Abstrak: Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.

Abstrak: Penilaian kualitas profil dilihat dari aspek kelengkapan, akurasi dan konsistensi data/informasi kesehatan ibu dan neonatus dan ketepatan waktu terbit, mengacu pada petunjuk teknis PMKDR. Dinilai pula faktor sumber daya SIK (khususnya koordinasi SIK, sumber daya manusia SIK dan infrastruktur SIK) dan manajemen data (khususnya ketersediaan data), menggunakan instrumen HMN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Responden dalam penelitian ini 56 dinas kesehatan kabupaten/kota tahun 2012, dengan kepala unit yang menangani data sebagai unit analisis. Hasil penelitian ini mendapatkan 69,6% profil berkualitas baik, koordinasi dan SDM SIK belum optimal (57,1%; 69,6%), serta infrastruktur SIK dan ketersediaan data umumnya optimal (67,9%). Terdapat hubungan antara SDM SIK dan ketersediaan data dengan kualitas pemantauan profil kesehatan kabupaten/kota (OR 4,69 dan 2,58). Penelitian ini menyarankan perlu diprioritaskan pengembangan kemampuan SDM SIK, perlu ditingkatkan ketersediaan data melalui kerjasama yang baik dengan unit internal maupun eksternal serta perlu dilakukan pemantauan kualitas profil kesehatan secara berjenjang. Kata Kunci : Kualitas profil kesehatan, Pemantauan Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR), Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesda Tahun 2012- 2014 di Propinsi Kepulauan Riau. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis input (peraturan, informasi, dana, tenaga dan peserta Jamkesda), proses (sosialisasi program, pengajuan klaim dan kelancaran pembayaran klaim) dan output (pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana). Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Jamkesda belum maksimal, 2. Dana Jamkesda tahun 2014 tidak habis terserap karena banyak peserta Jamkesda yng pindah menjadi peserta BPJS, 3. Belum ada tenaga verifikator khusus Jamkesda di rumah sakit, 4. Pendataan masyarakat miskin belum akurat, 5. Masih banyak kelemahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Diusulkan agar pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas melakukan sosialisasi program Jamkesda secara lebih efektif, puskesmas meningkatkan fungsinya dengan melengkapi fasilitas pelayanan, bila mungkin menambah dokter spesialis tertentu dan melakukan pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat.
Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor.
Keywords: Evaluation, Regional Health Insurance Program Implementation