Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis Competency Based Human Resource Management (CBHRM) di RSUD Pasar Rebo Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 134 kuesioner disebarkan dan hanya 107 kuesioner lengkap yang kembali. Responden pada penelitian ini adalah 107 pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis RSUD Pasar Rebo yang terbagi ke dalam 6 instalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 53,3% pegawai yang menyatakan tidak puas terhadap remunerasi yang diterima. Dalam penelitian ini diketahui bahwa lama kerja, pengetahuan pegawai mengenai sistem remunerasi, kepemimpinan, supervisi, kebijakan remunerasi, sosialisasi sistem remunerasi berhubungan dengan kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis CBHRM. Pihak rumah sakit perlu menindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan melakukan evaluasi kembali terhadap remunerasi berbasis CBHRM serta meningkatkan sosialisasi sistem remunerasi di RSUD Pasar Rebo dengan melibatkan manajemen terkait serta pegawai dari setiap instalasi yang bersangkutan.

---

This study examines about the satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based Competency Based Human Resource Management (CBHRM) in Pasar Rebo Hospital in 2011. This research is a cross sectional research using quantitative methods. The data was collected by filling questionnaires. A total of 134 questionnaires distributed but only 107 complete questionnaires are returned to the researcher. Respondents in this research are 107 medical support affairs of non-civil servants in Pasar Rebo Hospital which is divided into 6 installations. The result showed that there are 53.3 % officers who stated that they are not satisfied with the remuneration received. By this research, known that amount of time working, knowledge about remuneration system, leadership, supervision, remuneration policy, dissemination of remuneration system associated with satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based CBHRM. The hospital needs to follow up these findings by evaluating remuneration and improve dissemination of the remuneration system in Pasar Rebo Hospital, involving relevant management and employees of related installation.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kepuasan kerja pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Pasar Rebo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Cross Sectional, selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pegawai yang di pilih secara acak untuk memperkuat dan menggali lebih dalam lagi mengenai hasil penelitian yang di dapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dan hubungan antara karakteristik individu terhadap kepuasan kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai di RSUD Pasar Rebo masih dikatakan rendah dan tidak terdapat hubungan anatara karakteristik individu dengan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada RSUD Pasar Rebo untuk melakukan survey kepuasan kerja secara berkala agar mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang belum optimal.

---

This research is discussed as regards to job satisfaction of the Non-Civil Servants at Pasar Rebo General Hospital at the year 2013. Researcher use a cross sectional quantitative method, moreover, in this research, researcher also conducted in-depth interviews with employees who were randomly selected to strengthen and probe deeper into the research results obtained. The purpose of this study was to determine the level of job satisfaction and the correlation between individual characteristics on job satisfaction. The results of the study represented that the level of employee satisfaction in Pasar Rebo General Hospital still said to be less and there is no correlation between individual characteristics and job satisfaction. Based on these results, the researcher gives recommendation to the hospital to perform periodic surveys of job satisfaction in order to determine and evaluate the factors considered not optimal.

Abstrak:

Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo merupakan pusat pendapatan RS, Namun, realisasi anggaran Instalasi Farmasi selalu lebih tinggi dari perencanaannya selama lima tahun terakhir sejak 2007 sampai 2011 yang mungkin dipengaruhi oleh cost awareness, cost management, cost monitoring, dan cost incentive sebagai faktor-faktor dari cost containment. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis cost containment di Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo dengan mengetahui cost awareness, cost management, cost monitoring, dan cost incentive dan juga upaya cost containment yang dilaksanakan secara keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan dua teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dan wawancara mendalam kepada pegawai level manajemen RS yang terkait erat dengan Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo. Penelitian ini dilaksanakan selama Juli 2011 sampai Juli 2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel cost awareness yaitu pelatihan belum mengarah pada efisiensi, serta pengkomunikasian harga melalui spanduk dengan slogan yang memotivasi pegawai ataupun acara khusus untuk pengenalan harga sediaan farmasi bagi pegawai pun belum ada. Variabel cost management yaitu budget dengan realisasi budget lebih tinggi dari perencanaan, pengkonsolidasian dokter melalui forum ?reboan? dihadiri sekitar 30 persen dokter, e-prescribing belum diaplikasikan, penyediaan obat dihitung dengan stok minimum dan maksimum tetapi belum ada pegawai yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menghindari obat expired, pengurangan biaya operasional diterapkan dengan mematikan AC dan lampu yang tidak digunakan, pemanfaatan ulang kertas bekas, serta penyiapan obat dengan tepat, sementara dukungan eksekutif masih dipandang sebagai supervisi. Variabel cost monitoring yaitu pemonitoran keuangan berkelanjutan dalam hal ini cash flow masih belum mampu dimanfaatkan sebagai alat untuk memberi peringatan kepada Instalasi Farmasi untuk sejalan dengan perencanaan budget, selain belum kuatnya bargaining position RS walaupun margin obat generik dan obat non generik di atas 30 persen, dan masih terjadi selisih saat stock opname, pelayanan terintegrasi masih birokratis serta belum dapat meraih sense of belonging pegawai karena tidak sampainya informasi yang cukup, pengamanan obat penting dilakukan dengan pembedaan lemari serta adanya kartu stok. Variabel cost incentive yaitu pemberian insentif belum ditentukan oleh output kinerja melainkan kompetensi. Hal tersebut di atas menunjukkan upaya pengendalian biaya yang masih memprihatinkan di RSUD Pasar Rebo khususnya di Instalasi Farmasi. Kesimpulannya bahwa Instalasi Farmasi RSUD Pasar Rebo belum mengimplementasikan cost containment (cost awareness, cost management, cost monitoring, cost incentive) secara tepat.

---

 

 The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo is a revenue centre for the hospital. Therefore, the Realisation of Budget of Pharmacy Installation had been higher than its planning for five years since 2007 until 2011 that might be influenced by cost awareness, cost management, cost monitoring and cost incentive as factors of cost containment. The objective of this research was to analyze the cost containment at The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo by knowing cost awareness, cost management, cost monitoring, and cost incentive and also the cost containment efforts for overall. This research was a qualitative research, conducted by utilizing two data collection techniques which were secondary data and in-depth interview on the entire management level of hospital which was related directly to The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo. This research conducted throughout the months of July 2011 ? July 2012. The result of the study revealed variables of cost awareness were the training program had not directed to efficiency and there were not the price communication by putting motivation statement on working area nor special event for making pharmacy staff knowing about price of pharmacy things. Variables of cost management were the budget which was realization higher than it plan, the doctor consolidation through "reboan" had admitted around 30 percent, the e-prescribing had not applied, the medicine reservation calculated by minimum and maximum stock but there was not a responsible staff to avoid expired medicine, the reducing operational cost was applied by turning off AC and lamp when unused, reuse paper, and preparation medicine correctly, the executive support was adjusted like a supervision not a support. Variables of cost monitoring were the monitoring financial continuely by cash flow was disable to warn The Pharmacy Installation strict to the budget planning nor had bargaining position in medicine principal even the generic and non generic margins upper 30 percent, moreover stock opname still had dismatch, the integrated service was birocratic and staff`s sense of belonging can?t be reached cause not enough information can be achieved, the security of important medicine through differentiating cupboard and stock card. Variable of cost incentive was the Insentive given had not determined by output of work but competences. It was revealed that cost containment efforts were still poorly implemented at RSUD Pasar Rebo especially at The Pharmacy Installation. The conclution was The Pharmacy Installation of RSUD Pasar Rebo had not yet properly implemented cost containment (cost awareness, cost management, cost monitoring, and cost incentive).

Abstrak: Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C. Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation. Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.

---

Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980). Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory. Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet. Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels.