Ditemukan 32119 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB. menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah endemis DBD di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan jumlah kasus cenderung meningkat, untuk itu diperlukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendanaan bersumber Pemerintah yang dialokasikan untuk program pemberantasan DBD Tahun 2007 berdasarkan sumber, alokasi anggaran dan komitmen pejabat terkait serta perhitungan kebutuhan dana program pemberantasan DBD dengan costing ABC. Desain Penelitian ini adalah penelitian operasional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan dan laporan kegiatan. Hasil analisis pendanaan program pemberantasan DBD diperoleh gambaran bahwa pendanaan program pemberantasan DBD tahun 2007 bersumber APBD alokasi anggaran sebelum perubaban Rp.270.925.000, karena terjadinya lonjakan kasus DBD tahun 2007, alokasi anggaran berubah menjadi Rp. 1.916.925.000. Menurut elemen kegiatan program pemberantasan DBD, alokasi dana paling banyak untuk kegiatan fogging. Berdasarkan fungsi program, kegiatan preventif mempunyai alokasi terbesar. Berdasarkan mata anggaran, alokasi terbesar adalah kegiatan operasional, yaitu untuk pengadaan bahan kimia dan honor petugas. Berdasarkan perhitungan costing ABC kebutuhan dana untuk program pemberantasan DBD adalah Rp.2.246.578.461. Turunnya anggaran program pemberantasan DBD pada tahun 2007 adalah pada Bulan Mei, sedangkan kasus DBD sudah ada sejak Bulan Januari. Jumlah kasus tetap meningkat sejak Bulan Mei sampai November. Anggaran Biaya Tambaban (ABT) turun pada Bulan November, pada Bulan Desember kasus DBD turun drastis. Dari hasil wawancara mendalam dengan penentu kebijakan dan pelaksana program, permasaalahan DBD merupakan salah satu prioritas permasalahan yang perlu ditanggulangi segera,namun komitmen tersebut tidak diikuti oleh alokasi anggaran pada tahun 2007. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan DBD sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aeeh dengan penyampaian data permasalahan yang lebih akurat disertai dengan perhitungan keuangan berdasarkan kebutuhan.
Dengue haemorraghic fever (DHF) is one of communicable diseases that may lead to outbreak, makes community concerned. Banda Aceh City is one of endemiC areas of DHF in the Province of Nunggroe Aceh Darussalam that the number of case tends to increase. Therefore, it is needed an appropriate budget allocation with the need of fund for DHF eradication program. The study was aimed to obtain the information about funding came from the government that allocated to DHF eradication program in 2007 according to the source, budget allocation, and commitment of related leaders as well as the fund need calculation of DHF eradication program using ABC costing. The study design was operational study. Data used in this study were primary and secondary data. Primary data was originated from in-depth interview with related leaders while secondary data was gained from financial documents and program reports. The result of funding analysis of DHF eradication program showed that budget allocation program from APBD in 2007 before the budget challge was IDR 270,925,000. By reason of the illerease of DHF case in 2007, the budget allocation became IDR 1,916,925,000. According to the element of DHF eradication program, the bighest budget allocation was for fogging. According to the program function, preventive action has the largest allocation. While according to budget line item, operational activity especially for cbemical material procurement and staff wages had the largest allocation. Based on ABC costing calculation, the fund needed to DHF eradication program was IDR 2,246,578,461 In 2007, the budget of DHF eradication program was given away in May. However, DHF cases had been existing since January. Number of cases inclined from April to November. Additional cost budget came out in November but in December the number of DHF cases became low drastically. From the interview conducted towards the decision makers and operational staffs, DHF matter was one of problems that should be overcome immediately. However, the commitment they made was not in line withy the the budget allocation in 2007. Local government should increase the budget allocation of DHF eradication program appropriate to the program need by conducting fund mobilization from many sources by considerating the ability of its APBD. It should be supported by advocacy effort more effective from the Banda Aceh City Health Office to submit data accurately and also to calculate the financial based on the need.
Kata kunci: faktor risiko, faktor pengendalian, angka insiden, dengue, Jakarta Pusat
The focus of this study is to analyse the risk and control factors affecting Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) incidence rates in Central Jakarta in 2015-2019. The purpose of this study is to understand how risk and control factors of DHF may affect the incidence rates in Central Jakarta in reaching the lowest number which could be learnt by other cities in Indonesia, especially those with the same social and environmental characteristics. The data of variables collected were analysed using Pearson Product Moment and Spearman correlation test. Results are showing insignificant relations. The researcher suggests a further study with a more comprehensive variables and data.
Key words: risk factors, control factors, incidence rate, dengue, Central Jakarta
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit virus akut, mudah menular melalui perantaraan nyamuk Aedes aegepti. Penyakit ini dapat menimbulkan kematian dalam waktu yang relatif singkat, belum ada obat maupun vaksin. Penyakit ini juga telah menyebar tidak hanya di perkotaan saja namun merambah ke daerah pedesaan, karena vektornya (Aides aegypli) tersebar luas di kawasan pemukiman atau di tempat-tempat urn urn. DBD merupakan salah satu penyakit endemis yang masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia meskipun sudah dapat ditekan, namun insidennya masih cukup tinggi, yaitu 3,6% (tahun l990) menjadi 2,0% (tahun 1999). CFR 3,2 % (tahun 1994) menjadi 1,4 % (tahun 2000). Namun demikian daerah yang terjangkit terus bertambah dari 201 Dati II (tahun 1998) menjadi 225 Dati II (tahun 2000). Oleh karena itu penyakit DBD ini harus terus diwaspadai dan dipantau terus menerus. Dengan demikian penelitian kearah mencari faktor karakteristik dan kebersihan lingkungan fisik rumah yang berhubungan dengan kejadian DBD menjadi dasar penelitian ini dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi, hubungan dan mencari model faktor karakteristik dan kebersihan lingkungan fisik rumah dengan kejadian DBD yang dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan rancangan kasus-kontrol dengan metoda population based, kasus diambil dari regristrasi 5 (lima) Rumah Sakit Umum yang ada di Bandar Lampung sedangkan kontrol diambil dari tetangga terdekat kasus dengan jumlah sampel 56 kasus dan 112 kontrol (1:2) dengan rentang waktu dari bulan Januari 2002 s/d Mei 2002.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) variabel yang diuji dengan uji bivariat ada enam variabel yang mempunyai hubungan bermakna ( <0,05) dan iiga variabel mempunyai nilai p nya > 0,05.Dari hasil uji multivariat dan uji interaksi diperoleh model dan dari model tersebut, faktor umur merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian DBD di Kota Bandar Lampung dengan OR .= 18,48 (Cl: 6,51-52,47) dan p value 0,000,Aplikasi dari penanganan program pemberantasan penyakit ini, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain, sehingga upaya pemecahannya harus secara strategic melibatkan sektor terkait. Kerjasama lintas sektor dalam pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan akan meneptukan keburhasilan program ini. Upaya-upaya kerja sama lintas sektor seperti Gerakan 3 M,dan lain-lain perlu ditingkatkan dan dilanjutkan. Pelaksanaan hukum, advokasi, sosialisasi serta adanya kesepakatan dalam pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi.Daftar Bacaan: 35 (1960-2002)
Risk Factor Relating to Dengue Haemorhogic Fever (DHF) Incident in Bandar Lampung 2002Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is acute virus disease, easly communicable and transmitted by Aedes aegypti mosquito. Di-IF can be causation mortality in short time drug or vacsin find not yet. It transmitted in cities, but now had transmited to districs. Because vectors in everywhere as buildings or in public places. DHF is one of endemic disease and still health problem in Indonesia, although it could be pressed but incidence still high enough is 3.6 % (1990) to 2.0 % (1999th). Case Fatality Rate (CFR) from 3.2%(1994`') to 1.4% in 2000th. But the distric endemic is increase, from 201 districs (1988th) become 225 districs in 2000`''. Because of that DHF disease must to be monitor everywhere and time.This study proposed to find out the frequency distribution, relation ship and look for characteristic and house phisic environmental Health factors model relation to Di-IF incidence in Bandar Lampung city 2002 and used Case Control study design. Cases take from 5 Hospital regristration in Bandar lampung City and control take from neighbour cases with 56 samples and 112 controls (1:2) in January 2002 - Mci 2002.The result of study, with Chi square Test from 9 variables in relation to DI-IF find out 6 variables related significant (p value <0,05) and 3 variables isn't significant (p value > 0,05) related to DHF incident.The result model from multivariate and interaction test, find out that highest dominan factor relation to Dl-IF incidence in Bandar Lampung city is age factor.Aplication for Communicable Disease Control Programs depend on the other sectors wisdom and to solve this problem must be strategic to involve the other sectors. Coordination between sectors in communicable disease control and environmental health very important for succesfully this program, for example as " Gerakan 3 M " and "Pekan Sanitasi" action. The Law, advocation, socialization and same goal in communicable disease control and environmental health must he increase and to develop again.Refeuvnce: 35 (1960 - 2002)