Abstrak:

Masih tingginya preskripsi obat paten yang telah mempunyai generik di salah satu bagian Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah mendorong dilakukannya penelitian Beban Biaya Yang Timbul Akibat Ketidakpatuhan Pemberian Obat Generik Pada Pasien Rawat Inap di RSHS - Bandung Tahun 2001. Biaya ketidak-patuhan pemberian obat generik adalah biaya masyarakat yang tidak perlu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Penelitian dilakukan selama bulan April sampai Juni 2002 dengan desain Comparative Non Eksperimental Study secara Ex Post Facto terhadap data sekunder pasien rawat inap di RSHS Tahun 2001. Sampel yang diambil sebanyak 323 buah dengan sumber data terdiri dari resep, kartu status, dan rekam medik tahun 2001. Hasil penelitian menyatakan bahwa beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien/keluarga pasien karena ketidak-patuhan pemberian obat generik secara financial mencapai Rp 10,6 juta atau 55,46% dari belanja obat pasien. Variabel lama kerja dokter dan keparahan penyakit ternyata merupakan variabel yang dominan yang mempengaruhi ketidak-patuhan pemberian obat generik. Estimasi biaya ini pada pasien rawat inap selama tahun 2001 mencapai Rp 13 miliar atau sekitar Rp 600 ribu per pasien rawat inap. Disarankan perlunya tambahan materi pengenalan obat generik bagi dokter maupun calon dokter serta melakukan trial klinik obat generik baik di universitas maupun di rumah sakit dengan melibatkan para dokter maupun calon dokter. Saran berikutnya adalah perlunya memberdayakan Permenkes nomor 085/MEN/KES/PER/I/1989 yaitu dengan memberikan penghargaan pada dokter yang patuh memberikan obat generik dan memberikan pembinaan pada dokter yang tidak patuh memberikan obat generik.

---

 

The heightening of branded medicine prescribing in one department of RSHS - Hasan Sadikin Central Public Hospital motivated the study of Cost Implication of Non-compliance of Generic Medicine Prescribing of Hospital Care Patient in Hasan Sadikin Central Public Hospital - Bandung 2001. The non-compliance cost implication of generic medicine prescribing is a community unnecessary cost that being this study scope. The study was carried out during April -- June 2002 on Comparative Non Experimental with Ex Post Facto Design to the secondary data of hospital care patients in RSHS - Bandung in 2001. The amount of sample is 323 consist of prescriptions, condition state cards of patient, and medical records. The result showed that the cost implication bad to be loaded by the patient or their family caused non-compliance of generic medicine prescription financially are Rp 10,6 million or 55,46% from their medicines cost. Physician length of work and severity of disease are dominant variables in influencing of non-compliance generic medicine prescribing. Estimation of the non-compliance cost on hospital care patient in 2001 reaches Rp 13 billion or about Rp 600 thousand per patient. Suggestion is having addition of genetic medicine introducing to both physicians and their candidates and its clinical trial in universities or hospitals. The further suggestion is law enforcing of Permenkes 085/MEN/KES/PER/I/1989 by giving reward to the doctors compliance generic medicine prescribing and pay attention to the others to establish compliance generic medicines prescribing.

Abstrak: Appendisitis merupakan kasus terbanyak dalam SMF BedahSubspesialistik Bedah Digestif. LOS appendisitis ditemukan memanjang yaituberkisar 3 hingga 9 hari. Tujuan penelitian adalah menentukan determinan LOSpada pasien appendisitis. Penelitian dilakukan pada 75 pasien appendisitis diRSHS, yang menjalani appendektomi emergensi periode Juli sampai denganOktober 2014. Parameter yang dinilai adalah LOS, sedangkan determinan diambilberdasar karakteristik pasien dan karakteristik layanan kesehatan. Hasil ujistatistika menunjukkan tidak didapatkan hubungan pada seluruh determinanberdasar karakteristik pasien, yaitu usia, gender, diagnosa, orientasi dan posisiappendiks, ukuran panjang appendiks, riwayat kunjungan ke sarana kesehatan lainsebelumnya serta keterlambatan berobat dengan LOS yang memanjang lebih dari5 hari. Berdasar karakteristik layanan kesehatan, ditentukan bahwa determinanketerlambatantindakan, waktu pelaksanaan operasi, serta operator tidakberhubungan dengan pemanjangan LOS lebih dari 5 hari. Terdapat hubungandurasi operasi dan komplikasi paska operatif dengan LOS memanjang lebih dari5 hari.Analisa lebih detail memperlihatkan bahwa komplikasi paska operatifdipengaruhi oleh usia dan ukuran panjang appendiks, terdapat juga dugaankomplikasi paska operatif akibat memanjangnya durasi operasi.Sedangkanketerlambatan berobat berhubungan dengan kejadian appendisitis perforata.

---

Appendicitis were majority in digestive surgery division. We found LOSwere varies ranging from 3 to 9 day, longer than 5 days in most cases. Theobjective is to determine factors contributed to LOS. Ressearch was performed to75 samples whom underwent open emergency appendicectomy taken from july toOctober 2014 at Hasan Sadikin General Hospital Bandung . LOS was thedependent variables. LOS determination were emerged from patientcharacteristics and health care provider characteristics. Statistical test was doneto all data results. The results showed that patient age, gender, diagnose,appendiceal orientation and positioning, length of the appendix, previous visitand pre hospital delay were not contributed to LOS more than 5 days. Emergingfrom health care provider characteristic, in hospital delay, time operation wasperfomed and operator were irrelevant to LOS, otherwise operating theathrretimestamp and post operative complication were found relevant to LOS more than5 days.This study also reveals that patient age and length of the appendixcontributed to the rate of post operative complication, that in turn indirectlycontributing to LOS more than 5 days. Suspicioulys that duration operation maycontribute to post operative complications.Similar study concluded pre hospitaldelay was highly significant predisposing to appendiceal perforation.

Abstrak:

Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ). Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

 

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ). To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006. Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD.

Abstrak:

Latar belakang: Angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia semakin meningkat. Walaupun angka kematian berhasil ditekan namun klinik Teratai Rumah Sakit Hasan Sadikin melaporkan angka loss to follow-up (LTFU) di tahun 2008 lebih tinggi daripada angka kematian. Kepatuhan berobat di awal terapi diketahui berpengaruh terhadap retensi berobat.Metode: Penelitian ini menganalisis kohort sebanyak 412 orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berobat ARV di klinik Teratai Rumah Sakit Hasan Sadikin pada Januari 2008 hingga Desember 2012 berusia 15 tahun ke atas dan bertempat tinggal di kota Bandung sebagai subyek. Kepatuhan berobat dinilai dari apakah subyek selalu mengambil obat dalam 3 bulan pertama terapi. Subyek dinyatakan tidak patuh jika sekali saja tidak mengambil obat. Subyek yang meninggal dunia atau LTFU setelah menjalani minimal 3 bulan terapi dinyatakan sebagai atrisi. LTFU ialah tidak datang berturut-turut selama 3 bulan dan tidak ada kabar serta tidak berhasil dihubungi oleh staf klinik. Subyek yang tidak mengalami atrisi dinyatakan sebagai retensi. Data dianalisa menggunakan regresi Cox Proportional Hazards untuk mengetahui pengaruh kepatuhan berobat di 3 bulan awal terapi terhadap retensi berobat dalam 5 tahun.Hasil: Subyek yang mengalami atrisi adalah sebanyak 19,9% dimana 4,6% meninggal dan 15,3% LTFU. Proporsi subyek yang tidak patuh dalam 3 bulan pertama terapi adalah 28,9%. Subyek yang tidak patuh di 3 bulan awal terapi mempunyai adjHR sebesar 1,27 (95% CI 0,75-2,17) terhadap LTFU dan adjHR sebesar 1,73 (95% CI 1,11-2,70) terhadap atrisi.

Kesimpulan: Proporsi subyek di klinik Teratai yang tidak patuh berobat dan yang mengalami atrisi masih tinggi. Ketidakpatuhan berobat di 3 bulan pertama terapi berpengaruh buruk terhadap retensi berobat hingga 5 tahun.

Background: HIV/AIDS incidence rate in Indonesia is still increasing. Although case fatality rate (CFR) is decreasing, Teratai Clinic at Hasan Sadikin Hospital reported higher loss to follow-up (LTFU) than CFR in 2008. Early ARV therapy adherence is reported to be associated with therapy retention.

Methods: This study analyzed a cohort of 412 people living with HIV/AIDS (PLWHA) iniating ARV therapy in Teratai Clinic of Hasan Sadikin Hospital around January 2008 - December 2012, age 15 year old or older and living in Bandung city as subjects. Adherence is assessed by whether or not subject always pick up medication in initial 3 months therapy. Subject considered as nonadherent if missed at least one medication. Dead or LTFU subject after 3 months therapy will be classified as attrition. LTFU defined as missing medication for 3 months in a row without any report or which unable to be contacted by clinic staff. Subject who is not classified as attrition will be considered as retention. Data were analyzed by Cox Regression Proportional Hazards to find out the association between adherence in 3 months initial therapy and 5 years retention.

Results: Proportion of subjects which classified as attrition is 19.9%; 4.6% dead and 15.3% LTFU. Proportion of subjects which classified as nonadherent in 3 months intial therapy is 28.9%. Nonadherent subjects in 3 months initial therapy had adjHR 1.27 (95% CI 0.75-2.17) to LTFU and adjHR 1.73 (95% CI 1.11-2.70) to attrition.Conclusions: The proportion of nonadherent and attrition in subjects at Teratai clinic is still high. Nonadherent in 3 months initial therapy had bad association to 5 years retention.