Desentralisasi memberikan konsekuensi pada kewenangan bidang kesehatan yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah semakin besar. Kondisi ini memerlukan strategi baru berupa, pengorganisasian yang lebih seksama pada berbagai tingkatan administrasi, dan melaksanakan perubahan-perubahan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebijakan desentralisasi. Perubahan ini salah satunya adalah penataan kembali kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi perangkat daerah. Sebelumnya kelembagaan Dinas Kesehatan disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Adanya kebijakan baru dalam penataan organisasi perangkat daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan Dinas Kesehatan tersebut. Tujuan penelitian adalah tersusunnya struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang sesuai desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, informasi diperoleh berupa data sekunder melalui telaah dokumen dan data primer melalui wawancara mendalam. Informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kesehatan, pejabat Sekretariat Kabupaten dan Panitia Khusus Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan empat tahap yaitu : l) Telaah dokumen dan wawancara mendalam, untuk memperoleh gambaran tentang kewenangan bidang kesehatan, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Kesehatan saat ini. 2) Kajian dan pengembangan model teoritis struktur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan data yang diperoleh tahap pertama dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. 3) Penggalian pendapat ahli terhadap rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang disusun pada tahap ketiga, ahli berasal dari FISIP UI, Departemen Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung dan 4) Semiloka untuk mendapatkan model struktur terpilih, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan terhadap rancangan struktur yang disusun pada tahap kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kewenangan bidang kesehatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri tiga puluh satu jenis belum sepenuh terealisir karena keterbatasan sumberdaya sehingga masih memerlukan fasilitasi dari pusat. Visi dan misi sudah baik namun bagaimana mewujudkannya, kegiatan dalam program belum mengarah pada visi dan misi, karena belum menjadi komitmen bersama akibat sosialisasi belum optimal. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah masih terlalu besar, kewenangan sebagai tugas pokok tidak didistribusikan secara merata menimbulkan tumpang tindih, disusun berdasarkan tradisi lama berorientasi pada jabatan daripada manfaat jabatan, merujuk pada struktur lama, belum mempertimbangkan aspek kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Kesimpulan secara umum penelitian ini menghasilkan tiga rancangan struktur organisasi Dinas Kesehatan, rancangan yang direkomendasikan untuk perubahan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah adalah rancangan pertama dengan susunan terdiri dari: Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Bidang Bina Pencegahar, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Bina Program dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Bidang Bina Pengawasan Obat, Makanan dan Logistik Kesehatan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Saran yang diberikan adalah perlunya sosialisasi dan advokasi kewenangan, visi dan misi. Penempatan tenaga yang memperhatikan kualitas dan kompetensi tugas, dan advokasi terhadap pengakuan dan kompensasi jabatan fungsional. Daftar Pustaka : 20 ( 1994 - 2003 )

Decentralization presents higher consequences to the health section authority in Central Lampung Regency. This condition needs a new strategy such as: a more detailed organization of various administration level, and undertake changes as an adjustment effort toward decentralization policy. One of the changes is to institutionally restructure the Health Board in Central Lampung Regency as a district organizational instrument. Health Board institution used to be organized based on Gov. Reg. No_ 84 Yr. 2000. The presence of a new policy in the arrangement of district organizational instrument based on Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003 concerning District Organizational Instrument Guidelines, thus needs to make an adjustment to the institutional structure of the Health Board. The objective of this study is to arrange the Health Board in Central Lampung Regency organizational structure which would be in accordance to decentralization. This study uses a qualitative method, the acquired information are secondary data through document research and primary data through in-depth interview. The informants of this study are the structural officials of the Health Board, Regency Secretariat, and Organizational Special Committees of the Central Lampung District House of Representative. The study is undertaken through four phase, which consist of 1) Document research and in-depth interviews, to attain description of the authority of the health section, visions and missions, main duties and functions of the present Health Board. 2) The theoretical model research and development of the organization structure of the Health Board, derived from the data which are acquired in the first phase and based on the Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. 3) The collection of experts opinion regarding the planning of organizational structure of Health Board in Central Lampung Regency which is arranged in the third phase. The experts are from FISIP UI, Health Ministry of the Republic of Indonesia, and Health Board of Lampung Province, and 4) Semiloka to acquire selected structure model, to attain response and input to the structural planning which is arranged in the second phase. The result of the study shows that: The authority of health section in Central Lampung Regency consists of thirty one type has yet to be fully undertaken because of resources inadequacy thus still need facilitation from the central government. The visions and mission are already good but how to accomplish them. The activities in the program has yet to be directed towards those visions and missions, because until now they are yet to be a collective commitment as a result of no optimal socialization. The organizational structure of the Health Board in Central Lampung Regency is still too big, authority as the main duties are not distributed equally thus goes upside-down, arranged based on old tradition that oriented to official position rather than the function of that official position, referred the old structure, has yet to consider the cooperation aspects together with a third party and does not comply with Gov. Reg. No. 8 Yr. 2003. The conclusion in general of this study is to produce three organizational structure of the Health Board. The planning which is recommended to the changes of Health Board in Central Lampung Regency organizational structure is the first planning with arrangements consists of: Head of the Board, Documentation Department, Health Service Improvement Department, Disease Elimination and Environmental Safety Deartment, Prevention Improvement and Public Health Resources Department, Drugs, Foods and Logistic Monitoring Department, and Functional Official Group and Technical Performance Unit. The suggestion given is the need of authority socialization and advocating, vision, and mission. Resources allocations which consider the duties quality and competency, and advocating toward acknowledgement and compensation of functional official positions. Bibliography List: 20 (1994-2003)

Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan. Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan. Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana. Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan. Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002. Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.

Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development. Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity. Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function. This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components. The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method. In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency. From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002. To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Palembang sebagai salah satu Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah Departeman Kesehatan yang berfungsi sebagai laboratorium kesehatan rujukan untuk Sumatera dan Kalimantan Barat telah berupaya dan terus melakukan perbaikan didalam meningkakan mutu layanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, efektif dan efisien serta permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang upaya peningkatan mutu layanan di Balai Laboratorium Kesehatan Palembang dilihat dari sisi sumber daya maupun proses yang dilakukan. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki maupun proses perbaikan yang dilakukan diperoleh dengan cara indepth interview penelusuran data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi sumber yang dimiliki sudah mencukupi, namun dari sisi sumber daya manusia masih terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. Sumber daya lainnya seperti sarana, dana maupun metoda sudah memenuhi kecukupan maupun kesesuaian. Proses perbaikan yang telah dilakukan dengan melaksanakan metode six sigma telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan dari jasa yang diberikan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) serta peningkatan pemeriksaan spesimen. Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor input sudah terpenuhi, kecuali sisi kesesuaian latar belakang pendidikan sumber daya manusia. Proses perbaikan yang telah dilakukan dengan rnelaksanakan metode six sigma telah menunjukkan hasil yang baik. Untuk terus meningkatkan mutu layanan, disarankan agar penyesuaian sumber daya yang ada melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga tercapai standarisasi dan akreditasi sebuah Laboratorium Kesehatan yang bersifat Nasional. Daftar Pustaka : 33 ( 1983 - 2004)

The Analysis of Improving Service Efforts for Quality with Six Sigma Method at Office of Health Laboratory in Palembang - Province of South SumatraThis research based on reality that Office of Health Laboratory in Palembang as one of health laboratory under Department of Health its function as health laboratory reference and beneath Sumatra and West Kalimantan (Borneo) has been efforts and improve it continuously in order to improving quality service with exploits actual resources optimally, effectively, and efficiency and its issues. This research purpose is to gain information about improving effort at Office of Health Laboratory in Palembang both human resources and process point of view has done. This research has designed in qualitative approach which data and human resources both its own and recovery process it obtain by in-depth interview way and secondary data. This result of research shown that of resources view, it complete but in point of view human resources is inappropriate especially with educational background. Another resources as; facilities, fund and methods is properly complete. Improvement process has been doing by six-sigma method shown a good result. That can be seen with increasing of PNBP (national income not taxes) also increasing specimen investigation. The conclusion of this research that appropriativeness and adequateness input factor is complete, except educational background. Improvement process that done by six-sigma method shown as good result. To increasing quality service continuously, it suggest to improving the current human resource actually in order to achieve the National Health Laboratory standardized and accredited. References: 33 (1983 - 2004)

Penanganan gejala penyakit tanpa melalui sumber pelayanan medis telah menjadi kegiatan rutin sehari-hari bagi penduduk. Tindakan pertama yang dilakukan untuk mengatasi penyakit adalah dengan pengobatan sendiri (self-medicated). Di Provinsi Lampung sebesar 66,48% masyarakatnya melakukan pengobatan sendiri dan sebesar 87,33% dari masyarakat Kota Bandar Lampung melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern. Pengobatan sendiri oleh masyarakat tersebut jika dilakukan secara aman, tepat dan rasional akan membantu mengatasi masalah kesehatan ringan atau membantu masyarakat yang tinggal jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan sedangkan penggunasalahan obat (drug misuse) justru dapat mengakibatkan ketidakefektifan pengobatan, obat menjadi tidak berguna atau bahkan membahayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional pada masyarakat Kota Bandar Lampung tahun 2003. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan unit analisa rumah tangga, data primer didapatkan dari responden dengan wawancara menggunakan pedoman kuisioner. Sampel penelitian adalah 170 rumah tangga yang melakukan pengobatan sendiri dalam 3 bulan terakhir di Kota Bandar Lampung pada tahun 2003 yang diambil secara cluster. Variabel dependent adalah perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dan sebagai variabel independent adalah faktor predisposisi (usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengetahuan tentang pengobatan sendiri, keyakinan sakit dan keyakinan pengobatan), faktor pemungkin (pengeluaran), dan faktor penguat (keterpaparan iklan). Analisa data meliputi univariat dengan distribusi frekuensi, mean, median, standar deviasi, dan nilai minimum-maksimum, bivariat dengan uji t independent, uji anova dan regresi tinier sederhana dan multivariat menggunakan regresi liner berganda. Ditemukan bahwa responden sebagian besar adalah ibu rumah tangga, berusia antara 23 tahun sampai 65 tahun, sebagian besar berpendidikan tamat SLTA, dan sebagian besar kepala rumah tangga yang bekerja sebagai wiraswasta dengan pengeluaran keluarga rata-rata Rp. 828.088; (95% C1765.517 - 890.659). Dari interval nilai skor perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat-dan rasional yaitu 24 - 72, basil penelitian menunjukan bahwa tidak satupun masyarakat mencapai skor tertinggi clan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dan sebanyak 49,5% dad masyarakat Kota Bandar Lampung mempunyai skor perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional dibawah rata-rata. Variabel yang masuk dalam model setelah dikontrol dengan variabel lain, yang berhubungan dengan perilaku pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional adalah tingkat pendidikan, tingkat pengeluaran, pengetahuan tentang pengobatan sendiri dan keyakinan pengobatan dengan variabel yang paling dominan adalah tingkat pendidikan. Dengan hasil penelitian ini dapaf disarankan tentang perlunya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengobatan sendiri melalui kampanye (pemasaran sosial) pengobatan sendiri yang aman, tepat dan rasional secara lebih meluas dengan lebih memperhatikan tingkat pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan masyarakat dengan pendapatan yang rendah. lnformasi yang disertakan dalam kemasan obat (patient package insert) hendaknya berisi informasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat bukan merupakan istilah medis. Daftar Pustaka: 59 (1971-2002)

