Abstrak:

Abstrak: Perencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upaya kesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depok untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga output belum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh ke semua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnya komunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana di lapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktor sumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktor disposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. Faktor Struktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugas sebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perlu adanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang singkat dan jelas. Kata kunci: Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok Health workforce planning is organized in stages based on the availability of health workforce and the needs for development implementation as well as health efforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Health number 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health (HRH) Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation of human resource of health needs planning documents based on Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken into consideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis of the implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok to obtain in-depth information about how the implementation of the preparation of the document in 2017. This research is a qualitative research with data collection techniques in the form of in-depth interview. Triangulation of sources was performed by comparing the data obtained from one informant to another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study were used as the comparison to the information obtained. The result of the research indicates that the preparation of human resource of health needs planning documents of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained in Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has not depicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole. Communication is an influencing factor to all stages of the implementation of preparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to be improved, especially for the communication to city-level stakeholders to get support and common commitment in the implementation of the activity of preparation of HRH needs planning document, as well as communication to the field executors, and horizontal to cross-sector communication. In addition, the factors of resources, particularly on the quality and quantity of human resources and funds, as well as disposition factors, especially the commitment and incentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve the related sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointed individual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resource for health needs planning document should be brief and clear. Key words: Planning; Human Resources for Health; Regulation of Minister of Health number 33 of 2015; Depok

Abstrak: Pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang kecuali pada kondisi darurat. Rujukan berjenjang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada FKTP dan FKTRL. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Depok dan aplikasi P-Care UPT Puskesmas Sawangan, angka rujukan pada UPT Puskesmas Sawangan melebihi batas ideal yang ditetapkan BPJS Kesehatan yaitu sebesar 15%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.

Hasil Penelitian ini adalah sumber daya manusia sudah memenuhi standar minimal namun masih belum efektif untuk pelayanan kesehatan, sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih kurang, evaluasi terhadap sistem rujukan sudah baik dan sudah mulai dirasakan dampaknya, ketersediaan obat, peralatan kesehatan dan laboratorium sudah cukup baik untuk kebutuhan pelayanan kesehatan walaupun terdapat beberapa obat dan peralatan kesehatan yang tersedia sesuai pedoman. Penelitian ini menyarankan agar pihak Puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai pelayanan rujukan berjenjang