Abstrak: Jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Secara nasional, Aceh merupakan provinsi dengan kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi. Meski angka kepemilikan jaminan kesehatan tergolong tinggi, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Aceh belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jaminan kesehatan dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal pada masyarakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah sampel 4.204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16.8% masyarakat Aceh yang memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal. Responden yang paling banyak memanfaatkan fasilitas rawat jalan formal adalah pada kelompok usia lanjut (25.0%), kelompok perempuan (19.1%), kelompok dengan status pendidikan rendah (17.9%), kelompok dengan status perkawinan kawin (19.0%), kelompok dengan status bekerja (18.6%), dan kelompok yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan (18.4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan (p value = 0.041, OR = 2.112) dengan pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Kepemilikan jaminan kesehatan BPJS PBI sangat berpengaruh dalam pemanfaatan fasilitas rawat jalan formal. Hasil penelitian ini menyarankan agar BPJS Kesehatan & Dinas Kesehatan untuk tetap konsisten dalam memasifkan program Universal Health Coverage khususnya pada masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi mengenai manfaat memiliki jaminan kesehatan, cara penggunaan jaminan kesehatan, dan benefit yang diterima sama adilnya. Penelitian juga mengusulkan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan baik dalam penambahan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berkompeten. Kualitas pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan khsususnya pada berbagai fasilitas kesehatan tingkat primer selaku gatekeeper.

---

Health insurance is one of the factors that can influence individuals in utilizing health services. Aceh was the province with the highest health insurance coverage. Despite the high rate of health insurance ownership, the utilization of health services in Aceh has not been optimal. The purpose of this study was to determine the relationship between health insurance and utilization of formal outpatient facilities in the community in Aceh Province. This study was an observational study with a cross sectional design and uses a quantitative approach. The data source used was the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) data for the Aceh Province region with a sample size of 4,204 respondents. The results showed that only 16.8% of Acehnese people utilized formal outpatient facilities. Respondents who utilized formal outpatient facilities the most were in the elderly (25.0%), female (19.1%), low education status (17.9%), married (19.0%), employed (18.6%), and rural (18.4%). There was a significant association between having health insurance (p value = 0.041, OR = 2.112) and utilization of formal outpatient facilities. The ownership of BPJS PBI health insurance has been very influential to increase utilization of formal outpatient facilities. Therefore, the results of this study suggested that BPJS Kesehatan & the Health Office to remain consistent in intensifying the Universal Health Coverage program, especially for people with low socioeconomic status, can increase promotion and socialization of the benefits of having health insurance, how to use health insurance, and the benefits received are equally fair. This study also suggested to improve equity of access, distribution of health services and health workers competencies in various regions to support quality of care especially at primarycare level as gatekeepers

Abstrak:

---

Abstrak: Pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di fasilitas kesehatan sangatlah penting karena berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2022 fasilitas pelayanan kesehatan menyumbang 726.817 ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan hanya 48.464 ton limbah yang dikelola. Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) memiliki indikator mutu untuk menilai kesesuaian pengelolaan limbah padat B3 dengan peraturan yang berlaku, namun target pencapaian indikator tersebut belum terpenuhi selama tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Kemudian, informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan Root Cause Analysis (RCA) untuk diketahui akar permasalahannya. Indikator mutu pengelolaan limbah padat B3 di RSUI terdiri dari beberapa kriteria berdasarkan proses pengelolaannya, yaitu minimasi, pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, penyimpanan, serta pengangkutan limbah padat B3. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan lima akar masalah penyebab tidak tercapainya indikator mutu pengelolaan limbah padat B3 RSUI. Pertama, sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, melainkan didasari karena penurunan kesadaran pegawai untuk melakukan pemilahan limbah medis. Kedua, pengadaan tempat sampah ukuran besar bukan merupakan prioritas. Ketiga, anggaran terbatas dalam pemenuhan kebutuhan tenaga CSO. Keempat, proses perbaikan timbangan oleh unit sarana dan prasarana memakan waktu yang lama. Kelima, manajemen gudang farmasi dalam mengelola pemasukan obat kurang optimal. 

---

Management of Hazardous and Toxic Solid Waste in healthcare facilities is crucial as it significantly impacts service quality and environmental health. According to Indonesia’s 2022 environmental statistics, healthcare facilities contributed 726,817 tons of hazardous and toxic waste, but only 48,464 tons were managed. Universitas Indonesia Hospital (RSUI) has established quality indicators to assess the compliance of hazardous solid waste management with applicable regulations. However, the target for achieving these indicators was not met throughout 2024. This study employed in-depth interviews, observations, and document reviews. The information obtained was then analyzed using Root Cause Analysis (RCA) to identify the root causes of the issues. The quality indicators for hazardous and toxic solid waste management at RSUI comprise several criteria based on the management process: minimization, segregation and containment, collection, storage, and transportation of hazardous and toxic solid waste. The study revealed five root causes for the failure to meet the quality indicators for hazardous and toxic solid waste management at RSUI. First, socialization efforts are not conducted regularly but are only triggered by a decline in employee awareness regarding medical waste segregation. Second, the procurement of large trash bins is not prioritized. Third, the budget is limited for meeting the demand for cleaning service officers (CSOs). Fourth, the repair process for weighing scales by the facility unit takes a long time. Lastly, pharmacy warehouse management for incoming medication is not optimized.