Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
ABSTRAK Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Puskesmas Kotamadya Jakarta Selatan sebagai bagian dari pengembangan SHWA Propinsi DKI Jakarta harus dijaga kesinambungannya mengingat pentingnya data dan informasi bagi pengambil keputusan. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan SIK Integrasi Puskesmas guna usaha perbaikan dan sebagai masukan bagi proses pereneanaan selanjutnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan kerangka balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan perturnbuhan, pelanggan dan finansial. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan Kepala Puskesmas (PKM) dan kepuasan kerja petugas SIK pada 78 PKM, sedangkan variabel lainnya digali mengggunakan metode kualitatif pada 3 PKM Kecarnatan dan 3 PKM Kelurahan. Pengtunpulan data dilakukan dengan melakukan survei, observasi langsung, wawancara mendalarn, dan penelusuran data sekunder di PK1v1, Sudin Kesmas, dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta telah berkomitmen mengembangkan 51K dan penanggung jawab manajemen S1K ada pada Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK; Perspektif proses bisnis internal menunjukkan pengumpulan data sampai dengan distribusi informasi tidak dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, tidak ada pembinaan rutin, dan PKM tidak memiliki pedoman MK; Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tingkat kepuasan kerja petugas S1K telatif rendah path semua dirnensi pekerjaan belum seluruh petugas SIK menerima pelatihan, motivasi dari pimpinan dirasakan kurang, belum adanya tim SIK, pengukuran kerja yang hanya berorientasi kepentingan atasan; Perspektif pelanggan : tingkat kepuasan Kepala PKM path dimensi tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; perspektif finansial, rata-rata pemenuhan kebutuhan anggaran STK PICM Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,3%, penyerapan anggara.n 100%, alokasi anggaran tidak efisien. Kesimpulan : Kinerja pelaksanaan STK Integrasi P1CM kurang baik disebabkan oleh kurang mantapnya persiapan dimana seluruh kebutuhan sistem yang meliputi sumber daya inforniasi (SDM, perangkat keras, perangkat lunak dan dana) serta perangkat pengaturannya tidak dipenuhi seeara komprehensif; Kebijakan pengembangan SIX Integrasi te1ah menjadi komitmen Dines Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta, yang dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Kornitmen tersebut belum diikuti dengan kebkjakan yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya S1K secara berke1anjutan yaitu kebijakan yang bisa meningkatkan motivasi Puskesmas untuk menjalankan SIK sehingga SEC menjadi bagian kegiatan manajerial Puskesmas dan kebijakan untuk meletakkan tanggung jawab manajemen SIK Irgegtasi path unit dengan posisi cukup tinggi di dalam struktur organiasi Dinas Kesehatan. Disarankan untuk melakukan pendataan ulang seluruh sumber daya yang tersedia dan dibuat peta kebutuhan, kemudian Dinas Kesehatan membuat kebijakan operasional terkait penganggaran SIX Integrasi agar seluruh kebutuhan sistem terpenuhi, menetapkan kebijakan bahwa perencanaan anggaran Puskesmas hams berbasis SEC, d.an meletakkan tanggung jawab manajemen SIK pada unit tersendiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
ABSTRACT Integrated Health Information System of Public Health Centre (SRC Integrasi Puskesmas) in South Jakarta is need to be managed continually because of the importance of information for decision maker. Therefore, the evaluation of SIK Integrasi Puskesmas is crucial to ensure their effective implementation and for the further improvement. This study used balanced scorecard approach supported by quantitative and qualitative methods. Data collection was done by observation and survey to Public Health Center (PHC) and in depth interview with the head and staff of PHC. Quantitative method was used for measuring job satisfaction using summation score of working aspects and customer satisfaction using servqual method in 78 PHC in South Jakarta. The rest variable were explored on 3 sub district PHC and 3 village PHC and in depth interview was also done with Dina s Kesehatan and Sudin Kesmas for getting more comprehensive information. The results showed that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta has been committed in developing SIX Integrasi and the unit who has responsibility as manager is Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK Dinas Kesehatan; internal business process showed that information system process was not appropriate, there is no manual and routine meeting; Learning and growth perspective : the level of working satisfaction among SRC's staff slightly low, any staffs have been trained and developed, while mostly not yet, low motivation from the heads, there is no working team; Customer perspective : the level of customer satisfaction on dimension of tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; Financial perspective : average of budget's sufficiency PHC Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,38%, utilized of budget 100%, budget's allocation was not efficient. Conclusion : Dinas Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta has been committed to develop 81K 1ntegrasi but SIK Integrasi development did not follow with policy to ensure that 51K as a part of managerial activities in PIIC and improvement of power or authority (reorganizing) of SiK Integrasi's head in organization of Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. It was suggested to make policy that budget planning of PHC must be 5IK based and assign SIK Integrasi management responsibility in separate unit which is more powerful Performance of SIK Integrasi Puskesmas in South Jakarta was poor because of there is no comprehensive resources, so information system process has been inappropriate. Attempts to identify resources and provide operational policy of budgeting process by Dinas Kesehatan are needed for improving quality of SIK Integrasi Puskesmas.
ABSTRAK Masih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bintan dan rendahnya anggaran kesehatan masyarakat di daerah menyebabkan Puskesmas belum maksimal dalam menjalan fungsi strategisnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk melihat efektifitas BOK dalam percepatan MDGs di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 dan Tahun 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa Bantuan Operasional Kesehatan belum efektif dalam mendukung percepatan MDGs. Hal ini disebabkan karena pegawai masih berorientasi pada uang lumpsum, peruntukkan kegiatan lebih besar diluar program tujuan MDGs dan menurunnya anggaran kesehatan dari APBD setalah ada BOK. Saran: agar Dinas Kesehatan melakukan advokasi kepada legislatif dan executive untuk mempertahankan dan meningkatkan anggaran kesehatan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja program yang dibiayai BOK dan meningkatkan pembinaan ke lapangan untuk memaksimalkan pencapaian MDGs 2015.
ABSTRACT The persistently high maternal mortality rate in the District of Bintan and low areas of public health budget led health centers have not been up in running the strategic function. The study was a qualitative research design with case studies that aim to see the effectiveness of the BOK in the acceleration of MDGs in Bintan regency in Riau Islands Province 2011 and Year 2012. Survey results revealed that the Operational Health Support not been effective in supporting the acceleration of the MDGs. This is because employees are oriented journey?s expences, greater activity outside the designated program goals MDGs and declining health budgets from existing budgets After BOK. Advice: Health Department to advocate for legislative and executive to maintain and improve the health budget, supervise and evaluate the performance of programs financed by BOK and improve guidance to the field to maximize the achievement of the MDGs by 2015.
Latar Belakang : jumlah cakupan skrining kanker serviks merupakan indikator terhadap keberhasilan program skrining kanker serviks di Puskesmas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks. Peningkatan jumlah cakupan yang cukup tinggi pada program skrining Pilot Project Bulan Cegah Kanker Serviks dan penurunan jumlah cakupan skrining pasca Pilot Project menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan tersebut. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program rutin skrining kanker serviks dengan program skrining Pilot Project Bucekas yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Karakteristik Kapabilitas Instansi serta upaya terhadap program keberlangsungan (sustainability). Metode : penelitian kualitatif dengan disain retrospektif kebijakan terhadap 6 informan kunci. Hasil : terdapat perbedaan di dalam implementasi kebijakan program skrining rutin kanker serviks dengan program Pilot Project Bucekas dilihat dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks di Sudinkes Jaksel. Kesimpulan : penguatan terhadap komitmen birokrasi, peran stakeholder, kerjasama lintas program dan sektoral, fungsi manajemen, promosi kesehatan, jejaring dan ketersediaan dana menjadikan Pilot Project Bucekas lebih berhasil dibandingkan dengan program skrining rutin dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks dan belum adanya program sustainability yang matang terhadap program skrining rutin kanker serviks. Pembelajaran dari program Pilot Project Bucekas dapat menjadi landasan kebijakan yang akan diambil oleh policy maker di Sudinkes Jakarta Selatan dan Dinkes Propinsi DKI Jakarta. Kata kunci : skrining kanker serviks, metoda IVA, preventif, kebijakan
Background : The number of cervical cancer screening coverage is an indicator of the success of cervical cancer screening program in the Community Health Center as a form of cervical cancer control policy implementation. Increasing the amount of coverage is high enough in screening programs “Pilot Project Prevent Cervical Cancer Month” ( Bucekas) and decrease the amount of coverage after Universitas Indonesia the Pilot Project showed that factors influencing the decline in coverage. Purpose : this study aimed to compare the implementation of routine cervical cancer screening program with a screening program identified Bucekas Pilot Project of the factors that influence the implementation of the policy are environment conditions, the Inter-Organization Relationship, Organizational Resources and Capabilities Agency Characteristics and efforts toward program sustainability. Methods : qualitative research design with retrospective policy to 6 key informants. Results: there are differences in policy implementation routine cervical cancer screening program with Pilot Project Bucekas program views of the four factors that influence the implementation of cervical cancer control policy at South Jakarta Health Office. Conclusions : The strengthening of the commitment of the bureaucracy, the role of stakeholders, cooperation and cross-sectoral program, the function of management, health promotion, networking and the availability of funds makes the Pilot Project Bucekas more successful than the routine screening program in improving the coverage of cervical cancer screening and the absence of a mature sustainability programs against routine screening program for cervical cancer. Learning from the Pilot Project Bucekas program can be the base policy to be taken by policy makers in South Jakarta Sudinkes and health office of DKI Jakarta. Keywords : cervical cancer screening, VIA methode, policy