Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kepmenkes RI No. 581/Menkes/SK/VII/1992, menyebutkan bahwa penyakit ini dapat menimbulkan kematian, dan termasuk salah satu penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Kota Bogor merupakan salah satu wilayah endemis DBD di Provinsi Jawa Barat. Kasus DBD di Kota Bogor menunjukkan peningkatan dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2008 dilaporkan terdapat 1.193 kasus, meningkat menjadi 1.513 kasus pada tahun 2009, dan kembali naik menjadi 1.686 pada tahun 2010. Program pencegahan, pemberantasan, dan surveilans DBD membutuhkan dukungan sistem informasi yang baik sebagai landasan pengambilan keputusan. Sistem informasi yang berjalan saat ini belum memanfaatkan manajemen basis data yang terstruktur sehingga sering ditemui kendala dalam hal pengelolaan data. Selain itu juga belum terdapat aplikasi khusus pemetaan yang dapat menghasilkan informasi secara otomasi dalam memberikan analisis kewilayahan tentang potensi yang dimiliki tiap wilayah terhadap peningkatan kasus maupun KLB. Pengembangan sistem informasi DBD berbasis SIG bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data dan analisis kewilayahan. Sistem informasi tersebut dikembangkan oleh peneliti berdasarkan metode System Development Life Cycle (SDLC), dengan mengintegrasikan aplikasi basis data Postgresql dan aplikasi pemetaan Open Geo Suite 2.2. Sistem ini mengolah data program DBD menjadi indikator IR DBD, CFR DBD, kepadatan penduduk, dan ABJ. Aplikasi mengolah indikator tersebut melalui proses perhitungan skor sehingga dihasilkan output berupa laporan, peta, dan grafik. Dalam rangka pengembangan sistem informasi lebih lanjut, diperlukan penambahan variabel lingkungan dan indikator untuk monitoring dan evaluasi program pencegahan dan pemberantasan DBD. Kata kunci : DBD, pemetaan, basis data

 Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a disease caused by Dengue virus transmitted through Aedes aegypti bite. The Minister’s of Health Decree (Kepmenkes RI Nr. 581/Menkes/SK/VII/1992) stated that this disease can cause death, and lead an outbreak. Bogor is one of DHF endemic area in West Java. DHF cases in Bogor have shown an escalation in the last three years. In 2008 it was reported 1,193 of cases, in 2009 the cases has risen to 1,513 and the trend were continued in 2010 with 1,686 of cases. DHF control significantly requires information system to generate an effective policy. Current information system has not been supported with database management. Hence, data and information management of DHF frequently meets bottleneck. Furthermore, the absence of mapping application lead to bottleneck on spatial analysis of outbreak and cases increase. The system information is developed to solve the bottlenecks on data information and spatial analysis using System Development Life Cycle (SDLC) methods. It combines Postgresql and Open Geo Suite 2.2. The system process several indicators i.e IR DBD, CFR DBD, population density and ABJ. The application manages those indicators through the process of scoring which result in report, map, and chart. Sustainability of this proposed system requires environment variables and monitoring and evaluation indicators of DHF control. Key words : DHF, mapping, database

Meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Banda Aceh yang mencapai 242 kasus pada tahun 2006 dan 851 kasus pada tahun 2007 dengan angka kematian mencapai 4 kasus yang sering terabaikan dan pencegahan serta penatalaksaan yang tidak dilakukan secara komprehensif, sehingga berdampak terhadap tidak efektifnya sistem pengamatan jentik (surveillance). Hal ini terbentur oleh karena cara pendekatan pengamatannya lebih menitikberatkan pada penemuan kasus baru DBD dan belum memanfaatkan kondisi lingkungan secara maksimal. Sistem informasi DBD belum menghasilkan informasi yang dapat mendukung program pencegahan dan pemberantasan DBD di wilayah kerja Dinkes Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan belum adanya analisis lebih lanjut daerah KLB DBD. Pengolahan dan analisis data yang tersedia masih menggunakan grafik dan tabel, belum menggunakan penyajian data yang menggambarkan status kerawanan daerah berdasarkan geografis, sehingga kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan efisien belum dapat dilaksanakan secara komprehensif. Rancangan penelitian ini menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan metode model incremental yaitu menggabungkan elemen-elemen dalam model berurutan linear dengan filosofi iteratif dari metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ouput yang merupakan rekapitulasi data dari puskesmas tidak dapat memberikan gambaran yang detail tentang kegiatan surveilans epidemilogi penyakit karena hanya menggambarkan waktu dan orang, belum menggambarkan tempat. Wilayah administrasi terkecil kota Banda Aceh adalah Kecamatan, namun pada output yang ada saat ini tidak bisa mengetahui gambaran penyebaran DBD menurut wilayah administasi terkecil tersebut. Selain mengetahui jumlah kasus, informasi yang diharapkan juga berupa grafik perkembangan DBD, pola penyebaran DBD, dan frekuensi DBD seperti angka insiden, angka prevalen, dan case fatality rate. Dengan Prototipe ini diharapkan data sebaran DBD itu menggunakan kecamatan sebagai wilayah administrasi terkecil, sehingga informasi yang ada dapat menjadi early warning system untuk kejadian DBD. Informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penetapan anggaran dari APBD daerah untuk bidang kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Sistem informasi DBD di Kota Banda Aceh yang ada saat ini belum menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Hal itu disebabkan adanya masalah pada level input, proses dan output sistem itu sendiri. 2) Prototype sistem informasi DBD berbasis SIG yang dikembangkan menghasilkan informasi berupa angka insiden, angka prevalen, case fatality rate dan peta sebaran DBD menurut wilayah administratif terkecil yaitu kecamatan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajemen kesehatan sebagai decision support system dalam perencanaan program, karena telah memberikan kemungkinan pada stake holder Dinas Kesehatan untuk melihat dampak yang mungkin timbul dari program pencegahan yang telah dilaksanakan.

