Filariasis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi dan tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Bcrdasrkan survey yang pemah dilakukan terdapat 3 kabupaten endemis Filariasis (Mf rate >1 % ), yaitu Kabupeten Muaro jambi (Mf rate 2,04 %),Kabupeten Tanjung Jabuog Tunur (Mf rate 3,46 %), dan Kabupaten Tanjung Tabung Barat (Mf rate 1,53%) dan kabupaten Batang Hari (Mf rate 0;21 %) scmenlarn 6 kabupaten/ kola Iainnya belurn pemah dilakekan survey darab jari, sehingga endemisitasnya belum diketabui secara pasti.Untuk itu perlu melekekan manajernen pemberaotasan penyak:it menular. Hasil penelitian di kabupaten Muaro jambi menunjukkan balk pelakSl!llaan tatalaksana kasus klinis dan faktor risiko sudab dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan secara terintegrasi mengacu kepada pedoman pedoman program eiiminasi filaria dan pedoman integrasi. Demikian juga dengaan Kabupaten Tanjung Jabtmg Timur bahwa pelasanaan tatalaksana kasus klinis dan fuktor risiko sudah dilaksanakan dengan baik serta terintegrasi dengan balk hanya saja penganggaraannya tidak melaporkan secara rinci oleh karena itu pelaksanaan manajemen filariasis barbasis wilayah di K.abupeten Munro Jambi masih lebih balk dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung jabung Timur Terdapat 3 sumber pendanaan pada program pengobatan massal filariasi yaitu WHO melalui APBN mendukung pengadaan obat, HWS mendukung kegiatan operasional dan APBD sebagai dana cadangan apabila APBN dan HWS berhenti memberikan dukungan dana, unt:uk itu disaraakan perlu merinci barapa jumlah alokasi dana dari ketiga sumber tersebut sehingga bisa memperhitungkan beban kerja dan jumlah tenaga yang disiapkan untuk kegiatan tersebut.

Filariasis is still a health people problem in the district of Muaro Jambi and East Tanjnng Jabung Province of JambL Eased on the survey, there are 4 filariasis endemic districts (Mf rate > I%), that are Muaro Jambi District (Mf rate= 2.04%), Easl Tanjung Jabung District (Mf rate= 3.46%). West Tanjung Jabung District (Mf rate = 1.53%), and Batang Hari District (Mf rate = 0,27%). However, blood fmger survey has never been perfonned in other 6 districts/citieshence the epidemic is not known clearly. Based on this reason integrated elimination management of spreading disease and environment sanitation should be carried out in each district or city as autonomic area. Further more a management nwdeJ in this case area base filariasis management in the Muaro Jarnbi and East Tanjung Jabung district is needed. case procedure and risk factor has a1so been performed well and integrated, but the budgeting was not reported detail, so that the implementation of area base filariasis management in Muaro Jambl district was better than in East Tanjung Jabung district. There are 3 funding resources in the filariasis mass therapy program that are WHO through APBN supports medicine purchasing, HWS supports operational aotivities, and APBD as reserve budget in case APBN and HWS stop to give the budget It is suggested to plan the number of budget allocation from the three resources above, so that the working load and the number of personal prepared for the activity are predictable.

ABSTRAK Nama : Bambang Heriyanto PrgramStudi : Epidemiologi Judul : Hubungan Kepemilikan Jaminan Kesehatan dengan Pemilihan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Pembimbing : Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.Sc Di Provinsi Jambi, kabupaten dengan cakupan persalinan terendah di fasilitas kesehatan yaitu kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 32,42% pada tahun 2016.Secara nasional, sebanyak 50,5% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Di Provinsi Jambi, sebanyak 61,9% penduduk belum memiliki jaminan kesehatan. (Riskesdas, 2013). Tujuan penelitian adalah diketahuinya hubungan antara kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemilihan  persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 dan menilai hubungan antara kepemilikan jaminan terhadap pemilihan persalinan di Fasilitas Kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel lain seperti: usia, pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan.Penelitian ini menggunakan desain mixed method, yang mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan data sekunder yaitu data dari hasil pendataan keluarga sehat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang telah dilaksanakan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang menjadi target pendataan di wilayah kerja kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017. Sampel adalah ibu rumah tangga yang memiliki anggota keluarga berumur < 12 bulan, yaitu sebanyak 484 responden. Uji statistik pada analisis bivariat menggunakan chisquare test dan multivariat menggunakan cox regresi. Hasil analisis menunjukkan prevalensi ibu bersalin melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 64,3%, ibu bersalin yang memiliki jaminan kesehatan 49%, serta terdapat hubungan antara kepemilikan jaminan kesehatan dengan pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan, Ibu bersalin yang memiliki jaminan kesehatan mempunyai peluang 1,9 kali melakukan pemilihan persalinan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidak memiliki jaminan kesehatan setelah dikontrol dengan variabel-variabel usia, pendidikan, pekerjaan dan keterjangkuan fasilitas kesehatan (PR : 1,934 95%CI : 1,146 – 3,263). Alasan ibu bersalin memilih persalinan difasilitas kesehatan karena memiliki jaminan kesehatan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018.  Disarankan perlu peningkatan dalam hal penyebarluasan informasi mengenai keikutsertaan jaminan kesehatan (BPJS) terutama dalam hal prosedur pendaftaran dan infromasi yang lain, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran untuk mengatasi masalah akses persalinan di fasilitas kesehatan. Kata kunci : Persalinan di fasilitaskesehatan,  jaminankesehatan, mixed method

ABSTRACT Name : BambangHeriyanto Prgram Study : Epidemiology Title : Relationship of Ownership of Health Insurance with Elections Delivery at Health Facilities Counselor : Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, SKM, M.Sc In Jambi Province, the district with the lowest coverage in health facilities is East TanjungJabung Regency at 32.42% in 2016. Nationally, 50.5% of Indonesians do not have health insurance. In Jambi Province, 61.9% of the population does not have health insurance. (Riskesdas, 2013). The objective of the study is to know the relationship between health insurance ownership to the election of delivery at Health Facility in East TanjungJabung Regency in 2018 and to assess the relationship between the ownership of the guarantee on the selection of delivery at the Health Facility after being controlled with other variables such as age, education, employment and health facility. This research uses mixed method design, which combines quantitative approach and qualitative approach. By using secondary data that is data from the result of healthy family data collection of Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) which has been implemented in East TanjungJabung Regency Year 2017. Target population in this research is all family which become target of data at work area of Regency TanjungJabungTimur Year 2017. Samples are housewives who have family members <12 months old, that is as many as 484 respondents. Statistical test on bivariate analysis using chi square test and multivariate using cox regression.The results of the analysis show that the prevalence of maternity delivery in health facilities is 64.3%, maternity mothers with 49% health insurance, and there is a relationship between the ownership of health insurance with the selection of delivery in health facilities, 9 times the selection of deliveries in health facilities compared with mothers who do not have health insurance after being controlled with age, education, employment and health facilities (PR: 1,934 95% CI: 1,146 - 3,263). The reasons for maternity mothers choose delivery in health facilities because they have health insurance and affordability of health facilities in the district of TanjungJabungTimur 2018. It is suggested to increase the dissemination of information regarding the participation of health insurance (BPJS) especially in the procedures of registration and other information, the improvement of community empowerment through the provision of Birth Ward to address the issue of access to delivery at a health facility. eywords : Delivery in health facilities, health insurance, mixed method

Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)