Factors Related to the Safe, Accurate, and Rational Self Medication Within Community Bandar Lampung City in The Year 2003 Self-medication for symptoms has become common behavior among the member of community. The first health seeking action undertaken by most people to overcome disease is through self-medication. In the Province of Lampung about 66,8% of household undertake self medication and about 87,33% at Bandar Lampung City has used modern medicine as self medication. This self-medication, if performed safely, accurately, and rationally, would help to overcome mild health problems or help the people who live far from the health facilities. The misuse of drugs could cause ineffective medication; drugs become useless and could even become dangerous. The objectives of this study are to find out the factors related to safe, accurate, and rational self-medication behaviors. This study employed cross sectional approach design with households as the unit of analysis. Primary data are acquired from the respondents through interviews using questionnaire as the guidelines. The sample of this study are 170 households who perform self medication in the recent three months in Bandar Lampung City in 2003 which are taken through cluster sampling method. The dependent variable is safe, accurate, and rational self-medication behaviors and as the independent variables are: predisposing factors (age, sex, marital status, family members' number, education level, job, knowledge of self medication, perceived illness and medication assurance), enabling factors (i.e., household expenditure), and reinforcing factors (i.e., advertisement influence). Data analysis consist of statistics distribution of frequency, mean, median, standard deviation, and minimum and maximum values, bivariat analysis is using independent t test, ANOVA test, and simple linier regression, and multivariate analysis is using multiple limier regression. It is discovered that most of the respondents are mothers, aged between 23 to 65 years old, most with high school educational background, and most are head of the families working in the public sectors with average household expenditure around Rp. 828.088, - (95% CI between 765.517-890.659). Behavior score interval of the safe, accurate and rational self-medication is 24 -72. The result of the study shows that none of the respondent acquired the maximum score of safe, accurate, and rational self-medication and about 49,5% of the respondent have the score below the average. The variables which enter the model after being controlled by other variables, which relates to safe, accurate, and rational self medications are educational level, knowledge of self medication, and medication belief The level of education has been found to be the most determinant factor. From the result of this study it could be advised of the needs to improve the public knowledge of self medication through a safe, accurate, and rational self medication campaign (social marketing) by giving more attention to those of lower educational level and the with low income. The information embedded on the patient package insert should better consist of information that could be understood by the public, using common terminology/language. Bibliography List: 59 (1971-2002)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, terampil dan berpendidikan menentukan keberhasilan suatu organisasi. Untuk mencapai semua itu sumber daya manusia perlu motivasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Untuk meningkatkan kinerja peran kepemimpinan, kemampuan kerja juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sementara kemampuan kerja dapat dioptimalkan bila didukung oleh sarana dan prasana yang baik. Kinerja sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi, kelengkapan sarana dan prasarana, kemampuan serta disiplin kerja, dan tinggi rendahnya kinerja akan berpengaruh terhadap belajar mengajar di Poltekkes Pekanbaru, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Variabel-Variabel yang terkait dengan Kinerja Sub Bagian Administrasi Umum Poltekkes Depkes Pekanbaru. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam. Sumber informasi penelitian ini adalah kepala urusan di lingkungan Poltekkes, staf masing-masing urusan serta Dosen dengan jumlah keseluruhan 16 orang dan hasil audit internal sebagai data sekunder. Hasil penelitian pada Poltekkes Pekanbaru menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian hasil kerja dengan rencana yang telah dibuat, belum adanya sanksi / hukuman kepada pegawai yang tidak disiplin, tidak adanya penghargaan bagi pegawai yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, belum optimalnya bimbingan, pembinaan, dorongan selanjutnya terlihat masih rendahnya motivasi kerja, gairah kerja, rendahnya disiplin serta ruangan tempat kerja yang tidak memadai dan kurangnya kemampuan staf. Untuk meningkatkan kinerja disarankan agar, bimbingan dilakukan dengan optimal, pembinaan / dorongan, adanya penghargaan bagi staf yang bekerja dengan baik, sanksi / hukuman bagi pegawai yang tidak bekerja dengan baik, perluasan ruangan atau pemasangan AC, peningkatan kemampuan teknis serta perlu ditingkatkan rasa kekeluargaan dan suasana kerja yang kondusif.

Perceptions of the Workers in Pekanbaru Health Polytechnics towards the Factors which Influence the Performance of the Health PolytechnicsHuman resources are one of the factors that play an important role to achieve the organization objectives. Competent, resourceful, and educated human resources determine the success of an organization. To attain these, human resources needs motivation to improve their performance. To improve the leadership performance, job competency also determines whether or not an organization would succeed to attain the established objectives, while job competency could be optimized if supported by excellent facilities and infrastructures. Performance is much influenced through leadership, motivation, complete facilities and infrastructures, job competency and discipline. And the level of performance could give an impact toward the learning process in Pekanbaru Health Polytechnics. Therefore, a study of the perceptions of Pekanbaru Health Polytechnics workers towards factors which influence the process of the Health Polytechnics needs to be undertaken. The study plan uses qualitative descriptive approach through in-depth interviews. The sources of information in this study are acquired from the Head of Administration in the Health Polytechnics environment, the staffs of each administration, and Lecturers with the total of l6 people, and the result of internal audit as secondary data. The result of this study shows that there is still minus and unsuitable work results towards the established plan, there is yet to be any sanctions/punishments for the workers who are not discipline, no rewards for those who has done their job splendidly, no optimal guidance, supervision and support. Then it seems that there is still deficiency of work motivation, work spirit and discipline, and also inappropriate workplace and minimum staffs' competencies. To improve the performance, it is advised that guidance is undertaken optimally, both for supervision and support, rewards to the staffs who have complete splendid jobs, sanctions/punishments to those who does not work appropriately, enlargement of the workplace or to set up AC, improvements of technical abilities and to increase a sense of belonging and conducive working environment.