Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kepatuhan petugas yang baik dengan yang tidakbaik terhadap perilaku dia dalam memberikan obat yang rasional atau tidakrasional pada anak balita dengan penyakit Pneumonia dan Diare. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil penelitianmenyatakan bahwa masih banyak petugas yang memberikan obat secara tidakrasional yaitu diatas 60 % dan disarankan untuk dibuatnya SOP dalam pemberianpengobatan yang sesuai dengan standart Rasionalitas Obat.
Kata kunci :Penggunaan Obat Rasional, Kepatuhan Petugas

---

This thesis discusses the compliance officer the good with the bad for herbehavior in delivering drugs rational or irrational in children under five withpneumonia and diarrhea diseases. This research is a quantitative study with cross-sectional design. The results stated that there are many officers who gave the drugis not rational is above 60% and is recommended for SOP made in the provisionof treatment in accordance with the standard drug Rationality
Keywords:Rational Drug Use, Compliance Officer

Abstrak:

Ketersediaan obat esensial menjadi tantangan saat menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Evaluasi JEE (Joint External Evaluation) 2023 menunjukkan koordinasi lintas sektor masih lemah dalam mencegah, mendeteksi dan menanggapi keadaan darurat kesehatan. Tahun 2021 sebanyak 30% kabupaten/kota belum memenuhi target 85% obat esensial tersedia. Tingkat ketersediaan ini dipengaruhi oleh implementasi kebijakan nya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat esensial pada masa pandemi dan membangun model konseptual resiliensinya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dan Kabupaten Bogor, serta di Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan data laporan dari instansi. Instrumen wawancara telah divalidasi dengan nilai I-CVI >0,83. Implementasi kebijakan dan penyusunan model resiliensi pemerintah daerah di analisis menggunakan model Van Meter Van Horn.

Kesiapsiagaan pemerintah daerah saat Pandemi COVID-19 pada awalnya belum siap namun dengan adaptasi dan peningkatan kapasitas telah lebih siap. Semua aktor telah menjalankan perannya sehingga tingkat ketersediaan obat esensial indikator selama pandemi COVID-19 memenuhi target capaian indikator di puskesmas maupun kabupaten/kota tahun 2020-2022. Faktor-faktor yang mendukung tingkat ketersediaan obat esensial indikator adalah adanya dukungan pemerintah daerah, dukungan kebijakan, kepemimpinan, ketersediaan anggaran BTT, kolaborasi lintas sektor dan ketepatan perencanaan obat. Faktor-faktor penghambat antara lain terbatas anggaran daerah, SDM, sarana prasarana, ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, SIM belum terintegrasi dan ego-sektoral. Terdapat 37 indikator yang terbagi 22 indikator utama dan 15 pendukung pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana yang dapat membangun resiliensi pemerintah daerah dalam mejamin ketersediaan obat esensial. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapabilitas SDM, penguatan surveillance obat, pemastian buffer stock, kolaborasi lintas sektor, SIM terintegrasi, serta penerapan kebijakan BLUD puskesmas dapat meningkatkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat esensial.

---

The availability of essential medicines has been a challenge during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The 2023 Joint External Evaluation (JEE) showed that inter-sectoral coordination remains weak in preventing, detecting, and responding to health emergencies. In 2021, 30% of districts/cities had not met the target of 85% availability of essential medicines. This availability rate is influenced by the implementation of policies. This study aims to analyze the preparedness of regional governments to ensure the availability of essential medicines during the pandemic and to develop a conceptual model of their resilience. This study used a qualitative approach in West Java Province, Depok City, Bogor District, Bali Province, Denpasar City, and Badung District. Data collection involved in-depth interviews, observations, and reports from relevant agencies. The interview instrument was validated with an I-CVI value >0.83. The Van Meter Van Horn model analyzed policy implementation and the development of regional government resilience models. Regional government preparedness during the COVID-19 pandemic was initially inadequate, but through adaptation and capacity building, it has improved. All actors have fulfilled their roles, ensuring that the availability of essential medicines during the COVID-19 pandemic met the target indicators at health centers and districts/cities from 2020 to 2022. Factors supporting the availability of essential medicines include regional government support, policy support, leadership, availability of Unexpected Costs Unexpected Costs budget, cross-sectoral collaboration, and accurate medicine planning. Hindering factors include limited local budgets, human resources, infrastructure, industry dependence on imported raw materials, unintegrated SIM, and sectoral egoism. There are 37 indicators divided into 22 main indicators and 15 supporting indicators in the dimensions of policy size and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political environment, and the disposition of implementers that can build the resilience of regional governments in ensuring the availability of essential medicines. Regional governments need to enhance human resource capabilities, strengthen drug surveillance, ensure buffer stock, promote cross-sectoral collaboration, integrate SIM, and implement Regional Public Service Agency policies for community health centers to improve the implementation of regional government policies in ensuring the availability of essential medicines.

