Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Perancah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pekerjaan konstruksi, Pekerjaan perancah berkontribusi pada munculnya faktor risiko gangguan otot tulang rangka akibat kerja (gotrak) atau musculoskeletal disorders (MSDs). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko terjadinya gotrak pekerja perancah di PT X. Jenis penelitian adalah potong lintang dengan responden karyawan di PT X sebanyak 156 karyawan. Penilaian faktor risiko ergonomi di tempat kerja dilakukan dengan pendekatan penilaian tingkat risiko pekerjaan dan keluhan subjektif pekerja. Responden memberikan informasi karakteristik individu, risiko ergonomi menggunakan metode (Rapid Entire Body Assessment atau REBA) dengan hasil yang mencapai nilai tinggi dan sangat tinggi. Tingkat risiko ergonomi menunjukkan 66,23 % responden termasuk kategori risiko tinggi dan 33,77 % responden termasuk kategori risiko rendah. Analisis keluhan gotrak pada pekerja menggunakan kuesioner Nordic Body Map menghasilkan 3 keluhan tertinggi yaitu leher bahu dan tangan/pergelangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya Gotrak pekerja perancah di PT X pada gotrak 12 bulan yaitu usia ≥ 30 tahun OR 1,91(95% CI 1,37-3,25), masa kerja ≥ 10 tahun OR 2,42(95% CI 1,39-4,19), Jenis Pekerjaan perancah OR 8,77() (95% CI 3,93-19,55) dan Skor REBA tinggi OR 2,81 (95% CI 1,39-5,67). Sedangkan faktor risiko gotrak yang menyebabkan absen 12 bulan terakhir adalah usia ≥ 30 tahun OR 1.32 (95% CI 1.18-1.76), masa kerja ≥ 10 tahun OR 1.65 (95% CI 1.03-2.65), jenis pekerjaan perancah OR 10,98(95% CI 4,26-28,26), skor REBA tinggi 2,53(1,78-3,00), demands at work tinggi OR 1.65 (95% CI 1.02-2.51), work organization and job contents tinggi OR1.44 (95% CI 1.28-2.93), untuk faktor risiko 7 hari terakhir yaitu jenis pekerjaan perancah OR 2,79(95% CI 1,28-6,07), health and wellbeing rendah OR 1.43 (95% CI 1.09-1.84)

---

Scaffolding is an inseparable part of a construction work. Scaffolding work contributes to the emergence of risk factors for skeletal muscle disorders due to work (gotrak) or musculoskeletal disorders (MSDs). The purpose of this study was to analyze the risk factors for the occurrence of scaffolding at PT X. This type of research was crosssectional with 156 employees as respondents at PT X. Ergonomics risk factor assessment in the workplace is carried out with an approach to assessing the level of occupational risk and subjective complaints of workers. Respondents provided information on individual characteristics, ergonomic risks using the method (Rapid Entire Body Assessment or REBA) with the results achieving high and very high scores. The level of ergonomics risk shows that 66.23% of respondents are in the high risk category and 33.77% of the respondents are in the low risk category. The analysis of cough complaints on workers using the Nordic Body Map questionnaire resulted in the 3 highest complaints, namely neck, shoulders and hands/wrist. This study shows that the risk factors for the occurrence of Gotrak scaffold workers at PT X at 12 months old are age 30 years OR 1.91 (95% CI 1.37-3.25), working period 10 years OR 2.42 (95 % CI 1.39-4.19), awkward posture OR 6.24 (95% CI 2.40-16.21). While the risk factors for gotrak that caused the absence of the last 12 months are age 30 years OR 1.32 (95% CI 1.18-1.76), years of service ≥ 10 years OR 1.65 (95% CI 1.03-2.65), type of work OR 10.98 (95% CI 4.2628.26), REBA score 2.53 (1.78-3.00), demands at work OR 1.65 (95% CI 1.02-2.51), work organization and job contents OR1.44 (95% CI 1.28-2.93, for risk factors for the last 7 days, namely type of work OR 2.79 (95% CI 1.28-6.07), health and wellbeingOR 1.43 (95% CI 1.09-1.84).

Abstrak: Permasalahan kesehatan yang berulang sejak dulu menimbulkan pertanyaan apakah program kesehatan yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini telah tepat atau belum. Disini fungsi dari Komisi IX sebagai lembaga pengawas diharapkan berjalan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya yang berasal dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai macam cara. Akan tetapi, belum pernah ada sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah berbagai aktivitas pengawasan tersebut telah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Komisi IX DPR RI memiliki staf yang khusus menangani media sosial dan ahli terhadap permasalahan kesehatan yang spesifik, membangun komunikasi yang intensif dengan akademisi dan berbagai stakeholder kesehatan, dan merapikan dokumentasi dari setiap mekanisme pengawasan yang dilakukannya kepada mitra. Bagi pemerintah, dalam menjalankan programnya sebaiknya selalu berpegang pada hasil kesepakatan dengan Komisi IX DPR RI, hendaknya selalu memperhatikan alokasi anggaran dan peraturan yang terkait, proaktif pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi IX DPR RI. Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan penelitian tentang fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI dengan menggunakan studi kasus lainnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang peran lain dari Komisi IX DPR RI, misalnya fungsi legislasi ataupun fungsi anggaran.