Abstrak:

ABSTRAK
Latar Belakang. Bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.Pembiayaan bencana mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak sedikit dan diluarperkiraan. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana di Indonesiasangat besar, sementara itu kemampuan pemerintah mengalokasikan dana cadanganpenanggulangan bencana setiap tahun hanya sekitar Rp 4 trilyun. Sistem pembiayaankesehatan di saat bencana menjadi salah satu faktor yang berperan mengurangidampak bencana, khususnya untuk membantu institusi pelayanan kesehatan dalammenyelenggarakan pelayanan yang baik dan efektif. Oleh karena itu masalahpembiayaan kesehatan menjadi sangat crusialMetode. Jenis penelitian ini adalah desain kuantitatif. Arah penelitian ini pembuatanmodel pembiayaan tanggap darurat di PPKK. Metode analisa yang digunakan adalahunivariat, bivariat dan multivariat melalui berbagai uji non parametrik danparametrik.Hasil. Adanya hubungan yang signifikan antara cakupan bencana, kegiatan tanggapdarurat, jumlah korban meninggal, jumlah korban luka, jumlah pengungsi dan lamafase tanggap darurat dengan pembiayaan tanggap darurat serta terbentuknya modelpembiayaan tanggap darurat dengan persamaan Pembiayaan tanggap darurat =e(14,296–0,870Cakupan bencana+0,533Jumlah korban meninggal+0,396Jumlah pengungsi+0,54Lama fase tanggapdarurat)

---

 

ABSTRACT
Background. Disasters as events that threaten and disrupt the lives and livelihoodscould result in human casualties, environmental damage, loss of property, andpsychological impact. State funding have led to disaster and not a little unexpected.The magnitude of the damage and losses caused by the disaster in Indonesia is verylarge, while the government's ability to allocate disaster relief reserve fund each yearis only about Rp 4 trillion. Health financing system in times of disaster to be one ofthe factors that contribute to reduction of disaster impacts, particularly to assisthealthcare institutions in carrying out good service and effective. Therefore the issueof health financing became very crusialMethod. This research is quantitative design. This direction of research fundingemergency response modeling in PPKK. The analytical methods used are univariate,bivariate and multivariate through a variety of non-parametric and parametric tests.Results. A significant relationship between the extent of the disaster, emergencyresponse activities, the number of fatalities, number of injuries, the number ofrefugees and the long phase of emergency response to the financing emergencyresponse as well as the establishment of emergency response funding model withEmergency response funding = e(14,296–0,870 Disaster coverage + 0,533 Death + 0,396 IDP’s + 0,54Emergencyphase)

Abstrak: ABSTRAK Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini dan Indonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di dunia sehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepatan eliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makin meningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidak cukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran alokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahui kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar Pelayanan Minimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengan data/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaan yang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidak ketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk ini kegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengan surveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp. 593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp 750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangku kebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantu mencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memiliki RAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah Kota Cilegon. Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan Tuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks second countries with the highest TB burden in the world. so one of the government's priority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TB funding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and success rate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented is regulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get an overview of health care funding allocation with Health Account approach and to know financing requirement by using Minimum Service Standard. This research is a qualitative research supported by data / financial document, with case study research design. The results show that the Cilegon Local Government has a good source of funding capability, since most of the program funds come from APBD so it is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curative outpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection. The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year 2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736. Based on the results of in-depth interviews the commitment of the stakeholders of the policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find other funding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TB control. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planning of the health budget of the City Government of Cilegon. Key Word : Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account, Pembiayaan

Abstrak:

