukungan organisasi. Pada akhirnya agar pelaksanaan peran guru BK dalam kesehatan reproduksi remaja dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan berbagai usaha yang menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan instansi yang terkait dalam hal ini Depdil-:nas dan Depkes. Pihak sekolah disarankan Iebih mensosialisasikan keberadaan guru BK seperti yang dilaksanakan di SMP Swasta Y, mempenimbangkan sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan peran gum BK, melakulcan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru BK dan mempertimbangkan pemberian insentif sesuai ketentuan yang berlaku sebagai reward atau salahsatu bentuk upaya memotivasi gum BK. Depdiknas dan Depkes sebaiknya mempenimbangkan strategi dalarn usahanya menangani masalah kespro remaja melalui keberadaan guru BK di sekolah balk berupa pelaksanaan pelatihan dan penyediaan buku atau media penunjang yang dapat dimanfaatkan gum BK dalam melaksanakan perannya.
ABSTRACT Reproduction health campaign can be considered as a preventive action in education process. School as education institute shall perform not only in knowledge transfer, but also in giving guidance to student, which carried out by counselling teacher. Counselling teacher has four functions in reproduction health education; those are understanding, prevention, upgrading, and personality improvement. Research was conducted to get description about the role of counselling teacher in giving guidance for reproduction health. This research conduct on 2 Junior High School in District Jagakarsa, Jakarta Selatan. Data collection through Indepth Interview, Focus Group Discussion, observation, and documentation studies were held on May 2007 in Public Junior High School X and Private Junior High School Y. Counselling teachers provide main infomation source while headmaster and teachers provide additional information. Result has shown that reproduction eases in Public Junior High School X are varied than Private Junior High School Y. Meanwhile, counselling teachers in those schools have similarity in perception and action. Nevertheless, because of limitation of knowledge, those counselling teacher only perform as far as their knowledge and experience. Counselling teachers in Private Junior High School Y perform their role better than counselling teachers in Public Junior High School X. This shown in their action as facilitator and actively interact with student with good responses from student as result. ln Private Junior High School Y, They also supported by headmaster in socializing counselling function to student and creating cooperation with other institute in reproduction education. The Role of counselling teacher in Public Junior High School X could not perform optimal, mostly caused by minimum eITort by counselling teacher in approaching the student, negative opinion of student to their counselling teacher and confidentially aspect. Counselling teacher in Public Junior High School X already realize regarding their role but the ratio between students and counselling teachers are wide and no such given incentive. These affect their motivation in perform their role. This condition can show that results are affected not only by individual manner but also by organization manner. ln the end, rolc of counselling teacher in health reproduction could be perform well as if there is integrated effort between Department of National Education and Department of Health. School shall be strongly socialized their counselling, Private Junior High School Y as an example. School shall support to counselling?s role with monitoring and evaluating to their performance. A reward system shall be applied to motivate them, Department of Health and Department of National Education can consider to develop strategy to handle teenager reproduction health matter by utilize counselling in school and provide training and media to improve counselling teacher to perform their role.
T-2566
Depok : FKM UI, 2007
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Inggariwati; Pemb. Lukman Hakim Tarigan; Penguji: Krisnawati Bantas, Torrodatu Allo Somba
S-5504
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Widy Astuti Pawuryan; Pembimbing: M. Hafizurrachman; Penguji: Puput Oktamianti, Zarteti
s-5545
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sinansari; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Sarining Rahayu, Rita Damayanti
S-5385
Depok : FKM-UI, 2008
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
