Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlangsungan program pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangsuko Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Keberlangsungan program pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi dapat dilihat dengan terpeliharanya manfaat sarana air bersih dan sanitasi sampai dengan penelitian ini berlangsung, terlembaganya Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi "Sumber Maron" menjadi organisasi yang berbadan hukum dengan bukti Akte pendirian Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sumber Maron Nomor AHU-0462.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, dan meningkatnya cakupan layanan dan akses sarana air bersih menjadi 4 Desa yaitu Desa Karangsuko, Desa Sukosari, Desa Panggungrejo dan Desa Gondanglegi Kulon dengan total layanan 1.225 Kepala Keluarga (KK). Munculnya dorongan menjaga kesinambungan sarana air bersih dan sanitasi disebakan rasa memiliki terhadap program WSLIC-2 yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunannya.

---

This research aims to determine the sustainability of the program management of water supply and sanitation trough community empowerment approach in Karangsuko 2012. This research used a qualitative approach through content analysis through in-depth interviews, document review and observation. Sustainability of management program of water supply and sanitation can be seen within the maintenance of the benefits of water supply until now, organization Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi "Sumber Maron" into an organization with legal status in fact of establishment of the Certificate No: AHU-0462.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 and increased service coverage and access to clean water became four villages, Desa Karangsuko, Desa Sukosari, Desa Panggungrejo dan Desa Gondanglegi Kulon with total service 1.225 families. Encouragement to maintain continuity of management of water supply and sanitation was caused by sense of belonging to WSLIC-2 is fully involves community participation in its development stages.

Abstrak: Abstrak

Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.

Abstrak:

---

Abstrak: Sumber penerimaan terbesar rumah sakit adalah pasien rawat inap persalinan Jam kesda. Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan, akan merubah sistempembayaran dari retrospektif menjadi prospektif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan potensi selisih penerimaan rumah sakit berdasarkan tarif Perdadan INA-CBGs serta strategi menghadapi potensi selisih tersebut. Penelitian ini merupakan gabungan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan 660 tagihan danrekam medis pasien persalinan Jamkesda Tahun 2013. Komponen biaya terbanyakadalah jasa medis, BHP, jasa sarana, obat dan jasa pelayanan. Selisih terbesar pada persalinan dengan sectio secaria dengan rata-rata Rp.3.373.669/pasien. Diperlukan strategi melalui pengelolaan dokter, perawat dan tenaga farmasi, pengawasan, SIM-RS, rekam medis dan billing, perhitungan biayaserta identifikasi pelayanan dan pasar.Kata kunci : jamkesda; prospektif; retrospektif; selisih; strategi.

Abstrak:

Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government.

Abstrak: Penanganan masalah gizi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu input untuk dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) program gizi adalah kecukupan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan kebutuhan pembiayaan yang membandingkan antara kebutuhan berdasarkan perhitungan biaya SPM dengan realisasi belanja program gizi di tahun 2016 dan 2017. Penelitian ini juga sekaligus mendapat gambaran proses perencanaan, penganggaran dan kesenjangan anggaran yang ada. Penelitian kualitatif ini menggunakan rancangan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kenaikan realisasi anggaran program gizi yang cukup tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari Rp 3.931.449.461 di tahun 2016 menjadi Rp. 9.146.251.165 di tahun 2017. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk kegiatan preventif berupa pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita kurus yaitu sebesar 66,55% pada tahun 2016 dan sebesar 59,35% di tahun 2017. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa total realisasi belanja lebih besar daripada total kebutuhan biaya berdasarkan SPM. Besarnya kebutuhan biaya SPM program gizi tahun 2016 dari 4 jenis pelayanan dasar dalam SPM adalah sebesar Rp 1.779.095.450 pada tahun 2016 dan Rp. 2.347.821.493 tahun 2017. Terdapat kelebihan sebesar Rp. 2.152.354.011 pada tahun 2016 dan Rp. 6.798.429.672 pada tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam proses perencanaan sudah dilakukan analisa masalah, penetapan tujuan dan dilakukan identifikasi kegiatan. Proses penganggaran yang dilakukan sudah berbasis kinerja karena telah membuat anggaran berdasarkan skala prioritas dan telah menetapkan indikator kinerja.
Kata Kunci: Kesenjangan biaya, Program Gizi, Perencanaan & Penganggaran

---

Increasing nutrition and overcoming the issues surrounding it is essential in increasing the quality of human resources in Indonesia. One of the important input aspects to achieve minimum standard services (SPM) is sufficient budget allocation. This study aims to uncover the discrepancy between budget realization and budget estimations of minimum standard services (SPM) for the nutrition program in 2016 and 2017; as well as to understand the planning and budgeting process. This was a qualitative study with a cross sectional design, utilizing resources of financial data and program implementation. Results of the study revealed that budget realization of nutrition program at Bekasi Municipal Health Office in 2016 and 2017 were Rp 3,931,449,461 and Rp. 9,146,251,165 respectively. The majority of the budget was directed to preventive programs where in 2016 comprised of 66.55% and in 2017 was 59.35% of the total nutrition budget. Total spending realized was higher than the yearly total budget estimations based on minimum standard services (SPM). There was excess in budget in 2016 of Rp. 2,152,354,011 and Rp. 6,798,429,672 in 2017. In-depth interviews revealed the planning process already includes extensive problem analysis, objective determination and activities identification. The budgeting process is already based on work performance due to it priority scale budgets and established. Bekasi Municipal Health Office should continue to pursue its commitment in improving health budget planning and budget efficiency.
Key words: Budget Gap, Nutrition Program,Health Planning and Budgeting