Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management. This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents. The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors. File Digital: 1

Hubungan antara kualitas udara dengan masalah kesehatan pernapasan dan kardiovaskular su- dah banyak diteliti, tetapi studi mengenai kualitas udara dengan demam berdarah dengue masih terbatas. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, baik di wilayah tropis maupun subtropis. Studi ekologi dila- kukan di DKI Jakarta, salah satu wilayah yang memiliki jumlah kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara, untuk meneliti hubungan antara Incidence Rate (IR) DBD dengan polusi udara, kece- patan angin, luas ruang terbuka hijau, serta kepadatan penduduk selama 2019–2023. Dilakukan pendekatan uji korelasi, uji Kruskal wallis, uji regresi linear berganda, dan analisis spasial. Ha- silnya menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas udara, maka IR DBD cenderung menurun, dan sebaliknya pada uji korelasi, uji Kruskall-Wallis, dan regresi. Kecepatan angin, kepadat- an penduduk, dan luas ruang terbuka hijau memiliki hubungan negatif signifikan terhadap IR DBD di hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta. Pada analisis spasial, IR DBD cenderung lebih tinggi di wilayah dengan polusi udara tinggi, luas ruang terbuka hijau rendah, dan kepadatan penduduk tinggi, sedangkan kecepatan angin menunjukkan variabilitas dan tidak tampak pola yang konsisten. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan akurasi prediksi dini IR DBD di DKI Jakarta.

The associations between respiratory and cardiovascular health outcomes with air quality have been well examined. Less conclusive are the studies assessing the relationship between air quality and Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), a mosquito-borne illness which remains a public health problem worldwide. We examined this relationship in DKI Jakarta, Indonesia, where the burden of DHF is among the highest across South-East Asian region. We analyzed the correlation between dengue incidence rate and variations in air pollution, wind speed, vegetation greenness, and population density in DKI Jakarta from 2019 to 2023 using the ecological study method. The results indicated that poorer air quality was generally associated with lower dengue incidence rate, as shown in the correlation, Kruskal-Wallis test, and regression tests. Wind speed, population density, and green open space area showed significant negative relationships with dengue incidence rate across most areas in DKI Jakarta. In the spatial analysis, dengue incidence rate tended to be higher in areas with high air pollution, low green vegetation, and high population density, while wind speed showed variability and did not indicate a consistent pattern. Variations in the concentrations of these air pollutants may inform short-term DHF forecasts by the Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG)