Ditemukan 42705 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Sejak penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, di lingkungan Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) terdapat tiga puluh tiga (33) Politeknik Kesehatan. Dari kesemuanya yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat institusi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi atau disingkat JKG yang belum pelaksanaan implementasi nama jenis pendidikan Diploma bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor:1192/MENKES/PER/X/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yaitu Jurusan Keperawatan Gigi dan bukan Jurusan Kesehatan Gigi -sebagaimana yang digunakan hingga kini-.Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PerMenKes tersebut (faktor komunikasi,sumber daya dan disposisi) dan sebagaimana teori yang terkait sebagaimana peneliti George C.Edward III,2006 dalam riset implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan studi deskriptif cross sectional terhadap Pejabat Pelaksana Jurusan Kesehatan Gigi pada 18 Poltekkes seluruh Indonesia. Dari 36 orang yang masing-masing Jurusan diambil data dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Teknik pengambilan sampelnya adalah nonprobability sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua responden siap mengimplementasikan PerMenKes tersebut sedangkan menurut pernyataan Edward III(1984:P.1) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau outcomes bagi masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan terhadap implementasi kebijakan adalah pemberian wewenang Exp.(b) =Hasil penelitian menyarankan perlunya pemberian wewenang secara formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, berkenaan pula dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Dengan demikian melakukan hubungan dan mengaktifkan berbagai saluran komunikasi secara baik, serta ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk dan pedoman. Dan kesemuanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk implementasi nama jenis institusi pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi berlangsung lancar.
Since the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 890/MENKES/PER/VIII/2007 on Organization and Administration of Health Polytechnic, in the Ministry of Health (now Ministry of Health) there were thirty-three (33) Health Polytechnic. From all of which spread across Indonesia, there are educational institutions or abbreviated Dental Health Programs JKG but until now there has been implementation of the name of the type of education diploma in the field of health as contained in the Minister of Health number: 1192/MENKES/PER/X/2004 dated October 19, 2004 the Department of Nursing and Dental Health Programs Dental-not as used up to now-.This thesis discusses the factors that influence the readiness of the implementation of the Health Minister (individual factors, communication, resources and disposition) and as relevant as the researcher's theory that George C. Edward III, 2006, inresearch policy implementation. This study uses primary data in a cross-sectional descriptive study approach to Officer Executing Dental Health Programs in 18 polytechnic entire Indonesia.Dari 36 people who each retrieved data from the Department Chair and the Secretary of the Department. Sample collection techniques are nonprobability sampling. Processing the data using SPSS Complex Sample version 13. Analysis of the data using chi square and logistic regression.The results showed that not all respondents are ready to implement it while according to a statement Health Minister Edward III (1984: P.1) that policy implementation is an activity that looks after the legal directives issued from a policy that includes efforts to manage the inputs to produce outputs or outcomes for the community . Variables of the most influential or dominant over the readiness of policy implementation is the empowerment Exp. (b) = The results suggest the necessity of giving formal authority to command can be executed effectively, is also concerned with how policy is communicated to the organization and or the public. Thereby engage and activate a variety of communication channels are good, and the availability of resources in this regard is the Standard Operating Procedures as instructions and guidelines. And all of them indispensable in the implementation of policies for implementation type name Programs Nursing Dental education institutions takes place smoothly.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.
Regulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures.
The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar menjadi syarat utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan jenis dan jumlah SDMK pada Puskesmas BLUD di Kota Depok tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada enam Puskesmas terpilih serta instansi terkait di Kota Depok. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDMK eksisting dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebutuhan SDMK Kota Depok. Kesenjangan ini menyebabkan multitasking dan task shifting, yang berdampak pada beban kerja dan mutu layanan. Faktor yang memengaruhi pemenuhan SDMK meliputi sistem manajemen kepegawaian, kepemimpinan, kemitraan/jejaring, ketersediaan anggaran, pendidikan/pelatihan, serta kebijakan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan SDMK. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengadaan SDMK secara strategis berbasis data dan analisis beban kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai baik secara jumlah maupun jenis.
Community health centers (Puskesmas) as primary health care facilities play an important role in supporting public health programs. The fulfillment of health human resources (SDMK), which includes the type and number of health workers in accordance with standards, is a key requirement for ensuring quality services. This study aims to analyze the adequacy of the type and number of SDMK at BLUD Puskesmas in Depok City in 2024 and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and document reviews at six selected Puskesmas and related institutions in Depok City. The results indicate that there is still a gap between the existing number of HHR and the needs based on job analysis and workload as outlined in Depok City's planning documents and HHR requirements. This gap leads to multitasking and task shifting, which impacts workload and service quality. Factors influencing the fulfillment of SDMK include human resource management systems, leadership, partnerships/networks, budget availability, education/training, and applicable policies. The findings also indicate that the flexibility of financial management through BLUD has not been optimally utilized to support the fulfillment of SDMK. A commitment from the local government is needed in strategic planning and procurement of SDMK based on data and workload analysis to ensure the availability of healthcare personnel that are appropriate in both quantity and type.
Abstrak "Leave no one behind" adalah prinsip inti dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesehatan yang merata dan menyeluruh. Upaya ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan kesehatan dan menyediakan layanan berkualitas dan terjangkau bagi semua orang, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan, termasuk dalam layanan kesehatan gigi untuk orang dengan gangguan jiwa. Komunikasi adalah kunci keberhasilan perawatan. Diagnosa dan rencana perawatan yang sesuai membutuhkan komunikasi yang baik. Orang dengan gangguan jiwa seperti depresi berat dan skizofrenia menghadapi kendala komunikasi: depresi menyebabkan respons tertunda dan penyempitan pikiran, sementara skizofrenia menyebabkan disorganisasi pikiran dan bicara. Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia, merawat banyak pasien dengan gangguan jiwa, termasuk depresi berat dan skizofrenia. Diperlukan keterampilan komunikasi khusus selama perawatan untuk mencapai hasil yang sukses. Penelitian ini bertujuan menemukan pendekatan terbaik dalam berkomunikasi dengan pasien depresi berat dan skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan terdiri dari dokter gigi, pasien dengan gangguan jiwa, dan keluarga pasien. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif adalah dengan melibatkan kesabaran, empati, dan keterampilan mendengarkan aktif, sangat penting dalam keberhasilan perawatan gigi pada pasien dengan gangguan jiwa. Pengetahuan tentang kondisi psikologis pasien dan pelatihan komunikasi interpersonal bagi tenaga kesehatan juga penting untuk meningkatkan kualitas perawatan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bagi tenaga kesehatan di rumah sakit jiwa guna meningkatkan efektivitas komunikasi dan hasil perawatan gigi pada pasien dengan gangguan jiwa. Kata Kunci: komunikasi, perawatan gigi dan mulut, gangguan jiwa, depresi berat, skizofrenia, fenomenologi.
Abstract "Leave no one behind" is a core principle of the World Health Organization (WHO) aimed at achieving comprehensive and equitable health. This effort seeks to address health disparities and provide quality and affordable services for everyone, particularly the most vulnerable and marginalized, including dental care services for individuals with mental disorders. Communication is key to successful treatment. Proper diagnosis and treatment planning require effective communication. Individuals with mental disorders such as severe depression and schizophrenia face communication challenges: depression leads to delayed responses and narrowed thinking, while schizophrenia causes disorganized thoughts and speech. Dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital in Bogor, the largest referral hospital in Indonesia, treats many patients with mental disorders, including severe depression and schizophrenia. Special communication skills are required during treatment to achieve successful outcomes. This study aims to identify the best approach to communicating with patients with severe depression and schizophrenia at Dr. H. Marzoeki Mahdi Mental Hospital in Bogor. The research employs a qualitative method with a phenomenological approach. Informants include dentists, patients with mental disorders, and their families. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that effective communication, involving patience, empathy, and active listening skills, is crucial in the success of dental care for patients with mental disorders. Knowledge of the patients' psychological conditions and interpersonal communication training for healthcare providers are also important in improving the quality of care. This study recommends the development of policies and training to enhance communication skills for healthcare providers in mental hospitals to improve communication effectiveness and dental care outcomes for patients with mental disorders. Keywords: Communication, Dental Care, Mental Disorders, Severe Depression, Schizophrenia, Phenomenology.
Produktivitas dokter gigi sangat krusial dalam pemberian layanan kesehatan gigi kepada pasien. Dokter gigi juga harus menjalankan peran lain di pusksemas. Dokter gigi harus dapat menjawab tantangan ini dengan tetap mempertahankan produktivitasnya. Penelitian ini mengukur produktivitas dokter gigi di kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Rasio produktivitas dihitung dengan determinan dari dua faktor individu (jenis kelamin, umur, masa kerja, pelatihan, kehadiran dan status pegawai) dan organisasi (Jumlah Kunjungan pasien, Jumlah dental unit, tunjangan kinerja dan kepesertaan JKN). Menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. Pengukuran produktivitas menggunakan metode Ilyas, dengan penghitungan jumlah kunjungan pasien dibagi dengan hari kerja dokter gigi di tahun 2023. Jumlah kunjungan pasien dan kepesertaan menjadi faktor tingginya produktivitas dokter gigi sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, pelatihan, jumlah dental unit dan tunjangan kinerja tidak ditemukan korelasi yang signifikan. Untuk produktivitas tertinggi di angka 13,25 dan terendah di angka 0,61, dengan rerata nilai 6,68. Produktivitas dokter gigi PNS sebesar 3,81 kurang dari setengah rasio Non PNS yang mencapai 8,48. Gap produktivitas ini merupakan konsekuensi rangkap jabatan fungsional dokter gigi PNS dan tugas strukturalnya. Untuk menjalankan dua fungsi ini secara seimbang, disarankan untuk membuat standar minimal jumlah pasien gigi harian dan pengukuran produktivitas dokter gigi secara periodik.
The productivity of dentists is crucial in providing dental health services to patients. Dentists also have other roles to play in community health centers. Dentists must be able to respond to these challenges while maintaining their productivity. This study measures the productivity of dentists in the Palmerah district, West Jakarta. Productivity ratios are calculated based on determinants from two individual factors (gender, age, length of service, training, attendance, and employment status) and organizational factors (number of patient visits, number of dental units, performance benefits, and participation in national health insurance). The study uses an analytical observational method with a cross-sectional design. The measurement of productivity uses the Ilyas method, by calculating the number of patient visits divided by the number of working days of the dentist in 2023. The number of patient visits and participation are factors contributing to the high productivity of dentists, while factors such as age, gender, length of service, training, the number of dental units, and performance allowances were not found to have a significant correlation. The highest productivity is at 13.25 and the lowest at 0.61 with an average value of 6.68. Civil servant dentist productivity is at 3.81, less then of non-civil servant dentists with 8.48. This gap is a consequence of the multiple functional roles and structural duties especially for civil servant dentists. To balance these two roles, it is recommended to establish minimum standards for daily dental patient numbers and periodically measure dentist productivity.
Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.