Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei- Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Pada variable ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu system informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDS yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variable disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS 

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the Law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist dentists. This research is a qualitative research with a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi provincial health offices. The research was conducted from May to June 2023. The research results show that policy implementation has been going well. The size and objective of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and measurable and are contained in the performance indicators for the Directorate of Provision of Health Personnel activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. Resources in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete PPDS-PPDS scholarship implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the magnitude of the support of relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial aid policy

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan Bantuan Pendanaan Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen, penelitian ini bertindak sebagai evaluasi formatif untuk mendeteksi bottleneck saat kebijakan sedang berjalan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian yang asimetris. Implementasi pada tahap hulu (pusat dan kampus) berjalan sangat efektif; sistem seleksi berhasil memitigasi elite capture dengan memprioritaskan "Putra Daerah", dan mutu akademik lulusan terbukti sangat baik. Namun, implementasi pada tahap hilir mengalami deviasi struktural. Dari 257 lulusan, baru 125 yang didayagunakan, sementara sisanya terjebak dalam Time Lag Constraint akibat antrean magang (internship) nasional dan dinamika transisi politik lokal. Kendala utama pendayagunaan berakar pada benturan regulasi ketatanegaraan amanat penempatan Kemenkes berbenturan dengan larangan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang melahirkan kebijakan "Unfunded Mandate" bagi daerah. Hal ini memicu ketiadaan insentif, minimnya sense of belonging dari Pemerintah Daerah, pergeseran penempatan dari Puskesmas ke RSUD berstatus BLUD, serta masifnya GAP kekosongan akibat bias geografis pelamar. Penelitian ini merekomendasikan kerangka "Grand Design Retensi Tenaga Medis" yang mencakup: elevasi hierarki regulasi menjadi Perpres/SKB untuk menjamin afirmasi ASN berbasis merit, earmarking Dana Alokasi Umum (DAU), penerapan fast-track internship, eksekusi "SIP Menteri", serta jaminan prioritas beasiswa spesialis (PPDS) untuk menembus bias geografis.

This study aims to evaluate the implementation conformity of the Medical and Dental Education Funding Assistance policy by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia based on the Minister of Health Regulation Number 37 of 2022. Utilizing a qualitative approach with in-depth interviews and document reviews, this study serves as a formative evaluation to detect operational bottlenecks. The results indicated an asymmetrical conformity. The upstream implementation (central government and universities) was highly effective; the selection system successfully mitigated elite capture by prioritizing local candidates (Putra Daerah), and the academic quality of the graduates proved to be excellent. However, the downstream implementation faced significant structural deviations. Out of 257 graduates, only 125 have been deployed, while the rest are trapped in a Time Lag Constraint due to the national internship queue and local political transitions. The main deployment bottleneck stems from a regulatory clash the Ministry of Health's deployment mandate conflicts with the State Civil Apparatus (ASN) Law No. 20 of 2023 creating an "Unfunded Mandate" for local governments. This has led to the absence of financial incentives, a lack of sense of belonging among local governments, a shift in placements from Primary Healthcare Centers (Puskesmas) to Regional General Hospitals (RSUD), and massive vacancy gaps exacerbated by applicants' geographical bias. This study recommends a "Grand Design for Medical Personnel Retention" framework, which includes: elevating the regulatory hierarchy into Presidential Decree/Joint Ministerial Decree to ensure merit-based ASN affirmation, earmarking the General Allocation Fund (DAU), implementing a fast-track internship, executing the "Ministerial SIP", and guaranteeing priority quotas for specialist scholarships (PPDS) to break the geographical bias.