Pada saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin lama semakin meningkat, baik kekerasan seksual, kekerasan anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dilaporkan bahwa dari 24 juta perempuan atau 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan anak di Indonesia berdasarkan Laporan YKAI, selama tahun 1992-2002 mencatat 2.611 kasus (65,8%). Unit PPT RS POLRI Kramat Jati mencatat telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan, yaitu dari 127 kasus pada tahun 2002-2003 meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2005 terjadi peningkatan menjadi 569 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati serta adanya hubungan karakteristik korban kekerasan dengan jenis kekerasan di Unit PPT RS POLRI. Penelitian dilakukan di Unit PPT RS POLRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan uji statistik terhadap karakteristik pasien, kemudian dilakukan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang datang di Unit PPT RS POLRI sebagian besar berumur kurang dari 18 tahun (52,1%), berjenis kelamin perempuan (92,1%), berdomisili di daerah Jakarta Timur (58,1%), dan mempunyai tingkat pendidikan SD (37,8%). Mayoritas korban belum menikah (64,8%), beragama Islam (86,3%), bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (44,1%), dan diantar oleh keluarga (53,7%), dengan 46,0% merupakan kekerasan pada anak-anak. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status menikah, jenis pekerjaan, dan jenis kunjungan dengan jenis kekerasan dari korban yang datang di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati Jakarta (p-value < 0,05). Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membuat suatu strategi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan segmentasi geografi dan psikografi pasien korban kekerasan, perlunya meningkatkan program rehabilitasi terhadap korban kasus kekerasan, meningkatkan dan melakukan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan masyarakat sekitarnya, serta perlu adanya psikologi serta peningkatan upaya hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat umumnya dan perempuan serta anak pada khususnya.

Jumlah  kasus  kekerasan  di  Indonesia  meningkat  signifikan  dari  20.499  kasus  pada  tahun 2020  menjadi  29.883  kasus  pada  tahun  2023,  hal  ini  diikuti  dengan  peningkatan  jumlah kebutuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  korban  setiap  tahunnya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  gambaran  penundaan  dan  penolakan  klaim  pelayanan  korban kekerasan  di  RSUD  Tarakan  Jakarta.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  studi  kasus  dan  deskriptif  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  telaah  dokumen,  dan  literatur  kemudian dianalisis  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  dan  narasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pada input,  terdapat  ketidaksesuaian  pengetahuan  sumber  daya  manusia  dengan  regulasi Jaminan  Kesehatan  Jakarta.  Sebagian  besar  informan  menganggap  jaminan  ini  hanya mencakup  korban  perempuan  dan  anak-anak.  Standar  Prosedur  Operasional  yang  ada masih  bersifat  umum.  Pada  proses,  seluruh  berkas  klaim  dapat  diakses  melalui  satu pintu  di  klinik  Bunga  Tanjung.  Pada  output,  dari  1.062  klaim  korban  kekerasan  di  tahun 2023,  terdapat  202  klaim  tertunda  dan  17  klaim  ditolak. Penyebab  klaim  tertunda meliputi  berkas  tidak  valid,  berkas  tidak  lengkap,  koding  tidak  sesuai,  dan  tarif  tidak sesuai,  sedangkan  klaim  tolak  disebabkan  oleh  otomatisasi  sistem  SIJAKA.  Penelitian ini  merekomendasikan  peningkatan  sosialisasi  internal  rumah  sakit  terkait  Jaminan Kesehatan  Jakarta,  dan  penyusunan  SPO  yang  detail  dan  komprehensif  untuk mendukung pengelolaan klaim yang lebih efektif.

The  number  of  violence  cases  in  Indonesia  has  increased  significantly,  rising  from  20,499  cases  in  2020  to  29,883  cases  in  2023.  This  increase  has  been  accompanied  by  a  growing  demand  for  health  services  for  victims  each  year.  This  study  aims  to  examine  the  delays  and  rejections  of  service  claims  for  victims  of  violence  at  Tarakan  Regional  Hospital  in  Jakarta.  The  research  employs  both  qualitative  and  quantitative  descriptive  methods,  using  case  studies.  Data  collection  was  carried  out  through  in-depth  interviews,  document  reviews,  and  literature  analysis,  with  the  findings  presented  in  the  form  of  tables,  graphs,  and  narratives.  The  study  results  indicate  a  mismatch  between  the  knowledge  of  human  resources  and  Jakarta  Health  Insurance  regulations.  Most  informants  believe  that  the  insurance  coverage  applies  only  to  female  and  child  victims.  Additionally,  the  existing  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  remain  too  general.  In  terms  of  the  claim  process,  all  claim  files  can  be  accessed  through  a  single  point  at  the  Bunga  Tanjung  clinic.  Regarding  claim  outcomes,  out  of  1,062  claims  for  violence  victims  in  2023,  202  claims  were  pending,  and  17  claims  were  rejected.  Delays  in  claims  were  attributed  to  issues  such  as  invalid  files,  incomplete  documents,  incorrect  coding,  and  inaccurate  rates,  while  rejected  claims  were  largely  due  to  issues  with  the  automation  of  the  SIJAKA  system.  This  study  recommends  improving  internal  hospital  communication  about  Jakarta  Health  Insurance  and  preparing  detailed,  comprehensive  SOPs to support more effective claims management.