Sampai saat ini masalah tuberkulosis masih rnenjadi masalah kesehatan di Indonesia. Dari segi pendanaan, program penanggulangan tuberkulosis belum mendapat perhatian yang memadai. Pembiayaan tuberkulosis semakin bervariasi antar daerah. Sumber pembiayaan masih didominasi oleh bantuan luar negeri. Pemberlakuan otonomi daerah memberi peluang kepada kepala daerah dalam menyusun perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah Pecan dan komitmen para policymakers (pengambil kebijakan) sangat besar dalam pengalokasian anggaran program tuberkulosis yang berasal dari pemerintah. Penel1tian ini bertujuan untuk melihat peta pembiayaan program tuberkulosis di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 - 2006. Penelitian ini juga melihat komitmen pengambil kebijakan dan peran mereka dalam menetapkan anggaran. Jika dilihat dari elernen kegiatan menunjukkan sebagian besar dana dialokasikan untuk gaji personil program tuberku1osis yaitu Rp 35.653.478.-(37,5%) tahun 2004 menjadi Rp 52.926.516,-(36,72%) tahun 2006. Berdasarkan fungsi program diluar perhitungan gaji, program kuratifmendapat a1okasi terbesar antara Rp 46.181.665,­ (77,6%) pada 2004 sarnpai Rp 62.822.458,- (68,88%) tahun 2006. Sedangkan jika dilihat dari fungsi pelayananprogram personal care mendapat alokasi tertinggi masing-masing Rp 46.181.665,-(77,6%) tahun 2004, Rp 64.940,.610,- (68,7%) tahun 2005 dan Rp 62.822.458,- (68,9%) pada tahun 2006. Menurut estimasi kebutuhan anggaran KW-SPM, pembiayaan program tuberkulosis adalah Rp 445.544.336,- sementara a1oka'i angganm yang tersedia pada tahun 2006 adalah Rp 144.131.474,-. Terdapat gap yang sangat besar antara alokasi dan kebutuhan biaya program tuberkulosis yang normatif. Komitmen para pengambil kebijakan dalam pengalokasian dana untuk program tuberkulosis baru sebatas wacana namun masih lemah penempan dalam pengalokasian dana, Agar pengalokasian pembiayaan tuberkulosis sesuai dengan kebutuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan advokasi dengan pengrunbil kebijakan (policymakers).

---

At present, tuberculosis (TB) still becomes a major health problem in indonesia. From the financial aspect, little attention has been given for TB programs. There are huge variety in TB funding across region. Major funding for TB is dominated by donors (loan). The implementation of regional autonomy has provided district head an opportunity to plan, tinance and undertake health development in region. Role and commitment of policymakers are very significant in allocating budget from the Central Government for TB programs. This research is aimed at studying financial map of TB programs in South Solok Regency from 2004 to 2006. The research also wants to see commitment and role of policymakers in determining budget for funding TB programs. This is operational research. Data used are primary and secondary. Secondary data were analyzed by document analysis, while primary data were analyzed by content analysis. The result show that funding for TB programs in South Solok Regency comes from some sources, that are Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD), National Revenues and Expenditure Budget (APBN), and BLN. Total budget for funding TB programs tends to increase from IDR95,160,143 (2004) to IDR144,131,474 (2006).

Abstrak:

Dalarn era desentralisasi, bidang kesehatan menjadi sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunannya untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya. Sebagai konsekwensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya kebijakan pembiayaan kesehatan yang bersurnber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan. mutu, efisiensi dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah. Tersedianya data tentang pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting karena sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan kesehatan daerah. Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan yang bersumber pemerintah di Kota Sukabumi sceura lengkap. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi pembiayaan kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun per kapita, sumber pernbiayaan, dan bagaimana peruntukannya dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran, sub mata anggaran, unit pengelola, unit pengguna, program dan jenis biaya serta alokasi pembiayaan untuk program-program essensial. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi pada Dinas Kesehatan, RSUD dan instansi terkait yang menjadi pengelola pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi pembiayaan tahun anggaran 2006. Hasil analisis menunjukkan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Sukabumi adalah sebesar Rp 71410_033,100,- dan Rp 58.866.442.000,- (78,04%) bersumber dari APBD. Pembiayaan kesehatan per kapita (gaji/tunjangan, investasi, dan pemeliharaan tidak dihitung) adalah sebesar Rp 155.920,- Dilihat dari peruntukannya, alokasi pernbiayaan di Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dan RSUD, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, kecuali di RSUD antara belanja aparatur dan publik hampir seimbang, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional Proporsi belanja investasi lebih besar dari belanja pemeliharaan. Proporsi pembiayaan kesehatan bersumber APED mencapai 17,00% dari total APED Kota Sukabumi. Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp 41.17 / kapita/tahun), maka alokasi pembiayaan kesehatan di Kota Sukabumi sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu untuk membiayai program-program essensial di Dinas Kesehatan, baru mencapai 6,74% dari total annum Dinas Kesehatan atau 15,74 % dari kebutuhan sesuai estimasi Bank Dunia. Untuk memenuhi laiteria pemerataan, mutu, efi.siensi dart kesinambungan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi, diperlukan analisis lebih lanjut terutama untuk mengetahui alokasi pada mata anggaran dan sub mata anggaran apa saja, agar indikator outcome, benefit, impact program dapat tercapai.

---

In decentralization era, health department becomes an authority and responsible for district/city fully in implementing development to improve public health level in their area. As consequence, district/city government must arrange a policy to develop health, included health cost policy which comes from government. Health cost system at district mast be developed in order main issue on health cost of district, such as mobilization, allocation, and cost efficiency can implement well so it can guarantee a generalization, quality, efficiency, and continuity of district health development. Applying data of health cost becomes a most important thing because it can affect a policy making process to determine policy and cost strategy of district health program. Until now, it has not been conducted a health cost analysis yet which comes from government of Sukabumi completely. Therefore, this study is conducted to know how much health cost allocation for one year totally or each capita, cost resource, and how its function if it is seen from outcome type, line item, budget, sub budget, organizer unit, user unit, program and cost type and cost allocation for essential programs. This study was conducted at Health Service, RSUD and related instance in Sukabumi which became a health cost organizer which came from government. This study used a District Health Account (DHA) method. Health cost analysis used a cost allocation data on budget period of 2006. Analysis result indicated that health cost totally which comes from government of Sukabumi are 75.410.033.100 rupiah and 58.866442.000 rupiahs (78,04%) come from APED. Health cost every capita are 155.920,- rupiahs (salary/subsidy, infestation and conservancy are not accounted). If it was seen from its function, cost allocation at Health Service and RSUD of Sukabumi, proportion of public outcome is bigger than government officer outcome, except proportion of government officer outcome and public outcome at RSUD are balance, most of them is allocated for operational outcome. Proportion of infestation outcome is bigger than conservancy outcome. Proportion of health cost which comes from 'APBD is 17,00% of APED in Sukabumi totally. By using an estimation rate of World Bank (health cost is 41.171 every capita/every year), so health cost allocation of Sukabumi is out of rule. While for essential programs cost at Health Service, there are 6,74% of total budget at Health Service or 15,74% of the needs based on World Bank estimation. It is important a further analysis to fulfil/ criterion of generalization, quality, efficiency and health development continuity in Sukabumi especially for knowing budget and sub budget allocation so program indicators of outcome, benefit, and their impact can reach.

Abstrak: Penanganan masalah gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu input untuk dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) program gizi adalah kecukupan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kebutuhan pembiayaan yang membandingkan antara kebutuhan berdasarkan perhitungan biaya SPM dengan realisasi belanja program gizi di tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini juga sekaligus mendapat gambaran proses perencanaan, penganggaran dan kesenjangan anggaran yang ada. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran program gizi yang cukup tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Rp 3.931.449.461 di tahun 2016 menjadi Rp. 9.146.251.165 di tahun 2017. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk kegiatan preventif berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita kurus yaitu sebesar 66,55% pada tahun 2016 dan sebesar 59,35% di tahun 2017. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa total realisasi belanja lebih besar daripada total kebutuhan biaya berdasarkan SPM. Besarnya kebutuhan biaya SPM program gizi tahun 2016 dari 4 jenis pelayanan dasar dalam SPM adalah sebesar Rp 1.779.095.450 pada tahun 2016 dan Rp. 2.347.821.493 tahun 2017. Terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.152.354.011 pada tahun 2016 dan Rp. 6.798.429.672 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam proses perencanaan sudah dilakukan analisa masalah, penetapan tujuan dan dilakukan identifikasi kegiatan. Proses penganggaran yang dilakukan sudah berbasis kinerja karena telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkan indikator kinerja.
Kata Kunci: Kesenjangan biaya, Program Gizi, Perencanaan & Penganggaran

---

Increasing nutrition and overcoming the issues surrounding it is essential in increasing the quality of human resources in Indonesia. One of the important input aspects to achieve minimum standard services (SPM) is sufficient budget allocation. This study aims to uncover the discrepancy between budget realization and budget estimations of minimum standard services (SPM) for the nutrition program in 2016 and 2017; as well as to understand the planning and budgeting process. This was a qualitative study with a cross sectional design, utilizing resources of financial data and program implementation. Results of the study revealed that budget realization of nutrition program at Bekasi Municipal Health Office in 2016 and 2017 were Rp 3,931,449,461 and Rp. 9,146,251,165 respectively. The majority of the budget was directed to preventive programs where in 2016 comprised of 66.55% and in 2017 was 59.35% of the total nutrition budget. Total spending realized was higher than the yearly total budget estimations based on minimum standard services (SPM). There was excess in budget in 2016 of Rp. 2,152,354,011 and Rp. 6,798,429,672 in 2017. In-depth interviews revealed the planning process already includes extensive problem analysis, objective determination and activities identification. The budgeting process is already based on work performance due to it priority scale budgets and established. Bekasi Municipal Health Office should continue to pursue its commitment in improving health budget planning and budget efficiency.
Key words: Budget Gap, Nutrition Program,Health Planning and Budgeting

Abstrak:

Berdasarkan SK Gub DKI Jakarta No. 2086 tahun 2006, 44 Puskesmas di Provinsi DK] Jakarta ditetapkan menjadi unit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daelah ( PPK BLUD ) secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gamharan realisasi anggaran kesehatan bersumber pemerintah provinsi di 42 puskesmas DKI Jakarta untuk periode tahun 2007-2009 paska menerapkan PPK BLUD. Desain penelitian adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan puskesmas tahun 2007- 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran di Puskesmas DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2009 cenderung meningkat yaitu Rp l7b.l66.506.28l (2007) , Rp 242.295.485.|2l (2008) dan Rp 247.076.8l0.111 (2009). Biaya perkapita berkisar dari USS 2 ( Jakarta Barat ) - USS 4,6 ( Jakarta Pusat ). Total pendapatan BLUD Puskesmasjuga menunjukkan peningkatan yaitu Rp 57.24l.949.0l7,- (2007), Rp 59.779.032.965 ,- (2008) dan Rp 65.745.497.256,- (2009). Realisasi anggaran rata-rata pertahun pada periode 2007-2009 untuk : upaya wajib 80%, program pzioritas 8l,08%. Berdasarkan sifat plogram : Kuratif 58%, preventif 2l%, promotif 0.98%. Berdasarkan jenis kegiatan : UK? 58%, UKM sebesar 22 %, Manajemen 13% dan investasi 6%. Berdasarkan kelompok belanja : BOP 85%. adum 8,56% , modal 5,76%. CRR 46,97%.

---

 

Under Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 2086 ln 2006, 44 health centers in Jakarta Province enacted into units that implement the Financial Management Pattems Regional Public Service Board gradually. This research aims to reveal the health budget comcs in 42 health centers of the provincial govemment of DKI Jakarta for the period 2007-2009 afler applying Financial Management Panems Regional Public Service Board. The study design is descriptive. Data collected is secondary data derived from the consolidated financial health centers in 2007-2009. The results showed that the realization of budget in Jakarta Health Center from 2007 to 2009 tended to increase the l76,l66,506,28l IDR (2007), 242,295,481 121 IDR (2008) and 247,076,8l0,l ll IDR (2009). Per capita costs ranged fiom U.S. S 2 (West Jakarta) - U.S. S 4.6 (Central Jakarta). Total revenues Regional Public Service Board PHC also showed an increase of 57,24I,949,0l7 IDR (2007), 59,779,032,965 IDR (2008) and 6S,745,497,256 IDR (2009). Total expenditure per year on average for the period 2007-2009: the effort required 80% 8l.08% priority programs. Based on the nature of the program : Curative 58%, 21% preventive, promotive 0.98%. Based on the types of activities: UKP 58%, 22% SME, investment Management l3% and 6%. Based on expenditure groups: BOP 85%, ADUM 8.56%, 5.76% of capital. CRR 46.97% .

Abstrak:

Jumlah keseluruhan dana kesehalan yang ada di Kota Banda Aceh pasca Tsunami 2004 sang/at banyak dan terus mcngalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007 terutama yang berasal dari Pemerintah. Pada kenyataannya dana tersebut belum merata pendistxibusiannya dalam mencakup keseluruhan program. Hal ini dapat diiihat dari Laporan Tahunan Dinkes Kota Banda Aceh tahun 2005 s/d 2007, dimana jumlah kasus penyakit menuiar masih tinggi padahal dari Laporan Realisasi Anggaran ternyata masih ada danasiaayang belum nabisdismp. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran pcndanaan kesehatan melalui institusi kesehatan di Kota Banda Aceh, berdasarkan sumber pendanaan, pengelola dana, penyedia pelayanan, fungsi peiayanan, mata anggaran dan penerima manfaat dari tiap kegiatan kesehalan untuk tahun anggaran 2006-2007. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh meliputi Dinas Kesehatan dan RSU meuraxa, yang kesemuanya bersumber dari sektor publik.Pcngumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumiah pendanaan total sektor keschatan cenderung meningkat dan jumlah pcndanaan perkapita di Kota Banda Aceh telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Depkes R.I, dan standar Bank Dunia (1993), tetapi belum mencukupi jika diiihat dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Walaupun jumlah dana yang direalisasikan di sektor kesehatan cenderung meningkat, tetapi dalam penggunaan dana di tiap kegiatan kesehatan masih kurang tepat sasaran. Dimana dana yang ada, temyata dalazn penggunaannya lcbih besar digunakan untuk membayar gaji dan honor petugas serta untuk keperluan pengadaan pcralatan dan perlengkapan kantor. Di dalam tiap kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh tiap subdin, belum terkoordinasi dengan baik kamna tidak adanya program prioritas yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan di tingkat dinkes dan RS, sehingga terkesan tiap kegiatan yang dilaksanakan kurang terkoordinasi dan kurang sampai ke masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota, Bappeda dan DPRK Kota Banda Aceh, dalam menetapkan kebijakan alokasi anggamn supaya berdasarkan atas sektor-sektor prioritas daerah yang telah ditctapkan dalam RPJM, sehingga' selctor kesehatan yang menjadi salah satu sektor prioritas daerah mendapatkan proporsi pendanaan yang mcmadai. Dan kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Meuraxa Kota Banda Aceh agar dalam melakukan penyusunan pengalokasian dana kesehatan, lebih men gutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan yang membed banyak manfaat kepada masyarakat.

---

The total health financing in Banda Aceh City after Tsunami in 2004 was abundant and getting increase from 2005 to 2007, mostly fiom govemment. In fact, the fimd was still not evenly distributed to cover all of programs. Banda Aceh City Health District Annual Report’s 2005-2007 showed that communicable disease cases were stili high although in Budget Realization Report was a rest ofthe fund that has not been spent yet. The research was aimed to desribe health financing through health institution in Banda Aceh City, based on financing sources, financing agent , provider, function, line item budgeting and beneiiciaries Hom every health -programs in 2006-2007 budget years.'l'he research was conducted in Health District oiiice and Meuraxa Public Hospital Banda Aceh City, whose the hind resource were from public sector and employed basic realizationof alocation. Data were collected by documentation study and depth interview with selected informant. The result showed 1.hat the number of health sector financing tend to increase and _ the number of per capita iinancing in Banda Aceh City has met the standar determined by Health Department R.I. and the standar of World Bank (1993), but hasn’t met standar determined by WHO. However, eventhough realization ofthe Iinancing tend to increase in health sector, fund utilization in every health program was still not addressed its target. The vast majority of available timd was spent on the oiiicer wage and incentive and office equipments. Health development conducted by every sub office was still not well coordinated due to there no priority of the program determined by policy maker in every health department and hospital hierarchy, so that it seemed as though every program in coordination and less to touch the society. It is suggested to City Government, the institution of development plan and parliament of Banda Aceh City in speciiying policy of allocation health financing that based on to area preference sectors which has been specified in RPJM, so that health sector gets proportion of adequate financing. And to Public Health Service and Hospital Meuraxa Banda Aceh City in expection of -doing compilation of allocation health financing, more majoringly development activitys of health giving many benefits to public.

Abstrak:

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government.