Ditemukan 23842 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Unmet need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need KB merupakan salah satu indikator yang menggarnbarkan pelayanan KB dan merupakan salah satu capaian MDGs 2015. SDK! 2007 menunjukkan unmet need KB sebesar 9,1 persen, sedangkan SDKI 2002-2003 menunjukkan 8,6 persen. Di Indonesia, sejak 12 tahun terakhir unmet need KB stagnan di 9 persen sehfngga merupakan masalah lain yang perlu diatasi Peneiitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungab dengan unmet need K.B. Penelitlan ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB. Jumlah sampel untuk melihat Unmet need KB Nasional adall1h seluruh PUS usia 1549 tahun yang meniklth yang terdapat dalam SDK! 2007. Sedangksn sampel untuk studi ini tidak termasuk mereka yang contraceptive failure, desire birth
Unmet need for family planning are couples of childbearing age who do not want to have children but do not use contraceptives. Unmet need for family planning are one of the indicators that describe family planning services and is one of the achievements of MDGs. IDHS 2007 showed unmet need for family planning of 9.1 percent, while the 2002-2003 IDHS shows 8.6 percent. In Indonesia, since last 12 years unmet need for family planning stagnant at 9 percent so that is another issue that needs to be addressed. This study aims to conduct empirical tests to determine the factors associated with unmet need family planning. This study is a cross sectional study using secondary data about the factors associated with unmet need for family planning. The number of are married couples at child bearing period, aged 15-49 years who married as stared in IDHS 2007. While the sample for !his study does not include contraceptive failure, desire birth
Program keluarga berencana dimaksudkan untuk melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan fertilitas wanita Indonesia. Upaya yang dilakukan meliputi pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dan menggerakkan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi. Persoalannya di antara wanita PUS terdapat segmen yang kebutuhannya terhadap K.B. tidak terpenuhi (unmet need KB) dan merupakan faktor resiko bagi upaya peningkatan prevalensi kontrasepsi dan kematian ibu karena melahirkan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB. , meliputi faktor-faktor pendapatan, jumlah anak, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, wilayah tempat tinggal. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah cross sectional, menggunakan data SDKI tahun 1997. Sampel adalah semua akseptor dan kelompok unmet need K.B.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17410 responden kejadian unmet need K.B. ditemukan 14,9 %, 50,0 % dengan pendapatan rendah, 34,3 % mempunyai anak lebih dari tiga orang, 48,6. % tidak berkerja, 70,5 % tinggal di pedesaan, 63,6 % berpendidikan rendah, dan 4,1 % dengan pengetahuan kurang tentang metode keluarga berencana. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan, jumlah anak, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan wilayah tempat tinggal dengan kejadian unmet need K.B. dan pengetahuan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian unmet need K.B.Untuk mengendalikan atau menurunkan kejadian unmet need K.B. kegiatan penyuluhan dan konseling perlu ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dengan sasaran prioritas terdiri dari kelompok wanita PUS berpendapatan rendah, anak lebih dari tiga orang, tidak bekerja, dan tingkat pendidikan rendah. Dari aspek wilayah prioritas diarahkan kepedesaan.
