Abstrak: Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi. 

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension.

Abstrak: Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.