Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 22394 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Alfridsyah; Pembimbing: H.E.Kusdinar Achmad, Penguji: Kusharisupeni, Sudijanto Kamso, Soetanto, Mohamad Nasrun
Abstrak:

Kesegaran jasmani merupakan salah satu faktor yang menenukkan produktifitas kerja yang dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan mudah tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya guna keperluan yang mendadak. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebahagian besar tenaga kerja mempunyai tingkat kesegaran jasmani kurang.Pejabat struktural di Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sumber daya manusia yang potensial dalam pembangunan dibidang kesehatan. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kesegaran jasmani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan mengunakan strategi pemodelan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 66 orang_ Variabel yarig diteliti adalah kesegaran jasmani, indeks massa tubuh (IMT), rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP), persen lemak tubuh (PLT), tekanan darah diastolik (TDD), kelompok umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan makan yang meliputi kebiasaan makan pagi, makan sayuran, makan berlemak dan kebiasan memakan makanan "trendy". Dalam melakukan strategi pemodelan diiakukan dengan uji regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesegaran jasmani pejabat struktural sebahagian besar (69,7 %) berada pads kategori kurang. Sedangkan keadaan status gizi berdasarkan IMT 51,5 % berada dalam kategori lebih, berdasarkan RLPP 40,9 %berkategori lebih, berdasarkan PLT 87,9 % berada dalam kategori lebih. Sedangkan untuk TDD 27,3 % berada pads kategori tinggi. Gambaran umur rata-rata responden 47 ± 4,78 dan 75 % berjenis kelamin perempuan, 31,9 % dari responden mempunyai kebiasaan merokok. Untuk kebiasaan makan pagi diketahui 11,1, % jarang sarapan pagi, 9,7 % jarang mengkonsumsi sayuran, 15,3 % sering mengkonsumsi makanan trendy dan 55,6 % sering mengkonsumsi makanan berlemak. Berdasarkan uji chi square menunjukkan ada hubungan antara status gizi (EMT, RLPP, PLT ) dengan tingkat kesegaran jasmani.Berdasarkan analisis regresi logistik ganda dengan strategi pemodelan, variabel yang signifikan berhubungan dengan kesegaran jasmani adalah RLPP dan PLT. Sedangkan variabel yang paling berpengaruh terhadap kesegaran jasmani adalah PLT. Adapun risiko yang didapat adalah pejabat struktural yang memiliki RLPP lebih/tinggi mempunyai risiko 5,07 kali untuk mengalami kesegaran jasmani kurang dibandingkan dengan temannya yang mempunyai RLPP normal setelah dikontrol dengan variabel PLT dan pejabat struktural yang memiliki PLT tinggi lebih mempunyai risiko 6,98 kali untuk mengalami kesegaran kurang dibandingkan temannya yang mempunyai PLT normal setelah dikontrol oleh varibel RLPP.Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengantisipasi kesegaran jasmani kurang dengan mengurangi faktor risiko status gizi (PLT) melalui peningkatan aktifitas fisik dengan menggalakkan program olah raga dan pengaturan makanan yang adekuat serta diadakannya pemeriksaan kesehatan fisik secara berkala agar setiap pegawai dapat memonitoring keadaan kesehatannya. Selain itu diperlukan penelitian lanjutan dengan mengunakan rancangan yang berbeda dan meliputi variabel aktifitas fisik serta mengunakan semua aspek pengukuran kesegaran jasmani, sehingga dapat diketahui dengan pasti hubungan sebab akibat dari kesegaran jasmani.


 

Physical fitness is one of the factors that influence one's productivity which can be defined as one's ability or competence to adapt with tasks given to him or her easily without creating excessive fatigue and he or she still has reserve energy that can be used for leisure or unexpected activity. A number of studies reveal that most workers have poor physical fitness.Structural officials in Health Department of Nanggroe Aceh Darussalam Province are potential human resources in health development. For that reason, this study was conducted to obtain a description of physical fitness and factors that influence it by using modeling strategy. The research design used was cross sectional with 66 people as sample. The variables under study included physical fitness, Body Mass Index (BMI), Waist-hip Circumference Ratio (WCR), Body Fat Percentage (BFP), Diastolic Blood Pressure (DBP), age group, sex, smoking habit and eating habit including habits of breakfasting, eating vegetable, eating fatty meals, and eating "trendy" meals. Double logistic regression test was used in employing modeling strategy.Research result shows that level of structural officials' physical fitness was mostly (69.7%) under poor category. While their nutrition status based on BMI was 51.5% under excessive category; based on WCR 40.9% was under excessive category; based on BFP 87.9% was under excessive category. While for DBP, 27.3% was under high category. Average age of respondents 47 ± 4.78 and 75% was female; 31.9% of respondents had smoking habit. The study also discovered that 11.1% rarely took breakfast, 9.7% rarely consumed vegetable, 15.3% often consumed trendy meals and 55.6% often consumed fatty meals. Based on chi square test, there is a correlation between nutrition status (BMI, WCR, BFP) and level of physical fitness.According to double logistic regression analysis by modeling strategy, variables that significantly correlate to physical fitness are WCR and BFP. While variable that is most influencing on physical fitness is BFP. In addition, the study shows that structural officials who has excessive/high WCR tend to risk 5.07 times experiencing poor physical fitness compared to fellow official who have normal WCR after having been controlled by BFP variable, and structural officials who have high/excessive BFP tend to risk 6.98 times experiencing poor physical fitness compared to fellow officials who have normal BFP after having been controlled by WCR variable.Based on the study result, it is recommended that the Health Department of Nanggroe Aceh Darussalam Province anticipate the poor physical fitness by reducing nutrition status risk factor (BFP) through encouraging physical activities by promoting adequate body exercises and meal diet and regularly running general check-up so that each official can monitor his or her health. Moreover, further study needs to be conducted by using different design and encompassing physical activity variable and using all aspects of physical fitness assessment so that the cause-effect relation of physical fitness can be identified more precisely.

Read More
T-1515
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mafrawi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Adang Bachtiar
Abstrak:
Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah antara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehatan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, maka tuntutan akan mutu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga merupakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami " selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang Islami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak 15 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003. Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dan informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehatan yang Islami adalah mencakup 5 aspek yaitu : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasilitas/sarana pelayanan Kesehatan yang Islami, prosedur/tata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlebih dahulu adalah sikap/perilaku petugas dan prosedur/tatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instrumen budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan sebagai pencerminan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan perilaku individu (36 variabel), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel) , serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pernyataan. Perhitungan validitas konstruk kedua kuesioner (bagi petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Prasetyo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekerja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabilitas kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variabel dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasifikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresi pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, iffah, istikharah dan i nulnnai,rah. Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruk yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramaikan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan. Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan lokal budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

The Development of Islamic Nuance Instrument in Health Service in Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceIslamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kesehatan yang Islami) to Islamic Health Service (Pelayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument. Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results on implementation of Islamic culture in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and indepth interview to religions scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003. The results obtained are; through indepth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and Islamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude (36 variables), value and inter individual attitude (14 variables), and value and leadership attitude (15 variables). The questionnaire, which consists of 269 questions, covers_65 variables. Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider's questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available. Is at 'high category (Danim classification 2001). Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responces of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, .which according to provider and patient have not been along yet with Islam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah. It is suggested to involve organization aria language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, etc. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important.
Read More
T-1863
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sumiati; Pembimbing: Sandra Fikawati; Penguji: Luknis Sabri
Abstrak:
Penderita penyakit diabetes mellitus (DM) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 secara nasional jumlah penderta DM mencapai 2,5 %. Diperlukan peran pelayanan laboratorium klinik yang handal, agar dapat melakukan pemeriksaan dan pemantauan dari penyakit DM. Beberapa parameter penunjang diagnosis DM yang biasa digunakan adalah kadar glukosa darah dan trigliserida. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, laboratorium wajib menjaga mutu dari hasil pemeriksaan yang dikeluarkannya. Salah satu upaya dalam menjaga mutu adalah dengan menggunakan bahan kontrol sebagai pembanding hasil pemeriksaan. Penggunaan bahan kontrol komersial relatif mahal untuk digunakan secara rutin. Perlu diupayakan penggunaan bahan kontrol alternatif. Bahan alternatif yang dapat digunakan adalah bahan kontrol dari spesimen pasien dan bahan kontrol rata-rata harian pasien. Pada penelitian ini dibandingkan sisi akurasi (validitas, reliabilitas, presisi) dan biaya yang digunakan dari bahan kontrol alternatif dengan bahan kontrol komersial. Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang di Laboratorium Kesehatan Banda Aceh selama bulan Oktober 2002. Untuk kedua parameter (glukosa dan trigliserida darah) bahan kontrol spesimen pasien mempunyai validitas baik (nilai koefisien korelasi 0,5), reliabilitas baik (koefisien Kappa > 0,5), presisi cukup baik (selang kepercayaan 95 % yang sempit). Sedangkan untuk bahan kontrol rata-rata harian validitas kurang baik (nilai koefisien korelasi < 0,5), reliabilitas kurang baik (koefisien Kappa < 0,5), presisi kurang baik (selang kepercayaan 95 % yang lebar) dibandingkan dengan bahan kontrol komersial. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahan kontrol spesimen pasien cukup baik digunakan sebagai bahan kontrol alternatif. Berdasarkan hasil analisis biaya diketahui bahwa penggunaan bahan kontrol alternatif tersebut lebih efisien. Kepada praktisi laboratorium disarankan untuk menggunakan bahan kontrol spesimen pasien sebagai bahan kontrol alternatif komersial. Daftar Pustaka 38 (1976 - 2002)

Quality Test of Control Material as Supporting Examination of Diabetes Mellitus in Provincial Health Laboratory of Nanggroe Aceh Darussalam in 2002Data show that diabetes mellitus (DM) patients are mounting year by year, In 2001, the number of DM patients reached the level of 2.5% nationally. Therefore, it is necessary to have a reliable clinical laboratory service in examining and monitoring DM. Several supporting parameters that can be used for DM diagnosis are blood glucose and blood triglicerides. In providing health service, health laboratory has to control the quality of issued result. One of the efforts to keep the quality is to use material control as a comparison of result examination. The use of commercial control material is relatively expensive for routine purpose. Therefore, it is necessary to strive for alternative control material. In this case, the alternative control materials that can be used are from patient's specimen and the average of daily patients material control. In this research, accuracy, which consists of validity, reliability and precision, and cost, are used in comparison with commercial control material. The research was conducted by using cross sectional design in Health Laboratory of Banda Aceh in October 2002. The result of the study shows that the validity of patients specimen material control is good with correlation coeffecient value is 0.5, however the average of daily patients material control are worse compared to that of commercial material control. This is shown by correlation coefficient value which is smaller than 0.5. Reliability of material control specimen and the average material control are good. This is shown by Kappa coefficient value, which are more than 0.5 for glucose and trigliserida parameters and Cochran test, which is smaller than 0.05 for each. Precision of patient's specimen material is very good, shown by narrower 95% confidence interval, while the average of daily material control is worse, shown by wider 95% confidence interval than that of commercial control material. The above results show that patient's specimen control material and the average of daily material can be used as control materials, with condition of the availability of actual value determination. Besides, in terms of cost analysis, it is known that the use of both alternative control materials are more efficient in cost, which is lower than the use of commercial control material. From the result of this research, it is suggested to laboratory practitioners to use patients control material as an alterative of commercial material control. References 38 (1976 - 2002)
Read More
T-1574
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muhammad Roem; Pembimbing: Adang Bactiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
T-2019
Depok : FKM-UI, 2004
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Safriati; Pembimbing: Syahrizal Syarif; Penguji: Ede Surya Darmawan
T-1595
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Artha Budi Susila Duarsa; Pembimbing: Sabarinah B.Prasetyo; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Ronnie Rivany, Yudhi Prayudha
Abstrak:
Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan. Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan. Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana. Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan. Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002. Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.

Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development. Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity. Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function. This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components. The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method. In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency. From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002. To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.
Read More
T-1582
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Milyono; Pembimbing: P.A.W. Pattinama; Penguji: Dumilah Ayuningtyas
T-1609
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Armini Hadriyati; Pembimbing: Anwar Hasan; Penguji: Agustin Kusumayati, Dian Ayubi, Halim Nababan, Bowo Waluyo
Abstrak:

Makanan adalah salah satu bahan pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Karena itu masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari ancaman makanan yang tidak memenuhi syarat. Diantara makanan yang tidak memenuhi syarat adalah makanan daluwarsa yaitu makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa atau telah lewat batas akhir suatu makanan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.Kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan Menteri Kesehatan tentang makanan daluwarsa seringkali menimbulkan masalah dalam peredaran makanan karena dengan masih banyaknya ditemukan makanan daluarsa di lokasi penjualan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kepatuhan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilik sarana penjual makanan minuman terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa di propinsi Jambi tahun 2001.Penilaian terhadap kepatuhan dilakukan terhadap 105 pemilik sarana penjual makanan minuman. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman yang ingin diketahui terdiri dari pendidikan, pengetahuan, sikap terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa, faktor pendukung yaitu penyuluhan peraturan tentang makanan daluwarsa dan faktor pendorong pengawasan dan sanksi.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional). Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik sarana penjual makanan minuman cukup rendah (50%) dan faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang makanan daluwarsa adalah faktor sikap dan pengetahuan pemilik sarana penjual makanan minuman.Dari hasil penelitian disarankan pada pihak pemerintah yaitu balai POM Jambi supaya metode penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara komprehensif sehingga pengetahuan terhadap peraturan dapat lebih ditingkatkan. Frekuensi pengawasan lebih ditingkatkan dan juga memberikan sanksi yang lebih keras terhadap pelanggaran yang telah dilakukan secara berulang-ulang.


 

The Factors that Related to the Obedience of Foods and Beverages Seller on the Regulation of Expired Date Foods in Jambi Province, 2001Food is one of the basic commodities for the growth of the nation and having an important role in national development.. So they should be protected from the threat of their health and also the foods which so not fulfil safety and quality requirement. Among the foods that which so fullfil safety and quality requirement are date marking the foods used over than the date that best for used or it had been expired date to be used in guaranteed quality, and as long as they stored that stated in the producers instruction.The obedience of foods retail seller to the regulation of the Minister of Health on date marking often rises problem in distributing them, since there were still found lot of expired foods in market place.The objective of this study was to identify the description of the obedience level and the factors that related to foods retail seller on the regulation of date marking in Jambi Province, 2001.The assessment of the obedience was conducted to 105 retail sellers of foods and beverages. The factors that related to the obedience of foods retail seIIers which to be identified among others education, knowledge, attitude to the regulation on expired food, supporting factor was education of regulation on date marking and encouraging factors were controlling and sanction.This study used quantitative approach, and the study design was cross sectional. The data was analysis by univariate, bivariate and multivariate.The result of this study showed that the proportion of the obedience foods retail seller was enough low (50%) and the factors that significantly related to the obedience of the regulation on date marking was attitude and knowledge of the foods retair seller.Referring to the result of this study, it is recommended to the government, e.i. The Center for Drug and Food Control, Jambi should give education and extension comprehensively, so the knowledge to the regulation on date marking can be improved. The frequency of controlling should be improved and also giving harder sanction to who trespasser that it was done in several times.

Read More
T-1236
Depok : FKM-UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hasnani; Pembimbing: Krisnawati Bantas; Penguji: Lukman Hakim Tarigan
Abstrak:
Penyakit kusta merupakan masalah kesehatan di Indonesia, karena dapat menyebabkan kecacatan. Pada tahun 2001 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai prevalensi kusta 1,8110.000 penduduk, dengan jumlah penderita terdaftar sebanyak 704 penderita yang meliputi tipe Pausibasiler (P13) berjumlah 135 penderita dan tipe Multibasiler (MB) berjumlah 569 penderita, dengan carat tingkat II 12,0%. Kecacatan kusta merupakan problem besar dan serius terhadap ekonomi, sosial dan mempunyai konsekuensi terhadap psikologis penderita dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecacatan pada penderita kusta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 528 orang yang tersebar di sembilan Kabupaten/Kota yang belum mencapai eliminasi (PR > 1110,000), sampel dalam penelitian ini adalah penderita yang mempunyai kartu dan mendapat pengobatan Multi Drug Therapy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian cacat tingkat II sebesar 28.4%, umur yang banyak dijumpai diatas 14 tahun yaitu sebesar 93.4% dan untuk tipe penyakit banyak dijumpai tipe MB sebesar 82.6%. Berdasarkan analisis multivariat didapatkan variabel yang berhubungan dengan kejadian kecacatan adaiah kelompok umur dengan OR=4.981 (95% Cl 1.132-21.919), lama sakit dengan OR-3.211 (95% CI 1.954 -5.275), status imunisasi BCG dengan OR-2.046 (95% CI I.128-3.710), tipe penyakit dengan OR-1992 (95% CI 1.1.070-3.707) dan riwayat keteraturan berobat dengan OR=2.595 (95% CI I.295-5.202). Dengan hasil penelitian ini disarankan kepada Puskesmas/petugas agar lebih meningkatkan pada penemuan penderita, pendekatan khusus terhadap tipe MB dengan cacat tingkat I dan II, dapat memotivasi penderita untuk minum obat teratur dan menjelaskan akibat yang ditimbulkan bila tidak berobat teratur. Bagi pengelola program imunisasi untuk meningkatkan cakupannya. Untuk bidang pendidikan guru perlu diberikan pengetahuan tentang kusta dan pencegahan cacat bagi guru UKS sebagai penanggungjawab disekolah. Diharapkan ada penelitian lanjutan dengan rancangan yang berbeda.

Leprosy is considered a health problems in Indonesia, because it could result to physical handicap. In 2001 in the province of Nanggroe Aceh Darussalam, the prevalence of leprosy was 1,8110.000 population. The registered victim numbers were 704 people. They included Pausibasiler (PB), which were 135 sufferers, Multibasiler (MB) were 569 sufferers, with level II of physically handicapped was 12.0%. Physical defect due to leprosy was a main and serious problem to the economic, social, and has consequency to the sufferers' physichology and their family. This research aimed to know factors related to physical defect in the leprosy sufferer in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. The research design used was cross sectional where the number of samples were 528 people that spread in nine districts/cities that didn't reach elimination (PR > 1110.000), samples were the victims that had card and received treatment of Multi Drug Therapy. The result of the study showed that the second degree handicap is 28.4%. The average age of the sufferer was 14 as much 93.4%. The most types of the disease found were MB as much 82.6%. The result of multivariate analysis showed that the variables related to the physical defect were: age group with OR=4.981 (95% CI 1,132-21.919), sickness period with OR=3.211 (95% CI 1.954-5.275), BCG immunization status with OR=2.045 (95% CI 1.128-3.710), type of disease with OR=1.9992 (95% CI 1.1.070-3.707) and history of regular medicine taking with OR-2.595 (955 CI 1.295-5.202). According to the result of the study, it is suggested to Public Health Centers/Personnel to increase the findings of sufferers, to make special approach to MB category with level of physically handicap of level I and II, to motivate sufferers to take medicine regularly and explain the effects due to medicine irregular having. To the coordinator of immunization, it is to increase the coverage of immunization. It is necessary to provide knowledge about leprosy and physically handicap for the teacher of health school efforts (UKS) as the health coordinator at schools. It is expected to carry out further studies in the same topic with different designs.
Read More
T-1613
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Neni Asrianita; Pembimbing: Abdurrachman; Penguji: Dian Ayubi
Abstrak:
Kepuasan pasien adalah salah satu indikasi fungsi perbedaan kinerja yang di rasakan dengan yang di harapkan.dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pemberi pelayanan. Saat ini BL PKM, sebagai salah satu UPTD Dinas Kesehatan Propinsi NAD mempunyai poliklinik umum yang memisahkan pasien wanita dari pasien pria. Jumlah pasien di poli wanita di puskesmas ini ternyata lebih banyak dari pada jumlah pasien di poli lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata kepuasan pasien wanita di poli umum yang memisahkan pria dari wanita dan poli umum yang tidak memisahkan pasien pria dari wanita serta faktor karakteristik (umur, pendidikan, pekerjaan dan biaya pengobatan) yang diduga sebagai pengganggu terhadap tingkat kepuasan itu. Penelitian cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap 100 orang pasien poli wanita BL-PKM sebagai poli yang memisahkan pasien wanita dari pria dan 100 orang pasien wanita pada poli umum Puskesmas Kuta Alam sebagai poli yang tidak memisahkan pasien wanita dari pria. Skor kepuasan (0-100) dihitung dengan menjumlahkan skor maksimal pelayanan, keterampilan perawat/petugas, kesopanan dan keramahan dokter, kesopanan dan keramahan perawat, fasilitas dan sarana, privacy/kenyamanan, kebersihan ruang pelayanan, kerapian ruang pelayanan dan kebersihan lingkungan puskesrnas. Perbedaan tingkat kepuasan pasien wanita antara kedua jenis poli dan hubungan karakteristik responder sebagai pengganggu terhadap tingkat kepuasan pasien wanita diuji dengan t test independent. Hasil uji menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata tingkat kepuasan pasien wanita terhadap pelayanan kesehatan poli umum yang memisahkan (70,98) dengan rata-rata tingkat kepuasan pasien wanita terhadap pelayanan kesehatan poli umum yang tidak memisahkan pria dari wanita (68,64). Secara statistik perbedaan ini bermakna menurut kepuasan terhadap pelayanan (p = 0,001), kesopanan dan keramahan dokter (p = 0,047), kesopanan dan keramahan perawat (p = 0,021) dan privasi dan kenyamanan (p = 0,001). Pekerjaan merupakan variabel pengganggu terhadap kepuasan pasien, sedangkan umur, pendidikan dan biaya pengobatan bukan merupakan variabel pengganggu terhadap kepuasan pasien wanita. Disimpulkan bahwa pemisahan pasien wanita dari pasien pria di poliklinik umum mampu meningkatkan tingkat kepuasan pasien wanita terhadap pelayanan kesehatan. Daftar bacaan : 27 (1979 - 2002)

Satisfaction Difference of Female Patient of Female-Male Separating (BL-PKM) and Female-Male Unseprating General Polyclinic (Kuta Alam Health Center), Banda Aceh Minicipality, 2003Patients satisfaction is one of health services indicator which functioned as performance difference between experienced and expected services and, therefore, can be used as feedback to health provider, Currently, Balai Latihan clan Pusat Kesehatan Masyarakat (BL-PKM) of Banda Aceh Municipality, a health center technical unit of health services of NM) Health Province Office, operates polyclinic services by separating female patients from male patients. Female patients of this health center are obviously higher than those of other polyclinics. Based on this phenomenon, a research has been conducted to know the difference of patrients'satisfaction between those who served in separated polyclinic and in unseparated polyclinics. This research is also aimed to explore patient characteristics which may confound his/her satisfaction. A cross-sectional study was carried out involving 100 female patients of separated polyclinic (BL-PKM) and 100 female patients of unseparated polyclinic (Kuta Alam health center). Total scores of satisfaction, ranging from 0 to 100, were calculated by computing maximum individual scores of nursing services, nursing practices, politeness and hostility of doctor and for nurses, privacy and comfortless, facilities, cleanliness and tidiness of service room, and environmental cleanliness. Satisfaction difference between the two female patients and association of their characteristics (age, education, job, and medical cost) as confounding factors with satisfaction were tested statistically using independent t-test. Data analysis shows that female patients served by separated polyclinic have higher satisfaction score (70,98) than those of unseparated polyclinic (68,64). Statistically, this difference is significance in terms of satisfaction to nursing services (p = 0,001), politeness and hostility of doctor (p w 0,047), politeness and hostility of nurses (p = 0,021), and privacy and comfortless (p 0,001). It also indicates that only the patients' job confounds the satisfaction and not by age, education, and medical cost. It is concluded, therefore, that separating female patients from male patients in general polyclinic improve female satisfaction to the health services. References : 27 (1979-2002)
Read More
T-1567
Depok : FKM-UI, 2003
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive