Abstrak: Abstrak

Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.

Abstrak:

Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

 

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities.

Abstrak: Abstrak

Kementerian kesehatan meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2011 sebagai upaya mempercepat pencapaian MDGs terutama tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dengan salah satu indikator keberhasilannya adalah proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga kesehatan berkompeten. Pada tahun 2012, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Nanggeleng sebagai salah satu puskesmas di Kota Sukabumi baru mencapai 70,7% dari target 86%. Dengan demikian implementasi program Jampersal belum optimal di wilayah kerja puskesmas Nanggeleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitik dengan pendekatan sistem, informasi diperoleh dari wawancara mendalam dan telaah dokumen yang berkaitan dengan implementasi program Jampersal, untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang ditemui antara lain pada input; sebagian kelompok sasaran lebih memilih ke dukun bayi untuk menolong persalinannya. Pada proses; pemasaran Jampersal belum efektif, perencanaan kegiatan belum mendukung keberhasilan program Jampersal, kemitraan bidan dan dukun bayi belum berjalan baik, sehingga kinerja program Jampersal belum tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan agar bidan terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada kelompok sasaran, disiminasi informasi menggunakan berbagai media informasi, perencanaan berdasarkan prioritas masalah serta meningkatkan kemitraan bidan dan paraji dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

The Ministry of Health launched Jampersal program in 2011 as an effort to accelerate the achievement of the MDGs, especially the fifth goal, which is improving maternal health, with one success indicator is the proportion of births attended by skilled health personnel. Delivery by skilled health personel at Puskesmas Nanggeleng Sukabumi in 2012 is not optimal, that reached 70,7 % only, as compered to the target of 86%. This research uses qualitative approach with system framework. The information obtained through in-depth interviews and review of documents related to Jampersal program implementation. Triangulation of sources and methodes is used for validity.

The results showed the existence of obstacles encountered, among others. In the input; most preferre target group for the traditional birth attendants labor. In the process; Jampersal has not yet been implemented effectively, planing process has not supported the success of implementation, midwives and traditional birth attendants partnerships has not been well implemented, so that integrated Jampersal program performance has not been achieved. Thus the research suggest that midwives continue to prude Communication, information and education to target groups, disseminat of information using a variety of media conduct, planning based on priority issues and improve partnerships between midwives and traditional birth attendants with the principle of equality, openness and mutual benefit.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.

---

Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.

Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011

Abstrak: Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.