Ditemukan 5737 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Departemen Kesehatan
R 344.032 IND k
Jakarta : Mitra Info, 1997
Referensi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Samsi Jacobalis
362.11068 JAC k
Jakarta : Ikatan Dokter Inonesia, 2000
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2000 tentang: pendirian perusahaan jawatan rumah sakit
R 362.11 IND p
Jakarta : Pemerintah Indonesia, 2000
Referensi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kementerian Kesehatan
R 368.38 IND k
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013
Referensi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kementerian Kesehatan
368.38 IND k
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2013
Reserved (pinjaman 1 hari) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dinas Kesehatan DKI
R 616.91852 JAK k
Jakarta : Dinas Kesehatan Pemda DKI, 2004
Referensi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Lalu Hamzi Fikri; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Amal Chalik Sjaaf, Achmad Harjadi, R. Heru Ariyadi
Abstrak:
Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi
Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.
Read More
Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.
B-2030
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
CB: A 1266
[s.l.] :
Jakarta: Depkes; 1996, s.a.]
Hibah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Departemen Kesehatan
368.38 IND l
Jakarta : Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat, 1997
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Reni Heryani
R 344.0321 HER k
Jakarta : Trans Info Media, 2014
Referensi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