The number of Dengue Hemorrhage Fever (DHF) case in Banda Aceh increased by 242 on 2006 and 851 on 2007 with the mortality cases up to 4. These figures were often being unawared. The prevention as well as the implementation were incomprehensively done which impacted to the ineffectiveness of surveillance system. Of the reasons, it impeded by the surveillance approach that only emphasized on the new cases of DBD and not considered to make benefit of environment. The recently usage of DBD infomation system has not yet provided the sufficient information to support the prevention and the elimination of DBD cases in the working area of Public Health Service in Banda Aceh. It was due to the unavailibility of further analysis at the area where the occurance cases happened. The process and analysis of existing data had the final result in forms of graphics and tables, or in other words, not in forms of specific and geographic descriptions in the crisis areas. Thus, the information which should be quick, accurate and efficient was not incomprehensively applied.

Tahun 1998 dikembangkan Early Warning Outbreak Recognition System (EWORS) guna memantau penyakit menular berpotensi KLB/wabah secara dini, khususnya penyakit menular baru. Informasi yang disajikan oleh EWORS berupa kombinasi beberapa gejala penyakit yang harus dianalisis secara manual, serta belum dapat membandingkan kondisi dengan standar untuk menentukan terjadinya KLB, khususnya untuk penyakit-penyakit menular lama, seperti demam berdarah dengue (DBD) dan diarc, sehingga sistem belum dapat memberikan peringatan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem informasi kewaspadaan dini KLB penyakit DBD) dan diare dengan (uji coba pada pendekatan diagnosis sebagai supplement EWORS). Desain penelitian ini adalah riset aksi dan dibatasi hanya sampai pada tahap uji coba prototype. Penelitian berhasil mengembangkan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini KLB Pcnyakit DBD dan Diare (Uji Coba dengan Pendekatan Diagnosis sebagai Supplement EWORS), dengan keluaran berupa diagnosa dan jumlah kasus berdasarkan jenis penyakit, trn perjenis penyakit, prediksi kewaspadaan dini KLB, rekomendasi sebagai tindak lanjut dari prediksi, serta prediksi dapat dihasilkan sesuai kebutuhan (real time). Hasil studi kelayakan menunjukkan bahwa sistem informasi ini berpeluang untuk dikembangkan, baik dari segi operasional, teknis, dan ekonomi. Agar sistem inforrmasi ini dapat dioperasikan secara optimal dan berkelanjutan, aplikasi dapat digunakan bersamaan dengan penggunaan EWORS dan perlu dukungan aspek legal berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan, sehingga kerja sama lintas program maupun lintas sektor dapat terlaksana.

In 1998 Early Warning Outbreak Recognition Sysrem (EWORS) started to develop in order to look over the outbreak potential diseases earlier, specially newly communicable diseases. Initially, EWORS only provided the information through the combination of several diseases that must be analyzed manually and did not compare standardized conditions to determine whether the disease was classified into outbreak, specially the old type communicable such as dengue hemorrhagic fever (Dl-IF) and diarrhea as well. Therefor the sysem could not send early warning. The research objective is to develop early warning information system for DHF and diarrhea outbreak by diagnosis approaching trial as EWORS supplement. Research design is action research and limited on prototype trial level only. The research has successfully developed by providing the diagnosis and number of cases based on diseases type, trend of each disease, the outbreak early warning prediction and recommendation following from the prediction as the result. The tit of study shows that the information system has an opportunity to develop both in operational, technique and economy side as well. For optimal operation, the application of the system could be applied together with EWORS and requires legal aspect such as The Letter of Ministry of Health, therefore both program and sector coordination could be carried out.