Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 34817 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Maj. Kes. Masy. Indonesia (MKMI), XXIII, No.5, 1995: hal. 291-294
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maj. Kes. Masy. Indonesia (MKMI), XXIII, No.7, Agt, 1995: hal. 437-439
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maj. Kesmas. Indonesia (MKMI), XXV, No.8, Sept. 1997, hal. 499-504. ( ket. ada di bendel 1994-2009 )
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Enny Mar`atus Sholihah; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti Soewondo, Adang Bachtiar, Rudi Ruhdiat
Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011
With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011
Read More
T-6294
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Faradisa Mulya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Jaslis Ilyas, Novita Dwi Istanti
Abstrak:
Persentase turnover perawat di beberapa rumah sakit swasta di Indonesia melewati standar turnover yaitu 10%, seiring dengan tingginya persentase turnover intention sebagai prediktor dari turnover. Turnover intention menimbulkan banyak dampak negatif, terlebih apabila berkembang menjadi turnover. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap turnover intention perawat rumah sakit swasta di Indonesia serta mengetahui gambaran turnover dan turnover intention dengan menggunakan metode literature review. Basis data pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar, Garuda, Neliti, dan grey literature dari Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat (Pusinfokesmas FKM UI), dan Universitas Indonesia Library. Setelah melalui proses pencarian, skrining, dan ekstraksi, didapatkan 13 penelitian relevan yang dianalisis. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa rentang persentase turnover perawat berkisar dari 8.16% hingga 41.37%. Sementara rentang persentase turnover intention perawat berkisar dari 26.6% hingga 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention terbagi menjadi tiga kategori, yaitu faktor karakteristik individu, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Faktor karakteristik individu yang mempengaruhi turnover intention adalah usia muda, jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan rendah, belum menikah, dan lama kerja yang rendah. Terdapat tiga faktor kepuasan kerja yang dominan ditemukan berpengaruh terhadap turnover intention, yaitu kompensasi, peluang promosi, dan pekerjaan, diikuti dengan supervisi dan rekan kerja.

The percentage of nurse turnover in several private hospitals in Indonesia exceeds the turnover standard of 10%, along with the high percentage of turnover intention as a predictor of turnover. Turnover intention has many negative impacts, particularly if it develops into turnover. This study aims to determine the factors that influence the turnover intention of nurses in private hospitals in Indonesia and to know the description of turnover and turnover intention by using the literature review method. Literature search databases used were Google Scholar, Garuda, Neliti, and grey literature from the Public Health Information Center (Pusinfokesmas FKM UI), and the University of Indonesia Library. After going through the search, screening, and extraction processes, 13 relevant studies were analyzed. The search results show that the nurse turnover percentage ranges from 8.16% to 41.37%. While the nurse turnover intention percentage ranges from 26.6% to 100%. Factors that influence turnover intention are divided into three categories, namely individual characteristics, job satisfaction, and organizational commitment. Individual characteristic factors that affect turnover intention are young age, female sex, low education level, single, and low working time. There are three dominant job satisfaction factors found to influence turnover intention, namely compensation, promotion opportunities, and work, followed by supervision and co-workers.
Read More
S-11324
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Gabrielle Andrea Lazetti; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Popy Irawati
Abstrak:
Unmet need kontrasepsi sebesar 11,1% dan prevalensi penggunaan kondom yang hanya 1,8% (Kemenkes, 2023) menunjukkan bahwa promosi kesehatan reproduksi di Indonesia masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh fragmentasi regulasi serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi regulasi kontrasepsi kondom serta kolaborasi sektor swasta dalam promosi kesehatan reproduksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis Policy Triangle Framework (Walt & Gilson, 1994). Data diperoleh melalui telaah terhadap lima dokumen regulasi nasional dan wawancara semi-terstruktur dengan lima informan kunci dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, serta sektor swasta komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kondom belum diatur secara mandiri, fungsi dual protection masih diatur secara terpisah, dan ketiadaan standar KIE digital menciptakan regulatory gap. Selain itu, keselarasan antara regulasi dan implementasi promosi kondom masih belum optimal. Sistem tata kelola relatif kuat pada aspek supply side, tetapi masih lemah pada aspek demand side. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi publik-swasta dalam promosi kondom belum berjalan secara operasional dan masih terbatas pada instrumen formal tanpa didukung desain program yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi fungsi dual protection dalam regulasi teknis, penyusunan pedoman KIE digital, serta penguatan mekanisme public-private partnership (PPP) dengan mempertimbangkan prinsip Total Market Approach (TMA).

The unmet need for contraception at 11.1% and the low prevalence of condom use at only 1.8% (Indonesia Health Survey, 2023) indicate that reproductive health promotion in Indonesia remains suboptimal. This condition is influenced by regulatory fragmentation and inadequate cross-sector collaboration. This study aims to analyze the synchronization of condom contraceptive regulations and the dynamics of private sector collaboration in reproductive health promotion in Indonesia. This study employed a descriptive qualitative approach based on the Policy Triangle Framework (Walt & Gilson, 1994). Data were obtained through a review of five national regulatory documents and semi-structured interviews with five key informants from the Ministry of Health, BKKBN, the Provincial Health Office and PPAPP Office of DKI Jakarta, as well as representatives from the commercial private sector. The findings indicate that condom regulation has not yet been independently established, the dual protection function remains regulated separately, and the absence of digital health communication standards has created a regulatory gap. Furthermore, the alignment between regulation and condom promotion implementation remains suboptimal, with governance relatively strong on the supply side but weak on the demand side. This study concludes that public-private collaboration in condom promotion has not yet been operationalized and remains limited to formal instruments without sustainable program design. Therefore, the integration of the dual protection function into technical regulations, the development of digital health communication guidelines, and the strengthening of public-private partnership (PPP) mechanisms informed by Total Market Approach (TMA) principles are needed.
Read More
S-12347
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ferdinan S. Tarigan; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Hardi Yusa
T-3076
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suryawati Endaningsih; Pembimbing: Hafizzurachman; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Laksmi Dwiati, Bambang Tutuko
Abstrak:

Abstrak

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan.

Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.


According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision

Read More
T-3973
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ika Hariyani; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Sandi Iljanto, Bulan Rachmadi, Fika Ekayanti
Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan
This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation
Read More
T-4125
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Darmayanti; Pembimbing; Mondastri Korib Sudaryo; Penguji: Evi Martha, Bambang Setiaji
S-6572
Depok : FKM UI, 2011
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive