Ditemukan 32761 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Pengobatan yang tidak tuntas menyebabkah penyakit tidak akan sembuh, Masalah putus berohar tubedrulosis adalah suatu yang universal, pengobatan tuberkulosis relatif panjang, jika dibandingkan dengan penyakit infeksi lain. Penderila tubedrulosis bila tidak diobati dengan baik akan menyebabkan terjadinya kekebalan pada kesehatan dan dapat menularkan penyak.it pada orang lain. Desain penelilian: Desain penelitian Kohort Retprospektif. Sampel sebanyak 652 orang pasien tuberkolosis yang Ielah menyelesaikan pengobatan tahun 2005 sd. 2006 di wilayah Suku Dinas Kesebatan Masyarakat Kota Jakarta timur. Sampel yang didapatkan 652 ornng dengan menggunakan random sampling yeng didapat dari kelompek tipe penderita baik penderita hero maupun penderita lama. Hasil dan Diskusi: Ditemukan penderita tuberkulosis yang pernah berobat selama tahun 2005-2006 sebesar 24 orang (3,1!6%). Probabilitas kesehatan berobat pasien tuberkolosis adalah sebesar 99,69"/o (hari ke II), 99,38% {hari ke 60), 97,01 {hari ke 90), 96,19% {hari ke 190) dan 96,19% (hari ke 249). Pada analisis Cox regression PMO dan Yankes metupalam varibel indepent pada penderita tuberlrulosis yang PMO bemsal dari non keluarga memiliki resiko pntus berobat 11,75 kali lebih besar dibandingken pasien tubekolosis yang PMOnya hemsa1 dari keluarga (HR :ll,754 95% CI:3,'177-34,737). Demikian juga pasien tuberkulosis pada Runtah Sakit memHiki resiko putus herobat 2,4 kali lebih tinggi dihandingkan pasien tuberkolosis yang di Puskesmas (2,369 95% Cl : 1,011-5,547). Kesimpulan dan saran: Faktor-fuktor yang berpengaruh terhadap survival kelanjutan berobat penderita tuberkulosis adalah Pengawas Minum Obat (PMO) dan Yankes dengan keseluruhan probabilitas survival kelanjutan berobat penderita tuberkulusis adalah 99,38% {hari ke 60 bari}, 97,01% (bari ke 90) dangan median probabilltas kesintasan oads hari ke 191· hari.
Treatment for T8 patients who are not complete will affect the disease will not recover.TB treatment not come to compliance is a universal and this condition base on TB drugs intake is needed few months (6 - 9 months), when to be comprised by other infectious diseases. The happening of impenetrability at germ (germ resistance) and can be contagious of disease at others, and it was affected by TB patients were not received a good case management including drugs management. Research Design: Designing of research was Retrospective cohort Sampling was amounting 652 TB patients who have been done on treatment compliance by the year 2005 10 2006 at East Jakarta Health Region of Health Community of Sub Services. Number of sampling 652 people by using sampling random that getting from new case detection (new TB patients), and also old case detection (old TB patients). Result and Discussion: Found by patient of tuberculosis broken medicines during year 2005-2006 equal to 24 people (3,86%). Probability survival of continuation medicines patient of tuberculosis is equal10 99,69% (day to 11), 97,38% (day10 60), 97,01(day 10 90),96,19% ( day10 190) and 96,19% (day 10 249). At analysis of Cox PMO regression and of health services represent indepent variable at patient of tuberculosis which is PMO come from non family have broken risk medicines 11,75 bigger limes compared 10 patient of tuberculosis which its this come from family (HR:11,754 95% Cl: 3,977-34,737). And so do 10 patient of tuberculosis at Hospital have broken risk medicines 2,4 higher times compared to patient of tuberculosis which in Health Center (2,369 95% Cl: 1,011-5,547). Conclusion and Suggestions: Factors having an effect on to survival of continuation treatment of tuberculosis patients was supervisor of drugs intake (PMO) and Health Services with overall of probability survival of continuation treatment of tuberculosis patients was 99,38% (day to 60 day), 97,01% (day to 90) with probability median survival on 191 days after drugs intake. It will be suggersted that should be taken step for increasing quality of Health Services in strategy of DOTS which are: diagnoses, counceling (health education) to the TB patients and Supervisor of Drugs Intake (PMO).
Tuberculosis remains a major problem of public health in Indonesia, both in terms of prevalence and other problems it causes. An attempt of the tuberculosis prevention is still underway. But along the way there are a lot of obstacles in it, one of which is a phenomenon of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). This study intended to find the factors that affecting the MDR-TB. The design study is a case-controland the population is patients with TB at RSUP Persahabatan in 2013.
The World Health Organization (WHO) predicts an increase in the number of people with diabetes mellitus (DM) is one of the global health threats. The predicted increase in the number of people with diabetes in Indonesia from 8.4 million in 2000 to around 21.3 million in 2030.Diabetics and its complications bring huge economic losses to diabetics and their families, the national health system and economy through direct medical costs, lost work and income. Low adherence to medication can result in an increased risk of treatment costs, an increased risk of complications and the risk of hospitalization. Identification of the factors associated with low patient compliance with DM treatment is the aim of this study so that this study is expected to provide solutions and strategies to improve treatment adherence. This study was an observational analytic study with a cross sectional design. The data used in this study are secondary data from Riskesdas 2018 throughout Bali Province with logistic regression analysis and the size of the relationship is expressed in the prevalence odds ratio (POR) with α = 0.05. In the multivariate analysis, the final model that relates to adherence to DM treatment in Bali in 2018 is statistically namely work (POR 1.164 95% CI 1.019-1.329 p-value 0.002), residence (POR 0.864 95% CI 0.764-0.978 p-value 0.021 ), gender (POR 0.816 95% CI 0.717-0.929 p-value 0.002), and age (POR 0.779 95% CI 0.665-0.912 p-value 0.002) while the level of education was not statistically significant
Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).
Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).