Factors Related to Unmet Need of Family Planning(Analysing Data of SDKI 1997)Family planning program aimed to control birth rate by decreasing woman's fertility. These efforts including to establish Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) and encouragement of Pasangan Usia Subur (PUS) to use contraceptive. The issue unmet need of family planning among PUS's women and as risk factor of contraceptive prevalence and maternal mortality. From previous studies, there are some factors related to unmet need of family planning.Objective of this study to find out factors that related to unmet need of family planning, including income, parity, mother?s job, mother's education, mother?s knowledge, and neighborhood. Using cross sectional design and SDKI's data year of 1997. The sample is all the acceptors and the unmet need of family planning group.The result of this study shows that from 17410 respondents unmet need of family planning is 14,9 %, 50 % at low income, 34,3 % have 3 or more children, 48,6 % jobless, 63,6 % uneducated, 4,1 % low knowledge about family planning method, and 70,5 % living in villages. There is significant relationship between income, parity, job, education, knowledge, and neighborhood and knowledge is the most influenced factor.To control or decreasing the unmet need of family, planning, dissemination information activities and counseling should be taken in to account as priority to target group which are women with low income, have 3 children or more, jobless, and uneducated. From territory aspect, priority directed to village.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jarak, waktu tempuh, alat transportasi, penolong persalinan, dan kabupaten dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan data sekunder yaitu data Riskesdas tahun 2007. Hasil analisis faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan imunisasi dasar di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang adalah faktor pendidikan ibu dan jarak ke fasilitas UKBM maupun non UKBM. Berdasarkan hasil analisis multivariat, faktor yang paling berpengaruh adalah alat transportasi. Saran dari penelitian ini adalah agar dinas kesehatan perlu kerjasama lintas sektor dengan dinas perhubungan. Ketersediaan alat transportasi umum sebagai faktor pendukung akan mempermudah akses bagi masyarakat ke fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan imunisasi dasar. Peningkatan pengetahuan ibu pentingnya imunisasi melalui media komunikasi seperti siaran radio daerah, poster dan lain-lainnya. Selain itu mobilisasi petugas kesehatan ke lokasi yang sulit dijangkau perlu diaktifkan.
This study is aim to determine the relation factors of maternal age, maternal education, maternal employment status, the range to health facility (UKBM and non UKBM), travel time, availability of transportation, maternity helper, and municipal with utilization of health services for the basic immunization in Ketapang, Sanggau, and Sintang district in 2007. This study is a quantitative research with cross sectional design using secondary data from Riskesdas 2007. The results of related factors to the utilization of health services for the basic immunization in 3 districts are maternal education and the range to health facility (UKBM and non UKBM). The result of multivariate analysis, the most influential factor is the availability of transportation. Suggestions from this study are the health authorities need to cooperate with other sectors, such as local transportation department. The availability of public transportation as an enabling factor to access health facilities for utilizes the health services of basic immunization. Improving knowledge for mother regarding the benefit of basic immunization through radio broadcasts, posters and others. In addition to the mobilization of health workers is difficult to reach locations that need to be activated.
Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan Antenatal (ANC) masih rendah. Secara umum kematian ibu dapat dicegah apabila adanya komplikasi kehamilan dan risiko tinggi terdeteksi secara dini dengan pelayanan ANC yang baik. Selain itu, pemanfaatan layanan ANC juga berdampak pada penurunan kejadian BBLR dan merupakan satu mata rantai yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penurunan AKI. Kebijakan Depkes dalam upaya mempercepat penurunan AKI mengacu pada intervensi strategis "Empat Pilar Safe Motherhood' salah satunya adalah meningkatkan akses dan mutu layanan ANC dan strategi MPS (Making Pregnancy Safer) dimana bagi bidan di desa terfokus dengan melaksanakan Pelayanan Kebidanan Essensial dan Pertolongan Panama Gawat-darurat Obstetri dan Neonatal (PPGON) yang salah satu kegiatannya adalah deteksi dini kasus risiko tinggi melalui pelayanan ANC. Oleh karena itu, keberadaan bidan di desa sangat strategis dan mendukung kebijakan program pengembangan "Desa Siaga Tahun 2008". Tingkat kepatuhan (Compliance Rate) bidan terhadap standar layanan ANC di Kabupaten Muam Jambi sebagai gambaran mutu pelayanan kesehatan masih di bawah standar minimal Quality Assurance (80%) yaitu pada tahun 2005 sebesar 64,9% dan tahun 2006 sebesar 66,54%. Kondisi ini diduga turut berkontribusi terhadap cakupan KI dan K4 yang masih di bawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC yaitu faktor individu meliputi variabel umur, pendidikan, pengetahuan, masa kerja, lokasi kerja, lokasi tempat tinggal, status perkawinan, dan status kepegawaian; variabel kepuasan kerja; dan faktor organisasi meliputi variabel komitmen organisasi, kelengkapan saran, supervisi, dan pelatihan. Desain penelitian yang dipilih adalah analitik kuantitatif rancangan cross sectional dengan responden yaitu bidan di desa sebanyak 141 orang pada 18 Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi (total sampel). Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara menggunakan daftar tilik, serta menggunakan kuesioner yang dijawab atau diisi sendiri oleh responden (self administered questionaire). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar bidan di desa kurang patuh terhadap standar layanan ANC (62,4%). Rata-rata tingkat kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC sebesar 74,62% yang bervariasi antara 41,16% - 99,30%. Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa variabel pendidikan, pengetahuan, lokasi tempat tinggal, status kepegawaian, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kelengkapan saran, dan supervisi merniliki hubungan signifikan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC. Variabel supervisi merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC di Kabupaten Muaro Jambi. Atas dasar basil analisis tersebut, dapat disarankan khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dan Puskesmas untuk dapat melakukan upaya-upaya pengawasan dan pembanaan terhadap bidan di desa melalui kegiatan supervisi atau penyeliaan (pada program QA) yang efektif khususnya untuk meningkatkan kepatuhan bidan di desa terhadap standar layanan ANC. Supervisi dilakukan secara kontinyu dan komperhensif mulai dari pengumpulan data untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC, menemukan penyimpangan atau masalah terhadap standar yang telah ditetapkan, melakukan pembahasan tentang segala kegiatan dan permasalahan yang ditemukan, mencari penyebab masalah, dan merumuskan upaya perbaikan secara sederhana, dan melakukan upaya-upaya perbaikan serta memberikan umpan balik sehingga peningkatan mutu layanan ANC dapat ditingkatkan secara terus menerus.
The high quantity of Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia shows that health service quality especially Antenatal Care (ANC) still low. Generally, maternal mortality could prohibit if pregnancy complication exist and high risk early detected with good ANC. Besides, ANC service utilization also influence BBLR issues reduction and one of the link that not less important in decreasing MMR. Department of Health policies in hastening MMR reduction is referring to strategic intervention of "Four Pillar Safe Motherhood", which one of it is improving access and quality of ANC services and MPS (Making Pregnancy Safer) strategy. Where midwife in village focused with implementing Essential Midwifery Assistance and First Aid Obstetric Emergency and Neonatal that one of the activity is early detection of high-risk cases through ANC services. Therefore, midwife in village existences are strategic and assist developing program policy of "Desa Siaga Tahun 2008". Midwife compliance rate toward ANC service standard at Muaro Jambi Regency as health service quality representation is still below minimal standard of Quality Assurance (80%) that is in the year of 2005 equal to 64,9% and 2006 equal to 66,54%. This condition estimated also giving contribution toward K1 and K4 exposure that still below target of Minimal Service Standard (SPM). Generally, this research intend to get midwife in village compliance representation toward ANC service standard and factors that related with midwife in village compliance toward ANC service standard that are individual factors covering variable of age, education, knowledge, work period, work location, residence location, marriage status, and employee status; work satisfactory variable; and organization factor that covering organization commitment variable, medium equipments, supervision, and training. Research design that selected is cross sectional quantitative analytical design with respondent that is midwife in village equal to 141 people in 18 Public Health Center at Muaro Jambi Regency area (total sample). Data gathering done by observation and interview using visit list, and using questioner that answered or self-filled by respondent (self-administrated questionnaire). Research result shows that most of midwife in village are less compliance toward ANC service standard (62,4%). Average rate of midwife in village compliance toward ANC service standard equal to 74,62% that varying from 41,16% - 99,30%. Research analysis result shows that variables of education, knowledge, residence location, employee status, work satisfactory, organization commitment, medium equipments, and supervision have significant relation with midwife in village compliance toward ANC service standard. Supervision variable is the most dominant factor that related with midwife in village compliance toward ANC service standard at Muaro Jambi Regency. Based on those analysis results, suggested especially to Muaro Jambi Regency Health Agency and Public Health Center to perform observation efforts and midwife in village comprehension through supervision activity or management (in QA program) that effective especially to improve midwife in village compliance toward ANC service standard. Supervision done continually and comprehensively started from data gathering to measure official compliance level toward ANC standard, finding deviation or problems toward settled standard, doing clarification about every activity and problems found, finding problems cause, abbreviating simple restoration effort, and doing restoration efforts along with giving feedback so that development of ANC service quality could be increased continually.