 

Abstrak: ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR DALAM MENENTUKAN DERAJAT KESEHATAN IBU DAN ANAK. DATA WHO MENUNJUKKAN AKN INDONESIA SEBESAR 13,7 DAN SDKI 2012 MENYATAKAN SEBESAR 19, YANG MANA MEMILKI KONTRIBUSI TERHADAP 59% KEMATIAN BAYI. AKB DI TAHUN YAN SAMA SEBESAR 32. KONDISI SELAMA KEHAMILAN MENJADI FAKTOR PENYEBAB UMUM KEMATIAN NEONATAL, SEHINGGA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL MENJADI PENTING DALAM MENURUNKAN AKN, SEPERTI PEMBERIAN TABLET BESI DAN SUNTIK ANTI TETANUS. AKN DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL, SATU DIANTARANYA ADALAH BBLR. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI APAKAH TERDAPAT ASOSIASI ANTARA KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH DENGAN KEJADIAN BBLR DAN PADA KONSUMSI KEBERAPA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PENURUNAN RISIKO BBLR. DIDAPATKAN DARI ANALISIS CHI SQUARE BAHWA KONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH SESUAI DENGAN ANJURAN PEMERINTAH YAITU MINIMAL 90, TIDAK MENUNJUKAN ADANYA HUBUNGAN, DENGAN P VALUE= 0,415 DAN NILAI OR 1,072 (95% CI 0,844- 1,366). PUN SETELELAH DIKONTROL DENGAN VARIABEL USIA IBU MELAHIRKAN, STATUS SOSIAL DAN EKONOMI, PENDIDIKAN IBU, PARITAS DAN KEHAMILAN GANDA, TETAP MENUNJUKKAN ASOSIASI NEGATIF. PENELITI MENCOBA MENGUBAH CUT OFF MENJADI 150, MAKA DIDAPATKAN KONSUMSI >150 ASOSIASI MENUNJUKAN POSITIF (P VALUE= 0,032) DAN OR 1,372 (95% CI 1,027-1,833). SETELAH DILAKUKAN ANALISIS DENGAN MEMASUKKAN VARIABEL KONTROL, ASOSIASI YANG DITUNJUKKAN MENJADI NEGATIF DAN NILAI OR MENUNJUKAN BAHWA KONSUMSI TABLET >150 MEMILIKI 0,8 ODDS LEBIH KECIL UNTUK TERKENA BBLR. SEHINGGA PERLU IBU HAMIL PERLU MENGONSUMSI SECARA RUTIN TABLET TAMBAH DARAH YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS KESEHATAN SETEMPAT SETIDAKNYA SELAMA 5 BULAN LEBIH DALAM RANGKA MENURUNKAN RISIKO TERJADINYA BBLR.
KATA KUNCI: ANGKA KEMATIAN NEONTAL, BERAT BADAN LAHIR RENDAH, TABLET TAMBAH DARAH

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan MKJP pada pasangan usia subur di Provinsi Bali tahun 2012. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan analisis data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012. Populasi pada penelitian ini ialah semua Wanita Usia Subur (WUS) (15-49 tahun), sementara sampel penelitian ini ialah wanita kawin usia 15-49 tahun dan memiliki data lengkap. Analisis statistik bivariat menggunakan uji chi-square.

Abstrak: Penelitian ini dibuat dengan tujuan menggambarkan kejadian penggunaan kontrasepsi pascasalin di Indonesia serta pengaruh masing masing pelayanan kesehatan ibu terdahap penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan analisis univariat dan bivariate. Populasi dalam pebelitian ini adalah perempuan pada masa pascasalin di Indonesia dan telah menyelesaikan 12 bulan periode pascasalin. Jumlah sampel yang ada untuk analisis adalah 11.704 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi modern pascasalin. Lalu ada hubungan anatara jumlah kunjungan antenatal, tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan penggunaan kontrasepsi tradisional pascasalin. Serta terdapat interaksi antara tempat persalinan, penolong persalinan dan pelayanan nifas dengan variabel sosiodemografi (umur, status ekonomi dan tempat tinggal) dalam mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pascasalin. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi pada perempuan postpartum akan meningkat secara substansial jika lebih banyak wanita mendapatkan pelayanan antenatal secara lengkap, bersalin di fasilitas kesehatan, dan melakukan pelayanan nifas dalam dua hari setelah melahirkan.
Kata kunci: Antenatal; kontrasepsi pascasalin; nifas; pelayanan kesehatan ibu; persalinan.

---

This study aim to describe the proportion of postpartum family planning in Indonesia and to know the association between maternal health care and the use of postpartum family planning in Indonesia. This study uses Indonesia Demography Health Survey (IDHS) 2017 with univariate and bivariate analysis. The population for this study is a women in postpartum period and completed the full 12 months of the postpartum period. The analysis uses 11,704 people as a sample. The result showed that, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, postnatal care with modern postpartum family planning. And then, there is a relationship between antenatal care, place of delivery, attedance health worker, postnatal care with traditional postpartum family planning. There is interaction between place of delivary, attendance health worker, postnatal care with sociodemographic characteristic (age, wealth index, religion) in affecting the use of postpartum family planning. The findings suggest that contraceptive use among postpartum will increase substantially if more women use full services in antenatal care, deliver at goverment health facility and receive postnatal care within two days of delivery.
Key words: Antenatal care; childbirth; maternal care; postnatal; postpartum family planning

Abstrak:

Pendahuluan : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengelola dan mengontrol keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanda tanya akan efektivitas penerapannya, dengan kondisi saat ini yakni Kecelakaan kerja yang masih terus meningkat, yang menyebabkan peningkatan biaya, berkurangnya produktivitas, hingga mempengaruhi daya saing suatu negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat penerapan Sistem Manajemen K3 dan menganalisis hubungannya dengan kinerja K3 (safety climate, incidence rate, frequency rate, dan severity rate) di perusahaan.
Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan design cross sectional study pada perusahaan yang memenuhi kriteria penerapan SMK3 dan beroperasi di wilayah Kalimantan Timur, sebanyak 94 perusahaan. Total responden untuk pengukuran safety climate sebanyak 8.055 orang.
Hasil : Tingkat penerapan Sistem Manajemen K3 perusahaan di Kalimantan Timur berada pada Level 3/Konsisten yaitu penerapan SMK3 yang pendekatan sistematis dan konsisten, upaya pengendalian risiko dilakukan secara terstruktur, terukur secara kualitatif, integrasi antarprosedur dan manajemen risiko berjalan di semua divisi. Penerapan sistem pembelajaran melalui monitoring, laporan K3, dan proses perbaikan belum berjalan secara menyeluruh. Komponen tertinggi di Hazard control and prevention, dan skor terlemah di Education and training. Safety climate berada dalam kondisi baik, dengan skor tertinggi di dimensi 6 (Pembelajaran komunikasi dan inovasi) serta skor terendah di dimensi 5 (Prioritas keselamatan pekerja dan tidak ditoleransinya risiko bahaya). Faktor safety climate dan kinerja K3 (incidence rate dan frequency rate) memiliki hubungan signifikan dengan tingkat Sistem Manajemen K3 yang diterapkan di perusahaan. Terdapat hubungan antara tingkat penerapan SMK3 dengan safety climate, incidence rate, dan frequency rate berdasarkan tersertifikasi SMK3.
Kesimpulan : Semakin baik tingkat penerapan SMK3 pada suatu perusahaan maka akan menghasilkan kinerja K3 yang lebih baik. Pada perusahaan yang tersertifikasi SMK3 namun penerapan SMK3 masih pada tingkat Adhoc & Coping akan menghasilkan kinerja K3 yang buruk (safety climate membutuhkan perbaikan; incidence rate dan frequency rate cenderung meningkat).

---

Introduction: Work accidents that continue to increase has caused the increased costs, reduced productivity, and affect the competitiveness of a country, making the Implementation of Occupational Safety and Health Management System a question mark about its effectiveness. The purpose of this study was to assess the level of implementation of the OSH Management System and analyze its relationship with OSH performance (safety climate, incidence rate, frequency rate, and severity rate) in the company.
Method: This study uses a quantitative design with a cross-sectional study approach in companies that meet the criteria for implementing SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) and operate in the East Kalimantan region, as many as 94 companies. Total respondents for safety climate measurement were 8,055 people.
Results: The level of implementation of the company's OSH Management System in East Kalimantan is at Level 3/Consistent, namely the implementation of SMK3 (OSH Management system) with a systematic and consistent approach, risk control efforts are carried out in a structured manner, measured qualitatively, integration between procedures and risk management runs in all divisions. The implementation of the learning system through monitoring, OSH reports, and improvement processes has not been carried out comprehensively. The highest component is in Hazard control and prevention, and the weakest score is in Education and training. The safety climate condition is in good condition, with the highest score in dimension 6 Learning, communication and innovation and the lowest score in dimension 5 Priority of worker safety and zero tolerance of hazard risks. Safety climate factors and OSH performance (incidence rate, frequency rate,) have a significant relationship with the level of OSH Management System implemented in the company. There is a relationship between the level of OHS implementation with safety climate, Incidence rate and frequency rate based on OHS certification.
Conclusion: The better the level of OHS implementation in a company, the better OHS performance will be. In companies that are SMK3 certified but the implementation of SMK3 is still at the Adhoc & Coping level, it will result in poor K3 performance (SC needs improvement; IR and FR tend to increase).

Abstrak: Hasil Riset Kesehatan Dasar Riskesdas di Provinsi Jambi tahun 2013 menunjukkan tingginya prevalensi stunting sebesar 37,9 . Hal ini dapat mengindikasikan risiko rendahnya kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Dipihak lain kunjungan posyandu di Provinsi Jambi sangat rendah yaitu sebesar 25 . Kegiatan posyandu seharusnya merupakan kegiatan monitoring pertumbuhan anak, kegiatan promosi kesehatan, pencegahan dini penyakit infeksi seperti imunisasi, dan pemberian suplementasi vitamin A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara frekuensi kunjungan posyandu dengan stunting pada anak 6-59 bulan di Provinsi Jambi. Desain studi ini adalah cross sectional, sebanyak 2502 anak 6-59 bulan diambil sebagai sampel dari hasil pemantauan status gizi. Untuk mengetahui alasan rendahnya kunjungan posyandu maka dilakukan penelitian kualitatif di 2 kabupaten dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian menunjukkan satu dari empat 27.5 anak 6-59 bulan adalah stunting. Hasil analisis logistik ganda menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan posyandu tidak berhubungan dengan kejadian stunting. Tidak bermaknanya frekuensi kunjungan posyandu dengan stunting mengindikasikan bahwa program yang dijalankan posyandu belum efektif dalam mencegah stunting. Perhatian terhadap pengetahuan kader, keterampilan kader, pengetahuan ibu, sarana dan prasarana serta dukungan stakeholder menjadi prioritas untuk meningkatkan jalannya fungsi pemantauan pertumbuhan, promosi dan rujukan di posyandu sehingga efektif mencegah stunting.

---

Research in Jambi Province at 2013 showed a high prevalence of stunting by 37.9 . This may indicate the risk of low quality of human resources. On the other hand, the visit of posyandu in Jambi Province was very low at 25 . Posyandu activities should be a monitoring activity of child growth, health promotion activities, early prevention of infectious diseases such as immunization, and supplementation of vitamin A. This study aims to determine the association of posyandu child visits 6-59 months frequency with stunting in Jambi Province. A total of 2502 children from 6 to 59 months eligible were sampled from nutritional status monitoring. To know the reason for the low of posyandu visit, qualitative research was conducted in 2 districts. The results showed one of four 27.5 children 6-59 months was stunting. The result of binary logistic analysis shows that the frequency of posyandu visit is not associated with stunting. Its indicates that programs run by posyandu have not been effective in preventing stunting. Attention to cadre knowledge, cadre skills, mother knowledge, facilities and infrastructure, stakeholder support is a priority to improve the function of growth monitoring, promotion and referral in posyandu so as to effectively prevent stunting.