Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning selama 3 tahun ini perlu dievaluasi. Berkaitan itu dilakukan penelitian yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002 dengan pendekatan input ,proses dan out put. Penelitian ini adalah studi kasus dengan disain potong lintang di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh dari wawancara, dan observasi, dan penelusuran data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan pada 12 informan yang terlibat dan memahami proses keswadanaan, tidak melibatkan pengguna Puskesmas. Hasil Penelitian menunjukkan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sesudah swadana dengan adanya kebijakan untuk dapat menggunakan pendapatan fungsional untuk menunjang pengelolaan sumber daya manusia menyebabkan telah diberikannya insentif sebagai sistem reward, dilakukannya kegiatan pendidikan dan ketrampilan secara mandiri serta dilakukannya kegiatan peningkatan kedisiplinan. Hasil kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pendapatan karyawan dari Rp 8.974.523 (tahun 1999) sampai Rp 35.580.745 (tahun 2001), adanya kegiatan peningkatan pengetahuan karyawan yang dilaksanakan secara mandiri sebanyak 6 kali dan adanya peningkatan jumlah hari kerja dari 93,72 % ke 96,05 % dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada adalah masa depan tenaga honorer, belum adanya konsep perhitungan insentif dan standar pelaksanaan pelatihan. Dalam hal pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa sesudah swadana dengan adanya sumber dana dari seluruh pendapatan fungsional Puskesmas dan kebijakan mengelola semua pendapatan fungsionalnya sehingga menyebabkan penganggaran keuangan dilakukan terpadu dengan botom up system, penerimaan dari semua pelayanan dengan sistem satu pintu, penggunaan keuangan berdasarkan pedoman yang telah disahkan dan pelaporan keuangan yang dilaksanakan tiap bulan dan akhir tahun yang terdokumentasi lengkap dibandingkan sebelum swadana. Permasalahan yang ada sesudah swadana adalah administrasi yang rinci dengan tidak didukungnya penyelenggara keuangan dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Puskesmas swadana membawa manfaat terutama dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan, sehingga dapat diterapkan pada Puskesmas lain yang telah memenuhi kriteria. Puskesmas swadana juga merupakan salah satu solusi mengurangi beban pemerintah daerah dalam rangka menyediakan kebutuhan dana untuk operasional Puskesmas namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah dimana Puskesmas berada.

 Financial and Human Resources Management before and after Implementation of Swadana Policy (A Case Study in Bukit Kemuning Health Center, North Lampung District, 2002)To achieve the goal of health development, the District Health Office of North Lampung has decided Bukit Kemuning Health Center to be transformed as an Swadana Health Center. The Health Center has a more flexibility in managing its revenue and uses it to improve the quality of care. Bukit Kemuning Swadana Health Center has been set up as a trial Health Center three years ago and need to be evaluated as lesson learned and further policy making. A study is conducted to obtain the information on the management of financial and human resources before and after implementation swadana policy the input, process and out-put approach. This study is a cross-sectional study. The data were obtained from in-depth interview, observation, and analysis of the secondary data. In-depth interview is conducted, 12 informants that related and understand to the process of swadana policy were interview. The result of study showed that there was improvement on management of human resources after implementation of the policy where they could use their revenue for incentive as part of the reward system. Education and training activities were also undertaken to improve staff skills. There was also improvement in discipline on staff. The employees? income has increased from Rp. 8.974.523 in 1999 to Rp. 35.580.745 in 2001, as well as the knowledge of employee and productive working days increase from 93.72% to 96.05%. However, sustainability for providing honoraria of the staff remains questionable. The employment status has not cleared yet, since there is no concept of incentive formula and standard of training for the employee. After implementation of the policy swadana unit, Bukit Kemuning Health Center managed its revenue from all source of funds. The budget is allocation process is conducted integrated leg using bottom up approach, one door policy. Monthly and annual income statements were documented regularly. However, the financial administration in detail remain a problem, it is not supported by training on financial management. After implementation of swadana Health Center, the management of financial and human resources at Bukit Kemuning Health Center has been improving. The policy might be applied to other Health Centers, as long as is the criteria could be met. District Health office could consider this policy to reduce financial burden without scarifying the community.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan prosedur kerja dari setiap jenis kegiatan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan, proses, keluaran, maka SOP dapat dikatakan sebagai komponen proses. Dari data laporan tahunan RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk tiga tahun terakhir nilai indikator-indikator kesehatan menggambarkan rendahnya mutu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan proses pelaksanaan SOP pelayanan rawat inap oleh perawat dalam meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tahun 2000. Penelitian dilakukan secara observasional dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian merupakan observasi kegiatan oleh perawat di ruang rawat inap. Sedangkan jumlah sampel adalah 64 kali observasi yang dilakukan oleh 32 orang perawat di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Pengumpulan data menggunakan tiga buah instrumen. Instrumen untuk perawat dan pasien berupa data sekunder. Instrumen untuk pelaksanaan SOP berupa data primer. Pengolahan data menggunakan program Epi Info dan SPSS, sedangkan analisis data dengan melakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan hahwa faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan pada cc=0,05 terhadap pelaksanaan SOP adalah pendidikan, status pernikahan, beban kerja, diagnosa penyakit, dan kemandirian pasien. Faktor yang paling dominan adalah beban kerja dimana perawat yang tidak diberi tugas rangkap akan cenderung bekerja sesuai dengan SOP 6,564 kali dibanding dengan perawat yang punya tugas rangkap. Untuk itu perlu kiranya pertimbangan sejauh mungkin agar tidak memberikan tugas rangkap kepada perawat yang bertugas di ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Factors Related to Implementation of SOP of in-Patient Service by Nurses in Increasing the Quality of Service in Regional General Hospital Regency of Pasaman Year 2000.Standard Operating Procedure (SOP) is the work procedure of each type of service activities provided. In terms of system approach that consists of input, process, output process components, the SOP is a part of the process component. From the annual report of Lubuk Sikaping Regional General Hospital, in regency of Pasaman, for the past three years it turned out that the health indicators that describe the health service quality is not in accordance with to the expected level_ The purpose of this research is to identify the factors related to the implementation process of the SOP of in-patient service by nurses in improving the service quality in the regional general hospital of Lubuk Sikaping in 2000. This research is done through observation with cross sectional method. The population of the research is observation activities from nurses that in charge in an in-patient room. While the sample of the research is 64 observation activities from 32 nurses that in charge in an in-patient room of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping. The data collection is done by using 3 instruments. The instrument for nurses and patients are obtained from secondary data. While instrument for SOP is primary data. The data processing is done by using Epi Info and SPSS, while the data analysis is done by using univariate, bivariate, and multivariate analysis. The result of this research indicates the factors that related significantly within a=0.05 toward the implementation of SOP is education, marital status, workload, diseases diagnosis, and self-sufficiency of patients. The most dominant factors is the workload in which the nurses that have no multiple tasks will tend work according the SOP 6.564 times compared to the nurses that have multiple tasks. Therefore, the management of the Regional General Hospital of Lubuk Sikaping needs to consider not to give multiple task to nurses that are in charge in the in-patients ward. Bibliography 30 (1980 - 2000)

Indonesia telah mengadopsi kebijakan akses obat ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) sejak tahun 2006 dengan target waktu pencapaian pada akhir tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini dilujukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan pendekatan model sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam. Peningkatan validitas data dilakukan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder sena triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan belum dapat melaksanakan kebiiakan obal ARV bagi semua penderita HIV/AIDS (universal access) di Provinsi DKI Jakarta sesuai target waktu. Penelitian menyarankan implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan komunikasi kebijakan yang intensif kepada Iintas sektor terkail, optimalitas penggunaaan sumber daya, ketersediaan insentif yang berdampak Iangsung bai pelaksana kebUakan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tempat layanan obat ARV.

Since 2006, Indonesia has adopted universal access policy for antiretroviral drug which is targeted to be achieved by the end ot' 2009. Therefore, the thesis is focused on examining the readiness of government authority in health sector in implementing the policy in DKI Jakarta Province 2009 by using model system. The design of the research is a qualitative approach. It is intended to explore deeper information on the policy implementation process. To ensure data validity, the research was done by using primary data obtained from in depth interview and secondary data from document assessment. Furthermore, data triangulation was also conducted. The result of the research showed that govemment authority in health sector is not able to achieve universal access for antiretroviral drug by the target time yet. It is suggested that the iinplementation of universal access for antiretroviral drug should consider several factors, i.c. intensive policy communication among related stakeholders, optimality in utilizing the resources, the availability of appropriate incentive for policy implementer, and strong coordination between central and district government and with the health facilities that offer antiretroviral therapy as well.