Abstrak:

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

---

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.

Abstrak: Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatanmasyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatanmasyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitukelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitukondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehinggaberdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik,mental dan sosial. Kata Kunci: Dampak Pemidanaan, Pengguna Narkotika, Kesehatan Masyarakat

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugsrelated risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of theDiscussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff . Thisstudy uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach inthe content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacityand lack of health care services, the individual factors that drugs dependence andrisky behavior among prisoners that affect each other and impact on increasedvulnerability to physical, mental and social health problems.Keyword : Criminalization , Impact, People who use drugs, Public Health

Abstrak:

Indonesia telah mengadopsi kebijakan akses obat ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) sejak tahun 2006 dengan target waktu pencapaian pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini dilujukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan pendekatan model sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Peningkatan validitas data dilakukan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sena triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan belum dapat melaksanakan kebiiakan obal ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) di Provinsi DKI Jakarta sesuai target waktu. Penelitian menyarankan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan komunikasi kebijakan yang intensif kepada Iintas sektor terkail, optimalitas penggunaaan sumber daya, ketersediaan insentif yang berdampak Iangsung bai pelaksana kebUakan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tempat layanan obat ARV.

---

 

Since 2006, Indonesia has adopted universal access policy for antiretroviral drug which is targeted to be achieved by the end ot' 2009. Therefore, the thesis is focused on examining the readiness of government authority in health sector in implementing the policy in DKI Jakarta Province 2009 by using model system. The design of the research is a qualitative approach. It is intended to explore deeper information on the policy implementation process. To ensure data validity, the research was done by using primary data obtained from in depth interview and secondary data from document assessment. Furthermore, data triangulation was also conducted. The result of the research showed that govemment authority in health sector is not able to achieve universal access for antiretroviral drug by the target time yet. It is suggested that the iinplementation of universal access for antiretroviral drug should consider several factors, i.c. intensive policy communication among related stakeholders, optimality in utilizing the resources, the availability of appropriate incentive for policy implementer, and strong coordination between central and district government and with the health facilities that offer antiretroviral therapy as well.

Abstrak: Latar Belakang: Di Indonesia, total populasi narapidana wanita meningkat dari tahun 2000 sebanyak 1.807 orang menjadi 6.876 orang pada tahun 2016 (Walmsey, 2016). Sebanyak 58% lapas di Indonesia mengalami overcrowded (Indana, 2016). Overcrowded tersebut menyebabkan persebaran penyakit menjadi lebih cepat, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Lapas (Ditjenpas, 2017). Tujuan penelitian : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi WBP terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Klas IIA Bandung tahun 2017. Metode penelitian: Kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian: Faktor internal yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan, yaitu: pengalaman pelayanan kesehatan (p=0,038, POR=2,430), pendidikan (p=0,016, POR=2,676), dan motivasi memperoleh pelayanan kesehatan (p=0,031, POR=2,396) dan faktor eksternal yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan yaitu pekerjaan (p=0,044, POR=2,380). Faktor paling dominan yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan adalah pendidikan. Kesimpulan: Faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas pelayanan kesehatan antara lain: pengalaman, pendidikan,motivasi dan pekerjaan. Saran: Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan melibatkan dinas kesehatan dan dinas sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kata kunci: Persepsi, Kualitas Pelayanan Kesehatan Background: In Indonesia, the number of female prisoners population increased from 2000 to 1.807 people to 6.876 in 2016 (Walmsey, 2016). 58% of prisons in Indonesia are over crowded (Indana, 2016). More density of the disease spread becomes faster, thus impacting the quality of health services in prisons (Ditjenpas, 2017). Objective: To know factors related to perception of prisoner to health service quality in Women Prison Class IIA Bandung 2017. Method : The type of this research was a quanitative. This study design was cross sectional study involving sample of 122 respondents, it was using simple random sampling. Data collection using questionnaires. Result: There are Internal factors related to perception of health service quality, that is: health service experience (p = 0,038, POR = 2,430), education (p = 0,016, POR = 2,676), and motivation to get health service (p = 0,031, = 2,396) and external factors related to the perception of health service quality that is work (p = 0,044, POR = 2,380). The most dominant factor related to the perception of quality of health service is education. Conclusion: Factors related to the perception of quality of health services: experience, education, motivation and work. Suggestion: Increase cross-sectoral cooperation by involving health offices and social services to improve the quality of health services. Keywords: Perception, Quality of Health Services

Abstrak: Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 adalah masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal tersebut dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar ini yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan sumber daya manusia (SDM) purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN, ruang intensif,ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan

---

One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2- 4 years

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19