Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 32089 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Lovian Purwanti; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Adik Wibowo, Tetra Destorie Imantoro
T-3725
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Leni Syafitri; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardianti Nadjib, Sandi Iljanto, Didin Sudirman, Eka Priyatna
Abstrak:

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.


Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.

Read More
T-3676
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sally Atyasasmi; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Purnawan Junadi, Anwar Hasan, Octavery Kamil
Abstrak: Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatanmasyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatanmasyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitukelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitukondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehinggaberdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik,mental dan sosial. Kata Kunci: Dampak Pemidanaan, Pengguna Narkotika, Kesehatan Masyarakat
This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugsrelated risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of theDiscussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff . Thisstudy uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach inthe content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacityand lack of health care services, the individual factors that drugs dependence andrisky behavior among prisoners that affect each other and impact on increasedvulnerability to physical, mental and social health problems.Keyword : Criminalization , Impact, People who use drugs, Public Health
Read More
T-4244
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Bunga Mardiani Sasqiaputri; Pembimbing: Dadan Erwandi; Penguji: Baiduri Widanarko, Renza Maisetyo
S-10458
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sondang Widya Estikasari; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmita; Penguji: Ratu Ayu Dewi Sartika, Pandu Riono, Hafnizar, Nur Ratih Purnama
Abstrak:

Indonesia telah mengadopsi kebijakan akses obat ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) sejak tahun 2006 dengan target waktu pencapaian pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini dilujukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan pendekatan model sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Peningkatan validitas data dilakukan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sena triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan belum dapat melaksanakan kebiiakan obal ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) di Provinsi DKI Jakarta sesuai target waktu. Penelitian menyarankan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan komunikasi kebijakan yang intensif kepada Iintas sektor terkail, optimalitas penggunaaan sumber daya, ketersediaan insentif yang berdampak Iangsung bai pelaksana kebUakan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tempat layanan obat ARV.


 

Since 2006, Indonesia has adopted universal access policy for antiretroviral drug which is targeted to be achieved by the end ot' 2009. Therefore, the thesis is focused on examining the readiness of government authority in health sector in implementing the policy in DKI Jakarta Province 2009 by using model system. The design of the research is a qualitative approach. It is intended to explore deeper information on the policy implementation process. To ensure data validity, the research was done by using primary data obtained from in depth interview and secondary data from document assessment. Furthermore, data triangulation was also conducted. The result of the research showed that govemment authority in health sector is not able to achieve universal access for antiretroviral drug by the target time yet. It is suggested that the iinplementation of universal access for antiretroviral drug should consider several factors, i.c. intensive policy communication among related stakeholders, optimality in utilizing the resources, the availability of appropriate incentive for policy implementer, and strong coordination between central and district government and with the health facilities that offer antiretroviral therapy as well.

Read More
T-3086
Depok : FKM-UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Boy Safriady; Pembimbing: Sandi Iljanto
Abstrak:
Perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV pada narapidana pria terdiri dari perilaku seksual dan perilaku penggunaan jarum tidak steril bergantian. Untuk memperoleh model yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, yaitu perilaku seksual, perilaku penggunaan NAZA-IV dan perilaku pembuatan tattoo maka dilakukan penelitian dengan rancangan Cross Sectional dengan metode kuantitatif dan kualitatif pada narapidana dan petugas selama bulan November dan Desember 2002 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Dari 100 responden narapidana didapatkan 100 % berperilaku seksual resiko tinggi, 55 % berperilaku membuat tattoo dengan jarum tidak steril bergantian, 3 % menggunakan NAZA-IV bergantian. 55 % narapidana berada pada kelompok resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, usia 30 tahun atau kurang 71 %, pendidikan SLP atau ke bawah 53 %, belum menikah 61 %, jenis pelanggaran hukum NAZA dan pemerkosaan 67 %, lama menghuni lapas di atas setahun 44 %, usia hubungan seks pertama di bawah atau 20 tahun 71 %, pernah mengalami PMS setahun terakhir 52 %, pengetahuan buruk 64 %. Hasil analisa bivariat, terdapat delapan variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan perilaku resiko sangat tinggi terinfeksi HIV yaitu usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pelanggaran hukum, lama di dalam lapas, usia hubungan seks pertama, pernah alami PMS setahun terakhir dan pengetahuan responden. Analisis multivariat diantara delapan variabel yang menjadi model, ternyata terdapat lima variabel yang berhubungan secara bermakna, yaitu umur, lama di dalam lapas, jenis pelanggaran hukum, usia hubungan seks pertama, pengetahuan narapidana, tanpa adanya interaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku seks yang dilakukan narapidana di lapas adalah homoseks baik secara sukarela ataupun dipaksa, tanpa menggunakan kondom. Seluruh responden merasa tidak senang hidup terpisah dari wanita. Berdasarkan penelitian ternyata NAZA dapat melewati sistem Lapas Cipinang, dan narapidana dapat melanjutkan perilaku IDU di dalam lapas. Perilaku pembuatan tattoo banyak dilakukan oleh narapidana dengan menggunakan jarum dan tinta tidak steril bergantian. Jumlah penghuni overkapasitas. Studi ini memperlihatkan bahwa sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana dalam kelompok resiko sangat tinggi terinfeksi HIV, hampir seluruh responden menyadari mereka dapat terinfeksi HIV selama tinggal di lapas. Pengkajian terhadap sumber daya (dana, tenaga, dan sarana) belum maksimal, masih menunggu atau tidak pro aktif. Pengetahuan kepala dan petugas lapas masih kurang tentang infeksi HIV. Sebagai saran untuk mengantisipasi dan mencegah penularan infeksi HIV , jangka pendek : meningkatkan penyuluhan tentang cara penularan dan pencegahan infeksi HIV, pelatihan kepada kepala dan petugas lapas, diusahakan penyediaan kondom di lapas, disediakan ruangan khusus di lapas untuk melakukan hubungan seks narapidana yang memiliki istri yang syah dan berkumpul dengan anaknya, disediakan disinfekstan untuk mensterilkan jarum, perlu dibuat lapas khusus NAZA, dipersiapkan program harm reduction, perlu dianggarkan dana operasional RS lapas, perlu dibuat RS khusus untuk narapidana HIV + di lapas besar seperti di Cipinang, serta UU Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan perlu direvisi. Jangka panjang ditingkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam penanganan narapidana sebagai salah satu sumber daya manusia Indonesia.

The Very High Risk Behavior Infected of Human Immunodeficiency Virus (HIV) on The Male Prisoners at the Cipinang Prison Class 1 In 2002The high risk behavior of HIV infected for man prisoner are consist of sex behavior and user of unsterile hypodermic needle by turns. For getting model to explain factors of high risk behavior of HIV infected, that sex behavior, intravenous drug user behavior and tattoo making behavior, so we do the research by cross sectional structure with quantitative and qualitative method to prisoner and the official in charge for November and December 2002 in the class I prison in Cipinang. From 100 respondents of prisoners get 100 % high risk sex behavior, 55 % tattoo making by unsterile needle by turns, 3 % IDU by turns. Prisoner with very high risk infected HIV 55%, 30 years or less 71%, secondary school or under 53%, single 61%, drug offenses and rapes 67%, having punishment above one year 44%, sex relations under or 20 years 71%, having STD experience one last year 52%, bad experience 64%. Based on the analyze of bi-variances has been founded eight variables of meaningful relationship between very high risk behavior namely with ages, education level, marital status, the kind of offenses, the staying duration in prison, the first sex relations, experiencing STD, the knowledge. The analysis multi-variance among eight variances becoming a model was founded five variables meaningfully related, namely; age, duration of staying in the prison, kind of offense, age of first sexual relations, prisoner's knowledge without having interactions. The research showed that the sex behavior conducted by prisoners in the prison is homosexual either being voluntarily or forced without condom. All respondents did not feel comfortable separated from woman, Based on the research was appeared that drug could pass (across) the Cipinang Prison System, and prisoners could follow the IDU behavior in the prison. The prisoners often make tattoo by using the unsterile injection and ink in turn. Overcapacity inmate. This study shows that Sistem Pemasyarakatan to place the prisoners are in very high risk infected HIV, almost all respondents realize that they may be infected HIV during living in the Prison. The study about resources (funds, power, and facilities) is not maximal yet, it is still waiting not proactive. Headmaster's and official free lance's acknowledge are still minim about HIV infection. In order to anticipate and prevent the HIV infection could be suggested, in the short-term, to provide enough information about the infection and how to prevent HIV infection, it need training for headmaster and official freelances, to prepare condom in the prison, to prepare the special room in the prison for whom have a legal wife and children, to prepare the disinfectant to sterilize the needle, then it is necessary to prepare a special prison for drug, to prepare harm reduction program. Furthermore, it is necessary to plan a budget in operating prison hospital and preparing a special hospital for HIV prisoners + big prison like Cipinang Prison, it is necessary to revise UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. In the long-term, it is necessary to create a collaboration inter-program and inter-sectors in handling the prisoners as one of human resources. Bibliography: 54 (1978-2003)
Read More
T-1591
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nadia Humaira; Pembimbing: Evi Martha; Penguji: Zarfiel Tafal, Ratnawati Sudiro
S-8088
Depok : FKM UI, 2014
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wening Sukmawati; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Evi Martha, Toha Muhaimin, Baby Jim Aditya
Abstrak: Latar Belakang: Di Indonesia, total populasi narapidana wanita meningkat dari tahun 2000 sebanyak 1.807 orang menjadi 6.876 orang pada tahun 2016 (Walmsey, 2016). Sebanyak 58% lapas di Indonesia mengalami overcrowded (Indana, 2016). Overcrowded tersebut menyebabkan persebaran penyakit menjadi lebih cepat, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Lapas (Ditjenpas, 2017). Tujuan penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi WBP terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Klas IIA Bandung tahun 2017. Metode penelitian: Kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian: Faktor internal yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan, yaitu: pengalaman pelayanan kesehatan (p=0,038, POR=2,430), pendidikan (p=0,016, POR=2,676), dan motivasi memperoleh pelayanan kesehatan (p=0,031, POR=2,396) dan faktor eksternal yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan (p=0,044, POR=2,380). Faktor paling dominan yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan adalah pendidikan. Kesimpulan: Faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan antara lain: pengalaman, pendidikan,motivasi dan pekerjaan. Saran: Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan melibatkan dinas kesehatan dan dinas sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kata kunci: Persepsi, Kualitas Pelayanan Kesehatan Background: In Indonesia, the number of female prisoners population increased from 2000 to 1.807 people to 6.876 in 2016 (Walmsey, 2016). 58% of prisons in Indonesia are over crowded (Indana, 2016). More density of the disease spread becomes faster, thus impacting the quality of health services in prisons (Ditjenpas, 2017). Objective: To know factors related to perception of prisoner to health service quality in Women Prison Class IIA Bandung 2017. Method : The type of this research was a quanitative. This study design was cross sectional study involving sample of 122 respondents, it was using simple random sampling. Data collection using questionnaires. Result: There are Internal factors related to perception of health service quality, that is: health service experience (p = 0,038, POR = 2,430), education (p = 0,016, POR = 2,676), and motivation to get health service (p = 0,031, = 2,396) and external factors related to the perception of health service quality that is work (p = 0,044, POR = 2,380). The most dominant factor related to the perception of quality of health service is education. Conclusion: Factors related to the perception of quality of health services: experience, education, motivation and work. Suggestion: Increase cross-sectoral cooperation by involving health offices and social services to improve the quality of health services. Keywords: Perception, Quality of Health Services
Read More
T-5085
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Aries Hamzah; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Cicilia Windiyaningsih
T-4304
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Devi Afni; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Ede Surya Darmawan, Amal C. Sjaaf, Achmad Muchlis, Elsa Novelia
Abstrak: Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 adalah masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar ini yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan sumber daya manusia (SDM) purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN, ruang intensif,ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan
One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2- 4 years
Read More
T-6343
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive