Abstrak: Penyakit DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2014 kasus DBD di Indonesia berjangkit di 433 Kota atau Kabupaten dengan angka kesakitan sebesar 39,83 per 100.000, sementara itu jumlah kasus DBD sendiri di Jawa Barat, hingga 28 Januari 2019 tercatat ada 2.204 orang yang terjangkit DBD. Sebanyak 14 orang di antaranya meninggal dunia. Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur merupakan wilayah dengan jumlah kasus DBD tinggi yakni sebanyak 292 kasus dan jumlah kematian sebanyak 2 kasus di Kota Cimahi sementara di Kabupaten Cianjur jumlah kasus 532 kasus dan 2 kasus kematian upaya pengendalian DBD monitoring serta upaya pencegahaan yang dilakukan dengan surveilan DBD belum optimal menekan jumlah kasus DBB di Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur. Maka kemudian perlu dilakukan upaya evaluasi untuk mengetahui dan memberikan solusi perbaikan sistem informasi demam berdarah dengue di Kabupaten Cianjur dan Kota Cimahi pada komponen masukan, proses dan luaran, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen sebagai instrumen penelitiannya dengan jumlah informan sebanyak 12 orang dimana 6 orang berada di wilayah kota Cimahi dan 6 orang informan berada diwilayah kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukan bahwa komponen masukan komponen proses dan komponen luaran berbeda antara kota Cimahi dan kabupaten Cianjur serta perbedaan sistem informasi DBD di Kota Cimahi Menggunakan aplikasi sistem informasi Demam berdarah dengue (SI DBD) dan pengiriman laporan melalui surat elektronik sementara di Kabupaten Cianjur Pengumpulan data dan pengolahaan data dilakukan secara manual, dan laporkan dikirimkan melalui pos atau petugas pelaksana program ke dinas kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Komponen masukan sistem informasi DBD berkaitan dengan masalah kelengkapan dan ketepatan laporan pada luaran ketenagaan memerlukan tenaga terlatih sehingga upaya pelatihan dan kursus singkat diperlukan 2) Permasalah pada komponen proses adalah pengolahaan data selama ini belum dilakukan secara terstruktur dan masih manual walaupun menggunakan komputer sehingga memerlukan waktu relatif lama serta frekuensi pengolahaan yang tidak menentu pada akhirnya data jarang diolah dan di analisa untuk menghasilkan informasi DBD 3) Kondisi pada komponen proses dapat menyebabkan permasalahan pada komponen Luaran yaitu informasi tidak dapat mendukung para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan 4) Adanya peluang dalam pengembangan Sistem Informasi DBD yaitu, otomatisasi pelaporan sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan manajemen

Abstrak: Peningkatan biaya pelayanan kesehatan merupakan permasalaban yang dihadapi oleh banyak negrua di belaban dunia. Di Indonesia, pada kurun waktu antara tahun 1995 1arnpai dengan tahun 2002, teloh teljadi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang !rastis. Biaya pelayanan kesehatan indonesia tahun 1995 tercatat 5.8 trilyun dan neningkat menjadi 41 ,8 tri1yun pada tahun 2002. Pengeluaran biaya pelayanan kesehatan li Amerika Serikat pada tahun 2011 nanti diperkirakan meneapai 2.8 trilyun usd, yang berarti naik dari 1.3 trilyun di tahun 2000.

Sehagai respons terhadap biaya pelayanan kesebatan yang terus meningkat, baik pemerintah ataupun perusahaan asuransi besar di berhagai negara mengembangkan berbagai upaya pengendalian biaya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan nengembangkan sistem pembayaran prospektif sebagni altematif sistem pembayaran jasa per pelayanan (JPP).

Di Indonesia sistem pembayaran prospektif telah direrapkan oleh beberapa pihak penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan seperti PT. Jamsostek (persero) yang nenerapkan sistem pembayaran paket per hari (PPH) untuk kasus rawat inap, dan Dinas Cesehatan DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemhayaran paket per diagnosis yang lisebut sebagai paket pelayanan kesebatan esensial (PPE).

Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem pembayaran di atas adaloh biaya kasebatan menjadi lehih efisien ibandingkan dengan sistem JPP. Apakah sistem pembayaran tersebut efektif dalam 1engendalikan biaya rawat inap dibandingkan dengan sistem JPP l belum diketahui.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Rancangan penelitian ini ada.iah penelitian survey yang analisisnya dilakukan ecara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa basil penelusuran okurnen rumah sakil. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya illltuk kasus demam tphoid (tilus) dan demam berdarah denue (DBD) di kelas Ill RS X tahun 2005. Sampel enelitian adalah semua kasus tifus dan DBD yang dirawat di ke!as Ill yang tidak 1empunyai penyulit atau penyakit penyerta.

Penelitian ini melibatkan 437 kasus, yang terdiri dari 379 kasus DBD dan 54 asus tifus. Dari 437 kasus, ada sejumlah 298 merupakan jaminan Dinkes DKI, 92 kasus uninan PT. Jamsostek dan sisanya merupakan jaminan asuransi kesehatan atau erusahaan lain yang menerapkan sistem pembayaran JPP. Berdasarkan basil analisis cara univariat dan bivariat, didapatkan bahwa secara statistik ditemukan perbedaan ang signifikan antara lain hari rawat kasus DBD, pada kelompuk kasus yang dijumlah dengan sistem paket per hari dengan JPP. Berdasarkan hasil uji t independen antara kelompok sistem paket per diagnosis (PPE) dengan JPP, diperoleh basil adanya erbedaan yang signi:fikan antara rata-rata biaya rawat inap kelompok sistem PPE dengan PP. Hal ini berarti bahwa secara statistik terbukti sistem PPE yang diterapkan oleh tinkes DKI efektif untuk mengendalikan biaya rawat inap pada kasus tifus.

Disarankan bagi universitas untuk beketjasama dengan organisasi profesi asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian serupa dengan ruang lingkup penelitian yang iperluas~ sebagai dasar pengembangan sistem pembayaran prospektif di Indonesia. Kepada Dinkes DKI Jakarta, disarankan agar seluruh tagihan rumah sakit dapat didokumentasikan secara lengkap dalam sistem data base sehingga dapat dimanfaatkan ntuk evaluas dan merubuat standar obat seperti yang dilaknkan oleh PT. Jamsostek sebagai tambahan usaha pengendalian biaya selain penerapan sistem pembayaran paket or diagnosis. Kepeda PT Iamsostek disarankan dapat meruperluas cakupan pelayanan kehatan dalam paket per hari, sehingga dapat lebih efektif.

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang gambaran tingkat kesamaan diagnosis klinis kasus DBD oleh petugas medis di puskesmas dan RSUD Cilacap serta faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan diagnosis klinis kasus DBD di Kabupaten Cilacap Provinsi. Desain penelitian ini adalah studi potong lintang. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kesepakatan diagnosis klinis kasus DBD antara petugas medis di Puskesmas dan RSUD Cilacap tergolong sangat baik (nilai kappa 0,82), dimana pelatihan, pengetahuan, sikap dan motivasi merupakan faktor yang berhubungan dalam penetapan diagnosis klinis kasus DBD. Untuk itu perlu di lakukan sosialisasi, pelatihan dan supervisi serta penyediaan sarana untuk pemeriksaan diagnostik kasus DBD.

---

 This study about reliability of DHF diagnosis in PHC and Cilacap Hospital and determinant of DHF diagnosis in Cilacap District. The study was cross sectional study. This study found that the agreement of clinical diagnosis of dengue cases among the medical doctors in PHC and Cilacap hospital classified as verry good (kappa value 0.82). training, knowledge, attitude and motivation factor of the most were determinant of the agreement of clinical diagnosis of DHF cases. The study recommended to socialize the results of the study,conducting training on clinical diagnosis and condunting supervision regularly.

Abstrak:

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ). Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

 

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ). To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006. Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD.