Ditemukan 36893 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Mochammad Bagus Qomaruddin; Promotor: Soekidjo Notoatmodjo; KO-Promotor: Anhari Achadi, Ella Nurlaella Hadi; Penguji: Purnawan Junadi, Sudarti Kresno, Trihono, Kodrat Pramudho, Bambang Setiaji
D-274
Depok : FKM-UI, 2013
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Peristiwanto Adiyono Kodrat Pramudho; Promotor: Purnawan Junadi; Ko-Promotor: Azrul Azwar, Adang Bachtiar; Penguji: Sudijanto Kamso, Soekidjo Notoatmodjo, Triono Sundoro, Trihono, Minarto
D-226
Depok : FKM UI, 2009
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ari Dwi Aryani; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Kemal Nazaruddin Siregar, Mardiati Nadjib, Sabarinah, Rizanda Machmud
Abstrak:
Read More
Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method. Penelitian dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap satu adalah systematic review untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. Tahap dua dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menentukan indikator yang dapat dipakai dalam pengukuran kapasitas dan kinerja FKTP serta pengukuran ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar. Tahap tiga adalah membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas akses layanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Indikator kinerja terpilih delapan indikator yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, proporsi pasien tidak rujuk RS, proporsi rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan jenis kelamin, usia dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan.
Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Eight performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, proportion of patients not referred to hospital, proportion of non-specialistic referrals, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity.
D-508
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewa Ayu Putu Mariana Kencanawati; Promotor: Evi Martha; Kopromotor: Sabarinah, Ermi Ndoen; Penguji: Dewi Susanna, Purwadi Soeriadiredja, Lukman Hakim, Indra Supradewi, Bringiwatty Batbual
Abstrak:
Read More
Pencegahan malaria dalam kehamilan dilakukan melalui penggunaan kelambu berinsektisda sepanjang kehamilan yaang diperoleh melalui layanan ANC terpadu dengan pelayanan malaria. Faktor sosial budaya menjadi penentu ibu hamil untuk mengakses layanan ANC dan mendapatkan kelambu berinsektisida. Kecamatan Kodi Utara merupakan salah satu daerah endemis malaria di Pulau Sumba. Ibu hamil yang tinggal di wilayah ini beresiko tinggi terinfeksi malaria namun akses ibu hamil terhadap kelambu dan pemanfaatannya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuh model pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya untuk dapat meningkatkan penggunaan kelambu berinsektisida di Kecamatan Kodi Utara. Desain pada penelitian ini menggunakan mix method dengan desain exploratory sequensial dengan subjek penelitian adalah ibu hamil. Jumlah sampel pada penelitian sebesar 144 ibu hamil yaitu 71 ibu hamil pada kelompok kontrol dan 73 ibu hamil pada kelompok intervensi. Efek intervensi diketahui dengan menggunakan analisis diference in difference. Setelah dilakukan identifikasi sosial budaya dan bentuk partisipasi masyarakat terkait penggunaan kelambu berinsektisida, kemudian disusun model pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil identifikasi tersebut dan kemudian intervensi dilakukan selama 2 bulan pada kelompok intervensi terdapat peningkatan pengetahuan ibu sebesar 21,13% dan praktik penggunaan kelambu yang benar sebesar 20,83% lebih baik daripada kelompok kontrol. Peneliti menyarankan agar dalam menyusun sebuah strategi pencegahan malaria dalam kehamilan dengan mempertimbangkan faktor sosial budaya dan melibatkan secara aktif setiap komponen masyarakat. selain itu secara regulasi perlu untuk membuat aturan turunan mengenai edukasi penggunaan kelambu berinsektisida kepada ibu hamil yang dilakukan saat pembagian kelambu ru tin pada layanan malaria terinterasi KIA di Kabupaten Sumba Barat Daya
Malaria prevention during pregnancy is achieved through the use of insecticide-treated mosquito nets, which can be obtained through integrated ANC services that include malaria services. Socio-cultural factors are determinants of pregnant women's access to ANC services and obtaining insecticide-treated mosquito nets. Kodi Utara District is one of the malaria-endemic areas on Sumba Island. Pregnant women who live in this area are at high risk of being infected with malaria, but pregnant women's access to mosquito nets and their utilization are still low. This study aims to develop a model of community empowerment based on socio-culture to increase the use of insecticide-treated mosquito nets in the Kodi Utara District. The design in this study used a mixed-methods method with an exploratory sequential design with pregnant women as the research subjects. The number of samples in the study was 144 pregnant women, namely 71 pregnant women in the control group and 73 pregnant women in the intervention group. The effect of the intervention was known using difference-in-difference analysis. After the identification of socio-cultural and forms of community participation related to the use of insecticide-treated mosquito nets, a community empowerment model was then prepared based on the results of the identification and then the intervention was carried out for 2 months in the intervention group there was an increase in maternal knowledge by 21.13% and the practice of using mosquito nets correctly by 20.83% better than the control group. The researcher suggests that in developing a malaria prevention strategy in pregnancy, consideration should be given to socio-cultural factors and actively involving every component of society. In addition, in terms of regulation, it is necessary to make derivative rules regarding education on the use of insecticide-treated mosquito nets for pregnant women, which is carried out during routine mosquito net distribution at integrated malaria services for KIA in West Sumba Regency
D-583
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Solha Elrifda; Promotor: Anhari Achadi; Ko Promotor: Sudijanto Kamso, Harimat Hendrawan; Penguji: Purnawan Junadi, Kusharisupeni, Adang Bachtiar, Tri Krianto, Soewarta Kosen
D-309
Depok : FKM-UI, 2015
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tris Eryando; Promotor: Ascobat Gani; Ko-Promotor: Kemal Nazaruddin Siregar; Penguji: Hasbullah Thabrany, Sugeng Rahardjo, Agus Suwandono, Mardiati Nadjib, Sudijanto Kamso
D-202
Depok : FKM-UI, 2007
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asep Surahman; Promotor: Sudijanto Kamso; Kopromotor: Purwantyastuti, Purnawan Junadi, Penguji: Ella Nurlaela Hadi, Soewarta Kosen, Nana Mulyana, Bambang Setiaji
Abstrak:
ABSTRAK Rendahnya cakupan penemuan kasus TB di Indonesia berdampak padaberlanjutnya proses transmisi infeksi Mycobacterium Tuberculosis M.tb dimasyarakat. Pondok pesantren merupakan populasi rentan dan berisiko dengankarakteristik hunian relatif padat, sanitasi lingkungan kurang sehat. Beberapakasus TB terjadi di pondok pesantren, akibat rendahnya kesadaran santri terhadapgejala TB sehingga berdampak pada akses layanan kesehatan. Perlu upayapengendalian TB dengan melibatkan masyarakat sebagai solusi ketika pemerintahkurang memiliki kapasitas menyediakan layanan dan menjangkau penderita TB.Permasalahan yang sama terjadi di Kabupaten Garut, yaitu terbatasnya sumberdaya kesehatan untuk menjaring dan mengawasi penderita TB. Kegiatanpemberdayaan santri sebagai kader TB di pondok pesantren merupakan inovasidalam upaya menjembatani suspek dan penderita TB untuk mendapatkan akses kefasilitas kesehatan atau active case finding TB. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dampak positif pemberdayaan santri kader TB terhadap aksesibilitaslayanan TB di fasilitas kesehatan. Metode yang digunakan adalah metodekuantitatif dengan menggunakan desain quasi eksperimen rancangan ldquo;nonequivalent control group design rdquo;, dan metode kualitatif menggunakan wawancaramendalam. Studi ini dilakukan di enam pondok pesantren dengan jumlah sampel493 orang, masing-masing tiga pondok pesantren intervensi sampel 232 orang dantiga pondok pesantren non-intervensi jumlah sampel 236 orang.Penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan santri kader TB padapondok pesantren di Kabupaten Garut memberikan pengaruh yang signifikanyaitu peningkatan proporsi aksesibilitas layanan TB di fasilitas kesehatan sebesar41.4 pada kelompok intervensi. Santri yang tinggal di pondok pesantrenintervensi berpeluang 3.9 kali lebih besar untuk mengakses layanan TB di fasilitaskesehatan dibandingkan yang tinggal di non-intervensi. Intervensi ini jugaberhasil menemukan 14 kasus TB positif di pondok pesantren dengan tingkatkeberhasilan convertion rate dan cure rate masing-masing sebesar 100 .Program ini perlu direplikasi di wilayah lain mengingat di Indonesia terdapatpondok pesantren dengan kondisi tidak jauh berbeda dengan lokasi dan kondisipenelitian ini.Kata kunci : Santri, Kader TB, akses layanan TB, pondok pesantren
ABSTRACT The low coverage of cases of TB in Indonesia has an impact on thecontinuation of the process of transmission of infection with Mycobacteriumtuberculosis M.tb in the community. Students in Islamic Boarding Schools arevulnerable and are at risk populations with relatively dense residentialcharacteristics and poor environmental sanitation. Some cases of TB occurred inthe boarding school due to the low knowledge TB symptoms among students.This problem, in turn, leads to low access to health care. There is a need forinvolving the community when the government lacks the capacity to provideservices and reach out to people with TB. The same problems occur in Garut,namely the limited health resources and workforce to recruit and supervise TBpatients. The empowerment of students as a cadre of TB in a boarding school is aneffort to bridge suspected TB patients to gain access to a health facility or activeTB case finding. This study aims to determine the positive impact of empoweringstudents as TB Cadre on the accessibility of TB health services. The method usedis quantitative by using a quasi experimental design non equivalent controlgroup design, and qualitative method in the form of interviews. The study wasconducted in six boarding schools with a sample size of 493 people, Theintervention group consists of three boarding schools with 232 students, while therest of the boarding schools with 236 students was chosen as the non interventiongroup.This study proves that the empowerment of students cadre of TB in theboarding school in Garut has a significant and positive impact. It is observed thatthere was an increased in the proportion of service accessibility TB in healthfacilities as much as 41.4 in the intervention group. Students who live in theintervention group were 3.9 times more likely to access TB services in healthfacilities compared to those living in non intervention. This intervention alsomanaged to find 14 positive TB cases in the boarding school with a conversionrate and cure rate of 100 . This program needs to be replicated in other regions inIndonesia, considering that there are many boarding schools with similarconditions across Indonesia.Keywords Students, TB Cadre, Access to TB service, Islamic Boarding School
Read More
D-359
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewita Restati; Pembimbing: Amal Chalik Syaaf, Purnawan Junadi, Laksono Trisnantoro; Penguji: Hasbullah Thabrany, Adang Bachtiar, Hendrik M. Taurany, Agus Suwandono, Suprijanto Rijadi
D-109
Depok : FKM-UI, 2005
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hario Megatsari; Promotor: Rita Damayanti; Kopromotor: Dian Kusuma; Penguji: Anhari Achadi, Dien Anshari, Hasbullah Thabrany, Diah Indriani, Pungkas Bahjuri Ali, Rohani Budi Prihatin
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Berdasarkan beberapa survei yang ada, terdapat peningkatan prevalensi merokok remaja. MPOWER pada tingkat Kab/Kota berpotensi menjadi solusi atas permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asosiasi antara skor MPOWER di tingkat Kab/Kota dan prevalensi perilaku merokok remaja.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tahapan penelitian adalah adaptasi skor MPOWER, penilaian ahli, proses skoring MPOWER Kab/Kota, analisis skor MPOWER dengan prevalensi merokok remaja.
Hasil: Adaptasi komponen MPOWER berhasil dilakukan dengan memanfaatkan data regulasi dan data program dari beberapa Kementrian terkait. Hasil penilaian ahli menyatakan bahwa terdapat 1 komponen yang tidak bisa diadaptasi, yaitu komponen R, dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Hasil skor MPOWE menunjukkan bahwa gerakan upaya pengendalian tembakau tidak hanya terpusat di Kab/Kota di Pulau Jawa saja. Hasil asosiasi skor MPOWE dengan perilaku merokok remaja menujukkan bahwa terdapat hubungan signifikan, terutama komponen P.
Kesimpulan: MPOWE di tingkat Kab/Kota dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah dalam menekan angka prevalensi merokok remaja.
Background: Based on several surveys, there is an increasing prevalence of youth smoking behavior. MPOWER at the district level has the potential to be a solution to this problem. The aim of this study was to determine the association between MPOWER scores at the district level and the prevalence of youth smoking behaviour.
Methods: This study is a quantitative study using secondary data and primary data to obtain the required information. The stages of the study were the adaptation of MPOWER score, expert assessment, MPOWER District/City scoring process, MPOWER score analysis with youth smoking prevalence.
Results: Adaptation of MPOWER components was successfully carried out by utilising regulatory data and programme data from several relevant Ministries. The results of the expert assessment stated that there was one (1) component that could not be adapted, namely the R component, due to the limited authority of the District / City Government. The results of the MPOWE score show that the tobacco control movement is not only centred in districts/cities in Java. The association of MPOWE scores with adolescent smoking behaviour showed that there was a significant relationship, especially component P.
Conclusion: MPOWE at the district level can be a solution for local governments to reduce the prevalence of youth smoking behavior.
D-588
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Musafah; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Read More
Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.
Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan.
D-510
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