Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen untuk memantau program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pelaksanaan kegiatan PWS KIA yang telah berjalan selama ini masih bersifat surveilans pasif. Data yang dicatat dan dikumpulkan adalah data hasil surveilans pasif yaitu sasaran dan pelayanan ibu hamil dan bayi pada pelayanan kesehatan saja dan tidak berbasis kewilayahan. Kualitas data yang dijadikan masukan kepada sistem merupakan hal yang juga penting. Masukan data yang diharapkan adalah data yang valid dengan memperkuat aspek penelusuran dan survailans aktif  yang dilakukan oleh elemen kesehatan dibantu elemen masyarakat dengan basis wilayah. Dari masukan data yang berkualitas dapat menghasilkan analisis data yang berkualitas. Oleh karenanya maka perlu dikembangkan sistem supervisi sebagai suatu instrumen manajemen yang mengkoreksi dan mengendalikan masukan dan proses yang jelas terkait dengan mutu data. Penguatan sistem supervisi akan menggiring proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai standar. Bersama dengan instrumen manajemen lainnya, pemantauan dan evaluasi, supervisi menjadi tumpuan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahap uji coba. Pengembangan sistem menggunakan data sekunder kabupaten Malang dan Pasuruan. Kemudian sistem yang diajukan diujicobakan di kabupaten Pandeglang untuk mendapat masukan demi kesempurnaan sistem. Analisis data penelitian dilakukan dengan cara penggabungan analisis dari seluruh metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan hasil wawancara, diketahui bahwa sistem supervisi tingkat desa perlu dikembangkan. Saran dari tingkat desa, puskesmas dan kabupaten mengenai kemungkinan pengembangan sistem telah dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan penggunaan sistem dan penyempurnaan sistem. Pada sistem yang diajukan, supervisi dilakukan dengan menggunakan daftar tilik dengan tahap kegiatan yang terdiri dari orientasi, kajian mandiri, verifikasi, rencana tindak lanjut perbaikan dan evaluasi hasil. Informasi daftar tilik kemudian dimasukkan ke aplikasi perangkat lunak untuk diolah datanya. Hasil pengolahan perangkat lunak akan memberikan informasi wilayah prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan kode warna tertentu. Penelitian yang telah dilakukan di tiga kabupaten terpilih telah menghasilkan rancangan sistem supervisi pencatatan dan pelaporan KIA terpadu di kabupaten yang dapat menkoreksi dan mengendalikan input dan proses yang dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem perencanaan program KIA. Daftar Bacaan : 40 (1997—2009) Kata kunci: supervisi, sistem informasi, pemantauan wilayah setempat, KIA

 Maternal and Child Health Local Area Monitoring (MCH - LAM) is a management tool to monitor the MCH program continuously in a particular area for immediate and appropriate follow up.  The current LAM activities are still passive surveillance. Data collected through passive surveillance record pregnant women and newborn; the data are facility-based, not area-based. Data quality that serve as input for the system is also important. Input data are expected to be valid to strengthen active surveillance and tracking by health providers and community members in the area. Quality input will generate quality analysis. Therefore it is considered necessary to develop a supervision system as one of the management tool to correct and control inputs and process to provide quality data. Stronger supervision system will align recording and reporting to comply to standard. Together with other management tool, the monitoring and evaluation tool, supervision become the core of continuous quality improvement in health services. Methodology used in this study is system approach that consists of system analysis, system design, database design and pilot testing. Development of the system uses secondary data from Malang and Pasuruan districts. The system was then pilot tested in Pandeglang district to get input for finalization. Data were analyzed by combining all analysis result from the methodologies used in this study. Secondary data review and in-depth interview found that recording and reporting system at village level should be developed. Input from village, puskesmas and district levels on system feasibility has been utilized to see possibility of usage and refinement of the system. In the proposed system design, supervision is coducted using checklist containing steps of activities including orientation, self-assessment, verification, plan of action and continuous result evaluation. Information from the checklist is inputted into the software for data processing. The software output will yield information on priorities areas based on compliance result shown in color coding. The study was conducted in three districts and produced design of district level integrated MCH recording and reporting supervision system. The system is useful to correct and control input and process of recording and reporting mechanism and will produce valid data and information to improve maternal and neonatal program planning. References : 40 (1997—2009) Keyword: supervision, information system, local area monitoring, MCH

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalahmasalah kesehatan setempat. Pada pelaksanaannya proses penyusunan PTP ini mengalami hambatan sehingga tidak semua puskesmas dapat menyusun PTP ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk menggali lebih jauh masalah yang timbul dalam pelaksanaan proses penyusunan PTP pada puskesmas di kota Palembang. Data diperoleh dengan observasi dan penelusuran data sekunder dan melalui wawancara mendalam dengan empat kepala puskesmas di kota Palembang, dengan Kepala Dinas kesehatan dan staf dinas, juga dengan pihak kecamatan, serta diskusi kelompok terarah dengan staf puskesmas di empat puskesmas penelitian. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dalam proses penyusunan PTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyusunan PTP di kota Palembang dimulai dengan pengumpulan data, dimana data yang dikumpulkan adalah data dasar dari lintas sektor dan data dasar dari puskesmas. Data yang dikumpulkan ini terlalu banyak dan luas. Setelah data terkumpul, puskesmas melihat dan menemukan masalah yang kemudian masalah ini dirangking untuk mencari prioritas masalah dan disusunlah rencana kegiatan puskesmas. Proses penyusunan PTP ini dipengaruhi oleh metode perencanaan (PTP) yang ada, dimana kepala puskesmas dan staf serta dari dinas menyatakan bahwa pedoman PTP tersebut baik, tetapi terlalu rumit, selain itu juga dipengaruhi oleh pembinaan oleh dinas kesehatan yang dianggap kurang oleh pihak puskesmas, lalu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala puskesmas dan pengorganisasian dimana menurut staf puskesmas masih perlu ditingkatkan lagi. PTP yang dihasilkan oleh puskesmas tidak semua dapat direalisasikan di puskesmas yang dipantau dalam Minlok. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain: untuk puskesmas perlunya dibentuk tim khusus dalam penyusunan PTP yang beranggotakan staf puskesmas dan ditunjuk siapa yang bertanggung jawab, diberikannya pelatihan dalam pengenalan dan penguasaan pedoman PTP bagi staf puskesmas. Untuk Dinas kesehatan kota agar membuat pedoman khusus PTP yang bisa dipakai di puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Juga memberikan bimtek dalam proses penyusunan PTP dan mengevaluasi kegiatan puskesmas apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir agar Depkes RI dapat menyempurnakan pedoman PTP yang lebih sederhana dan efektif selaras dengan fungsi manajemen puskesmas.

Community Health Center Planning Process in Palembang CityThe Community health center planning is a systematic activities process to arrange the activities and increase the quality of services to yhe people in order to handle the health problems. In its implementation, the process of puskesmas-level planning (PTP) arrangement encountered a number of barriers so that not all puskesmas could carry out the PTP This study was an analytical descriptive research employing a qualitative approach in an attempt to dig as much as possible from the existing problem in the implementation process of PTP arrangement in a number of puskesmas in Palembang city. It uses observation, secondary data collection, and indepth interview with four the chief of puskesmas in Palembang city, with the chief of health department and the staffs, and the head of the district (Camat), and focus group discussion with the staffs of puskesmas in four puskesmas. They are chosen because they were considered understanding well about Process of PTP arrangement. Result of this study shows that the process of PTP arrangement in Palembang city started with data collection in wich the data gathered were basic data of various sectors and basic data from puskesmas. The data collected were too large in number and too broad in category. Following the data collection, puskesmas sought and found the problems. The problems were then ranked on priority basis. Later, PTP was carried out based on the priority set. The PTP itself was influenced by the existing PTP method of wich the chief of puskesmas and the staff and people from health department stated that the PTP was good enough but it was too complicated. It was also considered not good bythe puskesmas. Finally, it was influenced by leadership of chief of puskesmas and organization skills that, according to puskesmas could not all be implemented in puskesmas oversaw in mini workshop. Based on above stated study result, it may be concluded that for puskesmas, there should be a special team for the PTP consisting of puskesmas staff and the person in charge should be appointed an there training of introduction and mastering the PTP guidelines for puskesmas stsff should be provided. For the city health department, it may be recommended that it make special guidelines on PTP that can be used in puskesmas in accordance with the local needs and conditions. Technical guidance should also be provided for the process of PTP arrengement as well as evaluation to compared the result with the set plan. Finally, it may be recommended for the Indonesian Health Ministry to revise the PTP guidelines into more applicable and effective one pursuant to the management function of puskesmas.