Rendahnya cakupan imunisasi polio di Indonesia menimbulkan kembalinya penyakit polio dengan 12 kasus terkonfirmasi. Munculmya kasus tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), terdapat 32 provinsi dan 399 kabupaten/kota berisiko tinggi terhadap polio. Salah satu hambatan utama adalah keraguan masyarakat terhadap status kehalalan vaksin, khususnya di wilayah dengan tingkat pengaruh islam yang kuat. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hambatan dan tantangan promosi vaksinasi polio serta bentuk kerjasama multisektoral dalam mengatasi keraguan terhadap vaksin halal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain fenomenologi, melalui wawancara mendalam terhadap tiga belas informan yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, perusahaan vaksin, peneliti, dan pegiat media sosial. Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan Social Ecological Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, muncul sikap penolakan vaksin, hoaks, dan keraguan terhadap ketidakpastian status halal. Pada level interpersonal budaya patriarki dan ritual keagamaan bepengaruh terhadap penerimaan vaksinasi, sedangkan tokoh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan. Pada level komunitas, interaksi antar organisasi dan Lembaga sudah menunjukkan tren yang baik meskipun masih ditemukan tantangan. Pada level institusi dan sistem, tantangan mencakup kurangnya transparansi proses sertifikasi halal, diseminasi informasi yang belum merata, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini menyarankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam strategi promosi vaksinasi, penguatan komunikasi berbasis budaya dan agama, serta transparansi sertifikasi halal yang mudah dipahami masyarakat. Diharapkan hasil ini dapat menjadi rekomendasi bagi perumusan kebijakan promosi vaksin dan pengembangan vaksin halal yang lebih efektif dan inklusif.

The low coverage of polio immunisation in Indonesia has led to the re-emergence of polio, with twelve confirmed cases. These cases have been classified as an outbreak, with 32 provinces and 399 districts/cities identified as high-risk areas. A key barrier is public hesitancy regarding the halal status of vaccines, particularly in regions with high levels of religiosity. This study aims to explore the barriers and challenges in promoting polio vaccination and to examine forms of multisectoral collaboration in addressing halal-related concerns. A qualitative phenomenological design was employed, involving in-depth interviews with thirteen informants from ministries and governmental agencies, religious organisations, vaccine companies, researchers, and social media advocates. Data were analysed using content analysis, framed by the Social Ecological Model (SEM). The findings reveal that at the individual level, vaccine rejection, misinformation, and uncertainty about halal certification were prevalent. At the interpersonal level, patriarchal cultural norms and religious rituals influenced vaccine acceptance, while religious leaders played a strategic role in building public trust. At the community level, inter-organisational interactions have shown promising developments, despite persistent challenges. At the institutional and systemic levels, obstacles included lack of transparency in the halal certification process, uneven information dissemination, and suboptimal inter-agency coordination. The study underscores the importance of stakeholder synergy in vaccination promotion strategies, the reinforcement of culturally and religiously tailored communication, and the provision of clear and accessible information regarding halal certification. These findings offer critical recommendations for formulating more effective and inclusive vaccine promotion policies and developing halal-certified vaccines.