Abstrak:

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah endemis DBD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jumlah kasus cenderung meningkat, untuk itu diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendanaan bersumber Pemerintah yang dialokasikan untuk program pemberantasan DBD Tahun 2007 berdasarkan sumber, alokasi anggaran dan komitmen pejabat terkait serta perhitungan kebutuhan dana program pemberantasan DBD dengan costing ABC. Desain Penelitian ini adalah penelitian operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan dan laporan kegiatan. Hasil analisis pendanaan program pemberantasan DBD diperoleh gambaran bahwa pendanaan program pemberantasan DBD tahun 2007 bersumber APBD alokasi anggaran sebelum perubaban Rp.270.925.000, karena terjadinya lonjakan kasus DBD tahun 2007, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.916.925.000. Menurut elemen kegiatan program pemberantasan DBD, alokasi dana paling banyak untuk kegiatan fogging. Berdasarkan fungsi program, kegiatan preventif mempunyai alokasi terbesar. Berdasarkan mata anggaran, alokasi terbesar adalah kegiatan operasional, yaitu untuk pengadaan bahan kimia dan honor petugas. Berdasarkan perhitungan costing ABC kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD adalah Rp.2.246.578.461. Turunnya anggaran program pemberantasan DBD pada tahun 2007 adalah pada Bulan Mei, sedangkan kasus DBD sudah ada sejak Bulan Januari. Jumlah kasus tetap meningkat sejak Bulan Mei sampai November. Anggaran Biaya Tambaban (ABT) turun pada Bulan November, pada Bulan Desember kasus DBD turun drastis. Dari hasil wawancara mendalam dengan penentu kebijakan dan pelaksana program, permasaalahan DBD merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu ditanggulangi segera,namun komitmen tersebut tidak diikuti oleh alokasi anggaran pada tahun 2007. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan DBD sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aeeh dengan penyampaian data permasalahan yang lebih akurat disertai dengan perhitungan keuangan berdasarkan kebutuhan.

---

Dengue haemorraghic fever (DHF) is one of communicable diseases that may lead to outbreak, makes community concerned. Banda Aceh City is one of endemiC areas of DHF in the Province of Nunggroe Aceh Darussalam that the number of case tends to increase. Therefore, it is needed an appropriate budget allocation with the need of fund for DHF eradication program. The study was aimed to obtain the information about funding came from the government that allocated to DHF eradication program in 2007 according to the source, budget allocation, and commitment of related leaders as well as the fund need calculation of DHF eradication program using ABC costing. The study design was operational study. Data used in this study were primary and secondary data. Primary data was originated from in-depth interview with related leaders while secondary data was gained from financial documents and program reports. The result of funding analysis of DHF eradication program showed that budget allocation program from APBD in 2007 before the budget challge was IDR 270,925,000. By reason of the illerease of DHF case in 2007, the budget allocation became IDR 1,916,925,000. According to the element of DHF eradication program, the bighest budget allocation was for fogging. According to the program function, preventive action has the largest allocation. While according to budget line item, operational activity especially for cbemical material procurement and staff wages had the largest allocation. Based on ABC costing calculation, the fund needed to DHF eradication program was IDR 2,246,578,461 In 2007, the budget of DHF eradication program was given away in May. However, DHF cases had been existing since January. Number of cases inclined from April to November. Additional cost budget came out in November but in December the number of DHF cases became low drastically. From the interview conducted towards the decision makers and operational staffs, DHF matter was one of problems that should be overcome immediately. However, the commitment they made was not in line withy the the budget allocation in 2007. Local government should increase the budget allocation of DHF eradication program appropriate to the program need by conducting fund mobilization from many sources by considerating the ability of its APBD. It should be supported by advocacy effort more effective from the Banda Aceh City Health Office to submit data accurately and also to calculate the financial based on the need.

Abstrak:

Penyaldt Demam Berdarah merupakan salah satu rnasalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan,karena merupakan pcnyakit menular yang berbahaya oleh karena dapat rnenimbulkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabaln Kabupaten Lebak mcrupakan kabupaten yang dapat berpolensi temjadinya kasus luar biasa (KLB) demem Berdamh Dengue,untuk tu maka perlu perhatian dari pemcrimah daerah untuk penyiapan baik dana maupun sarana dalam mengantisipasi kejadian tersebut.Kebijakan otonomi daiam era desentralisasi menyebabkan bidang kesehatan menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Kabupatcn/Kota didalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakagdan sebagai konsckwcnsinya pemerintah kabupaten/kota harus menyusun kebijakan,termasukkebijakan pembiayaan dalam upaya pembanguuan kesehatan tersebut. Sampai saat ini belum pemah dilakukan analisis mengenai pendanaan program yang bersumber pemerintah baik lmtuk pemeberantasan maupun pengobatannya di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bcrapa besar pcndanaan program pemberantasan Dcmam Berdarah Dengue di Kabupaten Lcbak baik untuk Upaya peningkatan Kesehatau Masyarakat (UKM) maupun untuk Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan (UKP), berapa persentasenya dari anggaran kesehatan maupun dari APBD,dan bagaimana pengglmaannya untuk kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebak pada Instansi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Di RSUD Adjidharmo yang merupakan Rumah sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebagai pengclola anggaran program Demam Berdarah Dengue bcrsumber pernerintah di Kabupaten Lebak. Analisis pendanaan program pemberantasan DBD menggunakan data anggaran tahun 2005, tahun 2006 dan data anggaran tahun 2007. Dari hasil analisis tersebut didapatkan besaran anggaran bcrsumber pemerintah untuk program UKM DBD tahun 2005 adalah sebesar Rp.l02.035.000 sedangkan untuk tahun 2005 adalah sebcsar Rp. 80.821000 dan untuk tahun anggaran 2007 adalah 242.384.000. Besaran anggaran yang digunakan untuk Program UKP yang bersumber pemerintah (kcls III) adalah untuk tahlm 2005 sebesar Rp. 1.518.750, untuk tahun 2006 sebesar l6.258.800. sedangkan untuk tahun 2007 besamya adalah sebesar Rp. 44.305.308. Dengan menggnmakan angka estimasi bank dunia lmtuk kebutuhan program csscnsial dimana Demam Berdarah Dengue termasuk didalamnya maka realisasi pendanaan untuk program DBD di Kabupatcn Lebak baru mencapai 201,50 perkapita/tahun dari estimasi kebutuhan standar bank dunia untuk program DBD adalah sebesar 4.923 pcrkapita/tahun. Pada analisis kasus diketahui terdapat kecamatan endcrnis untuk kasus Demam Berdarah yaitu kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Bojong manik dan Kecamatan Cileles. Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat memanfaatkau lebih optimal kebijakan pemda dalam alokasi pendanaan untuk lebih efektif dan efisien dalam penentuan dan penggunaan berdasarkan skala prioritas.

---

Dengue Haemorragic Fever disease is a public health problem that affects widely in life because it is a dangerous and contagious disease which can cause death in a short period and become epidemic otienly. Regency of Lebak is an area that has a potentiality for extraordinary case (KLB) of dengue fever. Therefore, need more attention from local govcmmcnt in preparing fund and also means for anticipating this problem. Autonomous policy in the era of decentralization has placed health sector as its local govemment's responsibility and obligation; and thus, makes local govemment has to arrange local policy including funding policy in order to develop enough progress in health sector. Until now, there is no study from the government, which analy/.e the timding program either for eradicating or medication of dengue haemorrhagic fever in Regency of Lebak. Therefore this research is conducted in order to know how much tl1e funding program for dengue haemorragic fever?s eradication in Lebak for both Public Health Improvement Effort (UKM) and Personal Health Improvement Effortl And also to know how much the percentage from either health budget or APBD; how is its usage, what activities that become the first priority. This research is executed on the Institution of Public Health Service and Social Prosperity and on RSUD Adjidharmo in Regency of Lebak, as the organizer of dengue haemorrhagic fever's funding program that comes fiom its local government. Dengue Haemorragic fever?s eradication funding program analysis uses all budget data in 2005, 2006 and 2007. From the analysis we found that the amount of budget from local govemment for UKM DBD program in the year of 2005 is l02.035.000 IDR; while 2006 is 80.821000 IDR and for 2007 is 242.384.000 IDR. The amount of budget used for UKP Program which is based on govemmcnt (class III) in the year of 2005 is 1.518.750 IDR, and 2006 is l6,258.800 IDR, and 2007 is 44.305.308 IDR. By using world bank?s estimation number for essential program requirement where dengue haemorrhagic fever is included, hence the realization ol? dengue haemotragic fever?s funding program in Lebak is about 201,50 per capita/year while the world bank?s standard requirement estimation is about 4.923 per capita/year. On case analysis, known that there is endemic sub-district for dengue haemorragic fever case, which are Rangkasbitung, Cibadak, Kalang Anyar, Bojong Manilc and Cileles. Pursuant to the result ofthe research, the writer suggests the Public Health Service and Social Prosperity Institution in Regency of Lebak to make use the local government?s policy more optimal especially in funding allocation to be more effective and efficient base on priority scale.

Abstrak:

Jumlah keseluruhan dana kesehalan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/at banyak dan terus mcngalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistxibusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat diiihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menuiar masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada danasiaayang belum nabisdismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pcndanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi peiayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehalan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSU meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik.Pcngumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumiah pendanaan total sektor keschatan cenderung meningkat dan jumlah pcndanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes R.I, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika diiihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, temyata dalazn penggunaannya lcbih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan pcralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik kamna tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRK Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggamn supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditctapkan dalam RPJM, sehingga' selctor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang mcmadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih men gutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang membed banyak manfaat kepada masyarakat.

---

The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly fiom govemment. In fact, the fimd was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report’s 2005-2007 showed that communicable disease cases were stili high although in Budget Realization Report was a rest ofthe fund that has not been spent yet. The research was aimed to desribe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent , provider, function, line item budgeting and beneiiciaries Hom every health -programs in 2006-2007 budget years.'l'he research was conducted in Health District oiiice and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the hind resource were from public sector and employed basic realizationof alocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1.hat the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita iinancing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn’t met standar determined by WHO. However, eventhough realization ofthe Iinancing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available timd was spent on the oiiicer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in speciiying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expection of -doing compilation of allocation health financing, more majoringly development activitys of health giving many benefits to public.

Abstrak: ANALISIS ANGGARAN PROGRAM PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2003-2005 (Oleh : N. Rachmadanur) ABSTRAK Latar Belakang : Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih terus terjadi dan berdampak terhadap sosial dan ekonomi. Agar kerugian ekonomi yang ditimbulkannya dapat ditekan, perlu untuk memaksimalkan program penanggulangan. Optimalnya program penanggulangan tidak terlepas dari perencanaan anggaran program yang memadai. Kabupaten Bogor sebagai daerah endemi terjadinya DBD dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2003 sebanyak 429 (CFR 2,8%),tahun 2004 sebanyak 1.526 (CFR 1,38%) dan tahun 2005 sampai trimester I sebanyak 252. Tujuan Penelitian :Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pemetaan anggaran program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Bogor tahun 2003-2005. Metode : Penelitian ini menggunakan desain eksploratif. Mengamati data sekunder berupa alokasi anggaran dan realisasi anggaran program tahun 2003-2005. Menguatkan hasil analisis, dilakukan dgn data primer melalui wawancara dengan pengelola program DBD. Hasil : Anggaran program DBD bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun 2003 sebesarRp 95.600.000,-, tahun 2004 sebesar Rp 166.380.000,- dan Rp 90.000.000,- (di luar DASK) serta untuk tahun 2005 sebesar Rp 160.117.000,-. Anggaran dari APBD propinsi untuk tahun 2004 sebesar Rp 4.941.000,-(di luar DASK), dan Rp 93.800.000,-(konpersi dari harga alat dan bahan). Anggaran dari APBN untuk Tahun 2004 sebesar Rp 11.000.000,-(di luar DASK). Dalam melaksanakan prom=gram, pengelola menemukan kendala yang berkaitan dengan kekurangan anggaran. Kesimpulan : Total anggaran yang digunakan pada program penanggulangan DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2003 sebesar Rp 95.600.000,- dan tahun 2004 sebesar Rp 366.161.000,- serta pada trimester I tahun 2005 sebesar Rp 123.227.000,- Kendala yang ditemukan oleh pengelola program DBD tahun 2003 - 2005 : Keterlambatan turunnya anggaran yang bisa langsung digunakan, keterbatasan jumlah anggaran, obat-obatan biasa sampai ke tangan pengelola pada pertengahan tahun, jumlah anggaran yang disahkan oleh pemerintah daerah tidak berdasarkan usulan anggaran yang disampaikan melainkan kemampuan daerah. Alternatif tindakan yang diambil pengelola menghadapi kendala dalam menjalani program penanggulangan DBD tahun 2003-2005 adalah : mengusulkan pada program tahun untuk lebih meningkatkan peran lintas sektor, Kata Kunci : Analisis Anggaran, Penanggulangan Program DBD Budgets Analysis For The Dengue Haemorragic Fever Eradication Program In Health Departement in Bogor Regency in Year 2003-2005 (By : N.Rachmadanur) ABSTRACTION Background : The dengue fever (DF) still frequently happens and has negative impact to the social and economical systems in the community. To decrease the economical negative impacts, it is need to obtain the eradication program. The optimum of the eradication program is not left form it’s planning on the budgets for the eradication program properly. In the Bogor regency as the endemic zone for the dengue fever with the amount of cases happens in 2003 is 429 cases (CFR 2.8 %), in 2004 with 1.526 (CFR 1.38 %) and in 2005 until 1st third semester with 252 cases. Objective : The objective of the study is to get the general pictures about the budgets mapping for the dengue fever eradication program in the Health Department of Bogor Regency from 2003-2005. The study used the explorative design. Results : The budgets for dengue fever program for 2003 that is taken from the Regency Budget (APBD) is Rp. 95.600.00, in 2004 is Rp. 166.380.000 and Rp. 90.000.000 (out of the DASK), and also for 2005 is Rp. 160.117.000. The budgets from the Province Budgets (APBD) for 2004 are Rp. 4.941.000 (out of the DASK) and Rp. 93.800.000 (conversion from the tools and materials prices). The budget from the National Budgets (APBN) for 2004 is Rp. 11.000.000 (out of the DASK). Conclusions : The total budgets that used for the dengue fever eradication program in Bogor Regency in 2003 is Rp. 95.600.000, and in 2004 is Rp. 366.161.090, and also for the 1st third semester of 2005 is Rp. 123.227.000. The constraint found by the management of dengue fever program (DF) in 2003- 2005 : Delay descend of budget which can be used direct, limitation sum up budget, medications to hand of management in the middle of the year, sum up budget ratified by local government not pursuant to proposal of budget submitted but the local area ability. Alternative action taken from management to face constraint in experiencing the dengue fever eradication program of the year 2003-2005: proposing year program to improve the across sector role. Key Word : Budgets Analysis, Eradication DF

Abstrak: Reimbursement policy for DBD by Health Office Of DKI Jakarta Province, on be half Indonesian Government, on 17 State Hospitals has implication on delay of hospital cash inflow. At Pasar Rebo Hospital, from total amount of account receivable didn?t paid completely by Health Office Of DKI Jakarta Province. This payment lateness affect to hospital loss out, especially for financial capital which related with account receivables, in turn will be affect to cash inflow smoothness This research is quantitative and qualitative study, aimed to know number of account receivables distinction for DBD patient?s expenses and amount of opportunity cost from payment lateness of patient account receivable as effect from government reimbursement policy to Pasar Rebo Hospital and see how hospital manage this issue. The result of this research shows that policy from Health Office Of DKI Jakarta Province on manages the payment for DBD patient based-on decision of Governor DKI Jakarta no. 446/2005. Unfortunately, the policy did not followed by regulation to define time limit for reimbursement completion time of account receivables claim, so there is anticipation action if delay is happen. In other hand, at Pasar Rebo Hospital has no own policy on service regulation for DHF patients, just refer to regulation that released by Health Office Of DKI Jakarta Province. Longer time needed to complete account receivable claim payment affect to changes of value of money. The account receivables value changes observed through perspective of time value of money, where in this concept interest of bank?s loan is important factor. In this study, where number of interest which used for calculation is 14 % p.a, found that from total claim of DHF patient?s account receivable Rp. 389,547,330,- there is an opportunity cost Rp.31,409,925 or equal to 8.06 % From the study knew that due to the lateness of DHF patient?s account receivables reimbursement by Health Office Of DKI Jakarta Province to Pasar Rebo Hospital there is 84.51 % that still not paid from total claim, so for operational cost hospital must re-budgeting their spent for not disturb their cash flow and suggested to make a standard time requirement to complete claim payment since sent claim report until receive claim payment. The result of this study expected can be use for Pasar Rebo Hospital as an input for management, especially department that related to account receivable management.
References : 28 (1977 - 2005)