Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 17269 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
658 SET m
[s.l.] : Surabaya: Airlangga university press, 2012, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
658 SET m
[s.l.] : Surabaya: Airlangga university press, 2012, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
B-764
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ani Muthia; Pembimbing: Amal C. Sjaaf
B-699
Depok : FKM UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Prima Zola; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Bambang Wibowo, Maria Margaretha KTSM
Abstrak:

Latar belakang: Rumah Sakit Petukangan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat bergantung pada pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan, dengan proporsi pasien JKN mencapai lebih dari 90% sepanjang tahun 2024. Ketergantungan ini menjadikan kelancaran proses klaim sebagai faktor krusial dalam menjaga stabilitas keuangan rumah sakit, khususnya dalam pengelolaan arus kas operasional.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak klaim pending BPJS Kesehatan terhadap arus kas Rumah Sakit Petukangan, melalui pendekatan perbandingan antara laporan arus kas berbasis akrual dan berbasis kas.
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) klaim BPJS dan laporan keuangan arus kas Rumah Sakit Petukangan selama periode Januari hingga Desember 2024. Analisis dilakukan dengan menyusun arus kas berdasarkan metode akrual dan kas, menghitung selisih antara keduanya, serta mengamati tren klaim pending dan indikator likuiditas seperti cash ratio, operating cash flow, days cash on hand (DCOH), dan operating margin.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan klaim pending dari Rp14 juta pada Januari menjadi Rp430 juta pada Desember 2024. Selisih antara arus kas berbasis akrual dan kas terus meningkat, menandakan tingginya piutang klaim yang belum dibayarkan. Hal ini berdampak langsung terhadap kondisi keuangan rumah sakit, ditunjukkan oleh operating cash flow yang negatif di sebagian besar bulan, cash ratio yang berada di bawah angka ideal (1,0), dan DCOH yang sempat menyentuh titik kritis 22 hari pada April. Operating margin juga menunjukkan dominasi nilai negatif, mencerminkan tekanan arus kas akibat belum terealisasinya pendapatan secara tunai.
Kesimpulan: Klaim pending BPJS Kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap arus kas dan likuiditas jangka pendek Rumah Sakit Petukangan. Diperlukan strategi percepatan pencairan klaim dan diversifikasi pendapatan untuk memperkuat ketahanan keuangan rumah sakit.


Background: Petukangan Hospital is a healthcare facility that heavily depends on claim reimbursements from the Indonesian National Health Insurance program (BPJS Kesehatan), with more than 90% of its patients in 2024 being JKN participants. This high dependency makes the smooth processing and payment of claims a crucial factor in maintaining the hospital’s financial stability, particularly its operational cash flow. Objective: This study aims to analyze the impact of pending BPJS claims on the cash flow of Petukangan Hospital by comparing accrual-based and cash-based cash flow reports. Methods: A quantitative approach was used, utilizing secondary data from verified claim reports (BAHV) and monthly cash flow statements of the hospital from January to December 2024. The analysis involved constructing both accrual and cash basis cash flow statements, calculating the differences between them, and examining trends in pending claims along with key liquidity indicators such as cash ratio, operating cash flow, days cash on hand (DCOH), and operating margin. Results: The findings show a significant increase in pending claims, from Rp14 million in January to Rp430 million in December 2024. The growing gap between accrual and cash-based revenues reflects a high volume of unpaid claims, which directly affects hospital liquidity. Most months recorded negative operating cash flow, with the cash ratio falling below the ideal threshold (1.0), and DCOH reaching a critical low of 22 days in April. Operating margins were also predominantly negative, indicating operational strain due to unrealized cash income. Conclusion: Pending BPJS claims have a significant negative impact on the cash flow and short-term liquidity of Petukangan Hospital. Strategic efforts to accelerate claim reimbursements and diversify revenue sources are urgently needed to improve financial resilience.

Read More
B-2558
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
614.4 MOL (RS)
[s.l.] : New Jersey: john Wiley, 2008, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Asna Damayanti; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Liliek Marhaendro Susilo, Bambang Budi Siswanto
Abstrak: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah elemen informatika kesehatan yang berfokus terutama pada kebutuhan administrasi rumah sakit. Penggunaan SIMRS dalam operasi rumah sakit harus dapat memberikan kenyamanan, untuk mengatasi layanan dan kendala administrasi, dan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi sistem informasi terhadap produktivitas pengeluaran kas / unit bank di rumah sakit Subjek dan Metode: Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di pusat kardiovaskular nasional Harapan Kita, Jakarta. Variabel dependen adalah produktivitas. Variabel independen adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Data dikumpulkan dengan wawancara dan review dokumen. Hasil: Sistem manual pada pengeluaran administratif unit kas / bank menghasilkan beberapa masalah, seperti kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan, duplikasi data, dan waktu pemrosesan yang lama. Penerapan aplikasi verifikasi pengeluaran meningkatkan akurasi perhitungan hingga 100%, menghilangkan duplikasi data, dan mempersingkat waktu pemrosesan Kesimpulan: Penerapan aplikasi verifikasi pengeluaran meningkatkan produktivitas di unit kas/bank pengeluaran dengan meningkatkan akurasi perhitungan, menghilangkan duplikasi data, dan mempersingkat waktu pemrosesan. Kata Kunci: Dampak, SIMRS, Produktivitas
Health Management Information Systems (HMIS) is an element of health informatics that focuses mainly on the administrational needs of hospitals. The use of HMIS in a hospital operation must be able to provide convenience, to overcome service and to administrative constraints, and to increase productivity. This study aimed to analyze the impact of information system implementation on the productivity of the expenditure cash/ bank unit in a hospital. Subjects and Method: This was a descriptive qualitative study conducted at national cardiovascular center Harapan Kita, Jakarta. The dependent variable was performance. The independent variable was Health Management Information Systems (HMIS) implementation. The data were collected by interview and document review. Results: The manual system at the administrative expenditure cash/ bank unit yielded several issues, such as calculation error, writing error, data duplication, and long processing time. The implementation of verification aplication improved calculation accuracy up to 100%, eliminated data duplication, and shortened processing time Conclusion: The implementation of verification aplication improves productivity of the expenditure cash/ bank unit in a hospital by increasing calculation accuracy, eliminating data duplication, and shortening processing time. Keyword: Impact, Health Management Information System, Productivity
Read More
B-2040
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.

Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
Read More
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
658 ROB m (RS)
[s.l.] : Jakarta : Prehallindo, 28 cm, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
613.0432 HAL h
[s.l.] : New York : Oxford University Press, 2008, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive