Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 22585 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
oleh Syahrul Machmud
344.041 MAC p (RS)
Bandung : Karya Putra Darwati, 2012
Reserved (pinjaman 1 hari)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
☉
cover
Maj. Kes. Masy. Indonesia (MKMI), XXIII, No.8, Sept, 1995: hal. 529-536
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Hendrik
344.04 HEN e
Jakarta : EGC, 2011
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Soekidjo Notoatmodjo
344.0321 NOT e
Jakarta : Rineka Cipta, 2010
Buku (pinjaman 1 minggu)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Leni Syafitri; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardianti Nadjib, Sandi Iljanto, Didin Sudirman, Eka Priyatna
Abstrak:

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.

Read More
T-3676
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Lutfiyah Rizqulloh; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi, Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Rarit Gempari, Dede Mulyadi
Abstrak: ABSTRAK Anggaran dibidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Whistleblowing system mampu secara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penentu intensi melakukan whistleblowing system pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan dengan melihat persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, perlindungan hukum whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal, pelaporan eksternal, anonim, dan hotline. Melalui pendekatan kuantitatif dengan desain Cross Sectional, pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan teknik proportionate random sampling. Responden penelitian sebanyak 98 orang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Analisis data dilakukan dengan chi square dan regresi logistik. Hasil penelitian mendapatkan bahwa intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan berhubungan dengan persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, sikap profesionalisme, perlindungan hukum whistleblower, pelaporan internal, dan hotline. Persepsi pegawai terhadap pelaporan eksternal dan anonim tidak berhubungan dengan intensi melakukan whistleblowing system pada pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan. Sebaiknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan reformasi pelaporan dari website menjadi aplikasi WBS Kemenkes untuk memberikan kemudahan dalam mengakses dan penggunaan, serta membuat Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan hukum whistleblower untuk memperjelas perlindungan whistleblower. Kata kunci: Whistleblowing system, perlindungan hukum, whistleblower, sikap profesionalisme, pelaporan internal crime of corruption. Whistleblowing system capable of effectively revamp the unethical actions of the activities in the organization. The presence of this research aims to know the determinants of intention whistleblowing system at State Civil Apparatus of in the Ministry of Health to look at the perception of employees on organizational commitment, organizational culture, protection whistleblower, an attitude of professionalism, internal reporting, external reporting, anonymous, and hotlines. Through quantitative approach with the design using Cross-Sectional, sampling using a probability sampling technique with proportionate random sampling. The respondents of the research as much as 98 people at the Directorate General of Health Services, The Development and Empowerment of Human Resources for Health, Directorate General of Disease Control and Prevention, and the Directorate General of Pharmaceutical and Health tools with data analysis using chi-square and logistic regression. The results obtained that intention whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health is related to employee perception of organizational commitment, organizational culture, an attitude of professionalism, protection whistleblowers, internal reporting, and hotlines. Employee perceptions of external and anonymous reporting are not related to the intention of whistleblowing system to employees of the State Civil Apparatus in the Ministry of Health. We recommend that the Inspectorate General of the Ministry of Health reform the reporting from the website into the application of WBS Kemenkes to give ease of access and usage and make Standard Operating Procedure to legal protection whistleblowers to clarify the protection of whistleblowers. Key words: Whistleblowing system, legal protection, whistleblower, professionalism attitude, internal reporting
Read More
T-5463
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Patricia Soetjipto; Pembimbing: Wiku Bak Bawono Adisasmito; Penguji: Pujiyanto, Ahari Achadi, Rohani Budi Prihatin, Widyastuti Wibisana
Abstrak:

Abstrak

Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects.

Read More
T-3505
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Lili Damayanti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Purnawan Junadi, Murti Komala Dewi, Teti Hastati
Abstrak:
Dalam rangka kemudahan berusaha dan percepatan proses perizinan, pemerintah telah melakukan simplifikasi regulasi terkait perizinan berusaha termasuk dalam bidang distribusi obat dengan menerbitkan PP No. 5 Tahun 2021 dan PerBPOM No. 10 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan persyaratan dalam proses sertifikasi CDOB diantaranya pemangkasan timeline proses sertifikasi CDOB baik dari pihak BPOM maupun pelaku usaha, serta simplifikasi jenis sertifikat CDOB. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan serta disposisi pelaksana telah jelas dan dipahami namun masih terkendala pada aspek sumber daya (anggaran), komunikasi, dan karakteristik badan pelaksana dalam hal keterbatasan SDM dan fasilitas khususnya di instansi pemerintah, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut berpengaruh pada implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha. Kesimpulan: implementasi kebijakan sertifikasi CDOB sebagai standar perizinan berusaha belum berjalan secara optimal karena masih terdapat perubahan kebijakan yang belum diimplementasikan terkait simplifikasi jenis sertifikat CDOB.
In the context of facilitating doing business and accelerating the licensing process, the government has simplified regulations related to business licensing, including in the field of drug distribution by issuing Government Regulation Number 5 of 2021 and BPOM Regulation Number 10 of 2021. Based on these regulations, there are changes to the requirements in the GDP certification process included trimming the timeline for the GDP certification process both from the BPOM and business actors, as well as simplification of the types of GDP certificates. The research objective is to determine the implementation of the CDOB certification policy as a business licensing standard in Indonesia. The research uses a qualitative approach with in-depth interviews and document review. This study uses the theory of policy analysis by Van Meter and Van Horn with the variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication, disposition of implementers, as well as the economic, social and political environment that influences policy implementation. The results of the research are that the size and objectives of the policy as well as the disposition of the executors are clear and understood but are still constrained in the aspects of resources (budget), communication, and the characteristics of the implementing agency in terms of limited human resources and facilities, especially in government agencies, as well as the economic, social and political environment. influence on the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard. Conclusion: the implementation of the GDP certification policy as a business licensing standard has not run optimally because there are still policy changes that have not been implemented regarding the simplification of the GDP certificate type.
Read More
T-6650
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurul Safitri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Ismiyati, Anisa
Abstrak:
Alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh lebih dari 70% alat kesehatan impor. Selain itu, transaksi alat kesehatan dalam negeri dalam e-katalog pada tahun 2019-2020 yang masih rendah (12%) menandakan masih besarnya ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Upaya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2017 yang mewajibkan penerapan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB), paling lambat 4 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Hingga tahun 2022, jumlah sarana produksi alat kesehatan yang memiliki sertifikat CPAKB hanya 30,52%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik tahun 2022. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap informan dari pemerintah, asosiasi, dan industri alat kesehatan di Indonesia, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Grindle dan Van Meter Van Horn yang dimodifikasi dalam kerangka segitiga kebijakan Walt-Gilson. Hasil penelitian adalah ukuran dan tujuan kebijakan, kepentingan yang dipengaruhi, dan manfaat kebijakan sudah jelas, namun terkendala dari sumber daya keuangan yang masih terbatas. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Karakterisitik lembaga pelaksana mendukung implementasi kebijakan, namun strategi para pelaksana masih belum dilaksanakan secara optimal. Disposisi pelaksana masih kurang dan komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan. Dari sisi aktor/pelaksana kebijakan, masih terdapat keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk menerapkan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan-kebijakan yang mendorong penerapan CPAKB dan dukungan dari para pelaksana kebijakan, terutama terkait penguatan kebijakan izin edar alat kesehatan dalam negeri dimana CPAKB dijadikan persyaratan wajib dalam pengajuan izin edar.
Medical devices in Indonesia are still fulfilled by more than 70% of imported medical devices. In addition, domestic medical device transactions in e-catalogs in 2019-2020 were still low (12%) indicating that there was still a large dependence on imported medical devices. The effort of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to overcome this is by issuing Minister of Health Regulation Number 20 of 2017 which requires the application of Good Medical Device Manufacturing Practices (CPAKB), no later than 4 years after the regulation was issued. Until 2022, the number of medical device production facilities that have CPAKB certificates is only 30.52%. This study aimed to analyze the implementation of the Good Medical Device Manufacturing Practice policy in 2022. The research was conducted qualitatively using in-depth interviews with informants from the government, associations, and the medical device industry in Indonesia, as well as document reviews. This research uses the policy implementation model of Grindle and Van Meter Van Horn which is modified within the framework of the Walt-Gilson policy triangle. The results of the research are that the standard and objectives of the policy, the interests affected, and the benefits of the policy are clear, but are constrained by limited financial resources. The economic, social, and political environment influences policy implementation. The characteristics of implementing agencies support policy implementation, but the strategies of implementing agencies have not been implemented optimally. The disposition of implementers is still lacking and policy communication needs to be improved. In terms of actors/policy implementers, there is still a limited number of human resources to implement policies. This study concludes that in general the policy has been implemented well, but there are still obstacles in its implementation. This study recommends the need to strengthen policies that encourage the implementation of CPAKB and support from policy implementers, especially related to strengthening the policy for registration of distribution permits for domestic medical devices where CPAKB must be a mandatory requirement in the application.
Read More
T-6649
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive