Abstrak:

ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk melihat clinical pathway dan perhitungan cost of treatment hemodialisa serta melihat gambaran benefisitas biaya hemodialisa dengan sistem KSO dan dikelola sendiri di RSUD Subang tahun 2013. Cost of treatment hemodialisa dengan sistem KSO dan dikelola sendiri adalah hasil perhitungan biaya langsung dan tidak langsung dengan kombinasi metode Activity Based Costing (ABC) dan Simple Distribution sesuai dengan clinical pathway hemodialisa. Cost diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara cost of treatment masing-masing penjamin dengan jumlah tindakannya dalam satu bulan. Pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara tarif rumah sakit kepada masing-masing penjamin dengan jumlah tindakan dalam satu bulan. Hasil analisis benefisitas biaya hemodialisa ternyata sistem KSO lebih menguntungkan dibandingkan dengan dikelola sendiri.

---

 ABSTRACT This study was conducted to look at clinical pathways, calculation of cost of treatment of hemodialysis and to figure of the level of benefits of cost of hemodialysis either by the KSO and self-managed system in Subang District Hospital in 2013. Cost of hemodialysis treatment both by the KSO and self-managed system is the calculation of direct and indirect costs with a combination of Activity Based Costing (ABC) and Simple Distribution, according to clinical pathways of hemodialysis. Cost obtained it by summing the results of multiplying the cost of treatment of each guarantor with the number of actions in a single month. Revenues obtained by summing the multiplication of hospital rates for each guarantor with the amount of action in a single month. The results of the analysis of the level of benefits of cost of hemodialysis appeared the KSO system was more profitable than the self-managed.

Abstrak:

Biaya Kesehatan di Indonesia cenderung meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor. diantaranya adalah pola penyakit degeneratif. Orientasi pada pembiayaan kuratif, pembayaran out of pocket secara individual, service yang dilentukan oleh provider. teknologi canggih, perkembangan (sub) spesialisasi ilmu kedokteran, dan tidak lepas juga dari tingkat inflasi. Jika dibandingkan dengan negara - negara tetangga di Asia Tenggara tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih relatif rendah. Angka kernatian ibu masih sekitar 390 per 100,000 kelahiran hidup. sementara di Philipina 170, Vietnam 160, Thailand 44 dan Malaysia 39 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dcngan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerinlah ataupun masyarakat untuk kesehatan dan besarnya cakupan asuransi kesehatan. Komplikasi persalinan sangat berpengaruh dengan kematian maternal/perinatal. Kebuluhan akan pelayanan kesehatan bagi seorang wanita akan meningkat dan mencapai puncaknya pada saat kehamilan dan menjelang persalinan. Kelerkaitan nasib ibu dan bayi nienggambarkan suatu kesatuan yang dimulai pada masa kehamilan. persalinan, sampai dengan awal kehidupan pertama bayi sandal mernbutuhkan perhatian yang cukup besar. kejadian komplikasi obstetric terdapat pada sekitar 20% dari seluruh kehainilan, namun yang lerlangani masih kurang dari 10%, yang nmempengaruhi kematian maternal/perinatal adalah: terlambat mengenali bahaya dan mengambil keputusan merujuk, terlambat mencapai fasilitas rujukan, dan terlambat memperoleh fasilitas rujukan yang adekuat. (Litbang Depkes, 2003) Upaya yang perlu dilakukan untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan adalah peralihan dari bentuk FFS ke bentuk Prospective Payment System (PPS). System pembayaran prospektif makin banyak diterapkan. balk pada pelayanan rawat jalan berupa system pra-upaya yang berbentuk paket maupun pelayanan rawat inap yang menggunakan system pengelompokan penyakit berdasarkan diagnosa terkait. (Diacrpnosis Related group?sl DRG?s). Cost of DRGs alau cost of treatment merupakan keseluruhan biaya mulai dari pasien masuk mclakukan pendaftaran. penegakan diagnosa. pre partus. partus. post partus. puking dan berohal jalan semuanva terangkum dalam suatu alur perawatan atau Integrated Clinical Pathway, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana clinical pathway dan cost of treatment Partus Pervaginam berdasarkan DRGs di RSIA Budiasih tahun 2007.

---

Health expense at Indonesia tending increase because of various factor, amongst those is degeneratif diseased pattern, orientation on kuratif's finances, payment out of pocket individual, service that prescribed by provider. sophisticated technology developing (sub) medical science specialization. and doesn't take down also of inflation rate. In comparison with neighbouring states at healths level South-east Asia. Indonesia still low relative. Mother mortality is still around 390 about 100.000 natal live, while at Philipina 170. Vietnam 160, Thailand 44 and Malaysia 39 about 100.000 natal live. It gets straightforward bearing and also indirect with outgrows it cost that issued by government or society even for health and outgrows it health insurance range. Complication about ascendant with maternal / perinatal's death. Requirement that take care of health for a woman will increase and peaks it upon pregnancy and drawing near about cope. Mothers fated relevance and baby figure an unity that started in by pregnancy term, about copy until with first life startup baby really need sizable attention. obstetric's complication instance exists on vicinity 20% of all pregnancies. but one most handles to be still less than 10%. one that regard death maternal 1 perinatal is: behind schedule recognize danger and taking a decision refers, behind schedule reach reference facility. and slowing to get reference facility that adekuat. ( Litbang Depkes. 2003 ) Effort that needs to be done to restrain health care cost is transition of Fee For Service form goes to to form Prospective Payment System (PPS), System is prospektifs payment gets a lot of be applied, well on roads nursed service as system pre effort which gets package form and also nurse service lodge that utilizes system disease agglomeration bases to diagnose relates( Related's diagnosis Group s / DRGs). Cost o/-DRGs or cost of treatment constitute entirely cost begins from input patient do registration. straightening of diagnosa, pre partus. partus. post partus, go home and get street drug every thing to hold in clinical pathway or Integrated Clinical Pathway . To the effect of observational it is subject to be know how clinical pathway and cost of treatment Vaginal delivery bases DRGs at RSIA Rudiasih year 2007.

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

---

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan yang mendaftar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Jakarta Pusat tentang sistem pendaftaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta perorangan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 55,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara umur, pendidikan, penghasilan, dan sosialisasi tidak langsung dengan tingkat pengetahuan.
Kata kunci: Calon peserta perorangan, BPJS Kesehatan, tingkat pengetahuan, sosialisasi tidak langsung, sistem pendaftaran. 

---

This research discusses the factors associated with knowledge level of individual potential participant regarding registration system in Central Jakarta main branch office of BPJS Kesehatan in 2015. This research aims to describe the age, sex, education, occupation, income, direct and indirect socialization conducted by BPJS Kesehatan, and determine its relationship with the knowledge level of individual potential participant. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 55.2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between age, education, income, and indirect socialization with the knowledge level.
Keywords: Individual potential participant, BPJS Kesehatan, knowledge level, indirect socialization, registration system.

Abstrak: Peningkatan biaya pelayanan kesehatan merupakan permasalaban yang dihadapi oleh banyak negrua di belaban dunia. Di Indonesia, pada kurun waktu antara tahun 1995 1arnpai dengan tahun 2002, teloh teljadi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang !rastis. Biaya pelayanan kesehatan indonesia tahun 1995 tercatat 5.8 trilyun dan neningkat menjadi 41 ,8 tri1yun pada tahun 2002. Pengeluaran biaya pelayanan kesehatan li Amerika Serikat pada tahun 2011 nanti diperkirakan meneapai 2.8 trilyun usd, yang berarti naik dari 1.3 trilyun di tahun 2000.

Sehagai respons terhadap biaya pelayanan kesebatan yang terus meningkat, baik pemerintah ataupun perusahaan asuransi besar di berhagai negara mengembangkan berbagai upaya pengendalian biaya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan nengembangkan sistem pembayaran prospektif sebagni altematif sistem pembayaran jasa per pelayanan (JPP).

Di Indonesia sistem pembayaran prospektif telah direrapkan oleh beberapa pihak penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan seperti PT. Jamsostek (persero) yang nenerapkan sistem pembayaran paket per hari (PPH) untuk kasus rawat inap, dan Dinas Cesehatan DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemhayaran paket per diagnosis yang lisebut sebagai paket pelayanan kesebatan esensial (PPE).

Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem pembayaran di atas adaloh biaya kasebatan menjadi lehih efisien ibandingkan dengan sistem JPP. Apakah sistem pembayaran tersebut efektif dalam 1engendalikan biaya rawat inap dibandingkan dengan sistem JPP l belum diketahui.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Rancangan penelitian ini ada.iah penelitian survey yang analisisnya dilakukan ecara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa basil penelusuran okurnen rumah sakil. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya illltuk kasus demam tphoid (tilus) dan demam berdarah denue (DBD) di kelas Ill RS X tahun 2005. Sampel enelitian adalah semua kasus tifus dan DBD yang dirawat di ke!as Ill yang tidak 1empunyai penyulit atau penyakit penyerta.

Penelitian ini melibatkan 437 kasus, yang terdiri dari 379 kasus DBD dan 54 asus tifus. Dari 437 kasus, ada sejumlah 298 merupakan jaminan Dinkes DKI, 92 kasus uninan PT. Jamsostek dan sisanya merupakan jaminan asuransi kesehatan atau erusahaan lain yang menerapkan sistem pembayaran JPP. Berdasarkan basil analisis cara univariat dan bivariat, didapatkan bahwa secara statistik ditemukan perbedaan ang signifikan antara lain hari rawat kasus DBD, pada kelompuk kasus yang dijumlah dengan sistem paket per hari dengan JPP. Berdasarkan hasil uji t independen antara kelompok sistem paket per diagnosis (PPE) dengan JPP, diperoleh basil adanya erbedaan yang signi:fikan antara rata-rata biaya rawat inap kelompok sistem PPE dengan PP. Hal ini berarti bahwa secara statistik terbukti sistem PPE yang diterapkan oleh tinkes DKI efektif untuk mengendalikan biaya rawat inap pada kasus tifus.

Disarankan bagi universitas untuk beketjasama dengan organisasi profesi asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian serupa dengan ruang lingkup penelitian yang iperluas~ sebagai dasar pengembangan sistem pembayaran prospektif di Indonesia. Kepada Dinkes DKI Jakarta, disarankan agar seluruh tagihan rumah sakit dapat didokumentasikan secara lengkap dalam sistem data base sehingga dapat dimanfaatkan ntuk evaluas dan merubuat standar obat seperti yang dilaknkan oleh PT. Jamsostek sebagai tambahan usaha pengendalian biaya selain penerapan sistem pembayaran paket or diagnosis. Kepeda PT Iamsostek disarankan dapat meruperluas cakupan pelayanan kehatan dalam paket per hari, sehingga dapat lebih efektif.

Abstrak:

Salah satu kelornpok yang rentan terhadap masalah kesehatan adalah tenaga kerja. Biaya kesehatan pegawai/tenaga kerja untuk pelayanan kesehatan sebesar 19,94% pada tahun 2001 dan 18,72% pada tahun 2002. Komponen obat dalam pelayanan kesehatan mencapai sekitar 35% dari total biaya pelayanan kesehatan. Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan di PT. Jamsostek Karawang diketahui hingga saat ini masih ada beberapa dokter yang tidak menuliskan resep sesuai dengan standar JPK Jamsostek dalam mengohati pasien. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti beban biaya yang ditanggung peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang akibat jenis peresepan obat rawat jalan yang non standar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei untuk mengetahui total biaya yang timbul akibat jenis peresepan obat non standar pada peserta JPK Jamsostek di RSUD Karawang. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari resep obat yang ditagihkan apotek kepada PT. Jamsostek cabang Karawang pada bulan Januari sampai dengan Febuari tahun 2007. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 412 lembar resep dengan jumlah items obat sebanyak 1360. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata beban biaya yang ditanggwag pasien adalah sebesar Rp 25.886,425%) dengan rentang Rp 360,- sampai dengan Rp 337.560,- sedangkan rata-rata yang ditanggung Jamsostek adalah sebesar Rp 76.194,475%) dengan kisaran Rp 500,- sampai dengan Rp 816.030,-. Rata-rata beban biaya yang ditanggung JPK Jamsostek clan peserta di bagian poliklinik paru paling besar dibandingkan dengan poliklinik yang lain. Prosentase peresepan obat generik berlogo pada. JPK Jamsostek lebih kecil dibandingkan dengan penulisan obat bermerek dari total resep obat yang ada. Masih ada poliklinik yang peresepan obatnya polifarmasi untuk itu perlu dibuat pedoman pengobatan yang rasional di rumah sakit agar tidak terjadi polifannasi. Selain Ikatan Kerja Sama juga dibutuhkan komitmen dan sanksi yang kuat antara badan penyelenggara clan provider. Masih dibutuhkan penelitian farmakoekonorai lebih lanjut mengenai beban biaya yang ditanggung balk badan penyelenggara JPK Jamsostek maupun peserta path provider yang lain.

---

One of the groups which were sensitive to health problem is worker. Health expenses of workers for health services equal to 19,94 % in the year 2001 and 18,72 % in the year 2002. Drugs component in health services around 35% from total cost service of health. From pre survey which done in PT. Jamsostek Karawang known until now there are some doctors which do not write down recipe as according to standard of JPK Jamsostek in curing patient. The objective of this research to account the burden of cost beneficiaries Jr% Jamsostek in RSUD Karawang as a consequence of type Prescription of drug which non standard. Type of this research is survey to know arising out total cost effect of type prescription of drug non standard at beneficiaries of JPK Jamsostek in RSUD Karawang. Data was used from drug recipes beneficiaries PT. Jarnsostek branch Karawang in January Until Febuari year 2007. From the result known that the average of burden cost beneficiaries is Rp 25.886,- (25%) with coverage between Rp 360,- to Rp 337.560 and the average of burden cost of Jamsostek is Rp 76.194,475%) with coverage between Rp 500,- to Rp 816.030,- Percentage prescription of generic drugs in JPK Jamsostek still small compared to with writing of drug have brand from totalizing existing drug recipe. Polyclinic has prescription that indicated of polyphannacy. Existence of guidance of rational medication in hospital in order not to happened polypharmacy. It was required strong sanction and commitment between insurer and provider. Still required another pharmacoeconomy research regarding good accounted on charges of JPK Jarnsostek and beneficiaries for other provider to equip result of this research.