Abstrak:

Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dari ketiga aspek yaitu aspek program, aspek manajemen dan aspek mutu/kualitas pelayanan. Dalam tesis ini, penilaian kinerja puskesmas hanya dilakukan pada kinerja 6 program pelayanan upaya kesehatan wajib puskesmas (basic six) yaitu 1) Pelayanan KIA/KB dengan 7 indikator kinerja, 2) Pelayanan Pengobatan dengan 2 indikator kinerja, 3) Pelayanan Perbaikan Gizi dengan 7 Indikator kinerja, 4) Pelayanan P3M dengan 8 indikator kinerja, 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 3 indikator kinerja, 6) Pelayanan Promosi Kesehatan dengan 4 indikator kinerja. Total indikator kinerja semuanya ada 31 indikator yang didasarkan pada indikator SPM Bidang Kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode System Depelovment LM: Cycle (SDLC) yang terdiri dari : Perencanaan dan analysis sistem, design system, implementasi system dan perawatan system Sedangkan manajemen database menggunakan konsep Data Base Manajemen System (DBMS), dimana untuk menilai apakah hasil pengembangan system berjalan dengau baik, maka dilakukan uji coba prototype di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Input data menggunakan laporan SP3 puskesmas berikut suplemennya dan diproses dengan menggunakan aplikasi program SI-PKP yang secara otomatis dapat menghasilkan output berupa informasi klasifikasi kinerja puskesmas yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. PKP pada Tesis ini hanya dilakukan terhadap 20 UPTD Puskesmas (50%) dari total 40 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi Baik (warna hijau), 6 UPTD Puskesmas (30%) masuk kategori cukup (warm kuning) dan 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi kurang (warna merah). Informasi yang dihasilkan tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk intervensi program atau reward dan punishment. Manajemen masih perlu juga melakukan pengembangan system ini, sehingga betul-betul dapat diaplikasikan dan memenuhi kebutuhan system secara keseluruhan.

---

Performance Assessment at Primary Health Care (PKP) is an effort for doing assessment of job result or achievement at Primary Health Care which has been done by totally from three aspects including program, management and service quality aspect. In this thesis, performance assessment at Primary Health Care is only done by performance of 6 service programs of nmndatory health effort at Primary Health Care (basic six) such as I) KIA/KB service by 7 performance indicators, 2) Medical service by 2 performance indicators, 3) Nutrition improvement by 7 performance indicators, 4) P3M service by 2 performance indicators, 5) Environment safety service by 8 performance indicators, 6) Health promotion service by 4 performance indicators. All of performance indicators are 31 indicators which based on indicator of service standard at Health Department. Methodologies which are used in this Thesis are System Development Life Cycle (SDLC) consisting: Planning and analysis system, design system, implementation system and care system While database management used a Data Base Management System (DBMS) concept for assessing development result system has been run better, so it has been done by prototype test at Computer Laboratory of Public Health in Indonesia University. Data Input used SP3 reports at Primary Health Care and their supplements and then they were processed by using SI-PKP program application of program which can spend output in the form of performance classification infomation at Primary Health Care which were presented in the form of tables and graphics. PKP on this thesis was only done to 20 UPTD at Primary Health Care (50%) from total of 40 UPTD at Primary Health Care in Bogor district by study result indicated that amount of 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were a good classification (green color), 6 UPTD at Primary Health Care (30%) were medium category (yellow color) and 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were less classification (red color). From information above presumably can be made based on management for program intervention or reward and punishment. Management still needs to do this system development, so it can be implemented seriously and fulfill a requirement system as a whole.

Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data. The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD. The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency. The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized.

Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.

Abstrak: Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi. 

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension.