Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesehatan menjadi kewenangan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di daerah diperlukan kecukupan alokasi pendanaan kesehatan dalam anggaran pemerintah baik pusat maupaun daerah, hal ini merupakan faktor pcnting keberhasilan desentralisasi bidang kesehatan. Berdasarkan alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2005, pemerintah daemh telah mengalokasikan dana sebesar 12,55% dari total APBD Kabupaten untuk pendanaan bidang kesehatan. alokasi anggaran ini sudah mendekati apa yang tercantum dalam Sistcm Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah berupaya mengakomodir ketentuan dari pusat tentang bcsamya dana yang hams dialokasikan untuk bidang kesehatan, hal ini terbukti dengan meningkatnya anggaran untuk bidang kesehatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari alokasi anggaran kesehatan di Kabupaten Cirebon sudah mendekati ketentuan dalam Sistem Kesehatan Nasional tetapi biia dilihat dari anggaran kesehatan pcrkapita penduduk tahun 2005 sebesar Rp.52.650 masih sangat jauh dari ketentuan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar Rp.l20.000 (US $ 12) per kapita penduduk pcrtahun. Faktor~faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan pada tahun 2006 serta pemanfaatan alokasi APBD terhadap pendanaan bidang kesehatan yang dimulai dari sumber-sumber pembiayaan sampai bagaimana dana tersebut djgunakan dan kepada siapa dana tersebut dipemntukan masih belum diketahui. Maka sangat panting dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan di Kabupaten Cirebon dan menganalisis pemanfaatan alokasi pendanaan bidang kesehatan bersumber pemerintah pada tahun anggaran 2006 dan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terhadap pembangunan kesehatan. Penelitian ini mcnggunakan metodc penelitian kualitatifl bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pendanaan bidang kesehatan bersumber pemerintah, pola pendanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Tahapan yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis dokumen keuangan pada instansi yang menerima pendanaan bidang kesehatan, dan melaksanakan wawancara mendalam dengan pejabat terkait untuk mendapatkan konirmasi komitmen stakeholders dalarn pendanaan lcesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pernerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah mempunyai komitmen yang baik tentang pola pendanaan kesehatan terbukti pemerintah daerah sudah merelisasikan dana untuk bidang kesehatan sebesar l3,20% dari total APBD, pendanaan kesehatan merupakan bidang yang perlu diprioritaskan untuk menunjang pembangunan manusia utamanya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendanaan kesehatan adalah besamya dana APBD, kemampuan advokasi, negosiasi, kemampuan penyusunan anggaran dan masukan berupa usulan/aspirasi dari masyarakat. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2005 disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp. 52.650. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp.83.6I l. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupatcn Cirebon pada tahun 2005 tanpa disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp.43.l54. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 tanpa disertai mcnunjang kegiatan UKM. Pola Belanja di BRSUD Axjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU. Disarankan untuk Dinas Kesehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan lebih langsung kepada kegiatan UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.dengan gaji pegawaj adalah sebesar Rp.77.743. Terlihat adanya peningkatan pendanaan dengan peningkatan pencapaian target program, pola belanja di Dinas Kesehatan belum menunjukkan Pola Belanja yang ideal, BAU di Dinas Kesehatan lebih besar dari BOP dimana BOP sangat diperlukan untuk mcnunjang kegiatan UKM. Pola Belanja di BRSUD Arjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU. Disarankan untuk Dinas Kesehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan lebih langsung kepada kegiatan UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.

Penyakit kusta merupakan masalah kesehatan masyarakat yang khusus, karena cacat permanen yang diakibatkannya menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Menurut laporan WHO tahun 2000 Indonesia menempati peringkat ke 4 penderita kusta di dunia setelah India, Brazil dan Myanmar. Pada tahun 2000 penderita kusta di Indonesia tercatat sebanyak 20.731 orang dengan prevalensi 0,88/10.000 penduduk, dan ditemukan cacat tingkat II sebesar 9%. Di Jawa Barat tahun 2000 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 1609 orang dengan prevalensi 1,09/10000 penduduk dan ditemukan cacat tingkat II sebesar 5,78%. Sedangkan di Kabupaten Cirebon tahun 2000 ditemukan penderita kusta baru sebanyak 392 orang dengan prevalensi 1,92/10000 penduduk dan ditemukan cacat I sebesar 14,79%, cacat tingkat ll sebesar 4,33%.Berdasarkan hal tersebut maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang penyebab cacat pada penderita kusta dengan mengidentifikasi faktor risiko penyebab cacat pada penderita kusta baru, yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor demografi (umur, pendidikan, pekerjaan), pengetahuan, lama sakit, tipe kusta, dan faktor ekstemal terdiri dari metode penemuan kasus, sosio-ekonomi / pendapatan.Rancangan penelitian menggunakan studi kasus kontrol tidak berpadanan, dengan kelompok kasus adalah penderita kusta baru, yang dinyatakan cacat tingkat I, kelompok kontrol adalah penderita kusta baru yang dinyatakan tidak cacat oleh petugas kusta puskesmas pada saat pertamakali ditemukan dan tercatat pada kartu penderita. Sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 90 orang kasus dan 90 orang kontrol dengan perbandingan 1:1. Analisis yang digunakan adalah analisis bivariat dan analisis multivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara variabel pengetahuan, sosio ekonomi / pendapatan dengan terjadinya cacat tingkat I pada penderita kusta baru, OR = 2,09 95% CI : 1,04 - 4,17 dan OR = 2,56 95% CI : 1,3i - 5,00. Sedangkan variabel umur, pendidikan, pekerjaan, lama sakit, tipe kusta, metode penemuan kasus tidak ada hubungan yang bermakna dengan terjadinya cacat tingkat I pada penderita kusta baru.Intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kecacatan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan bagi masyarakat, meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat sosio ekonomi rendah terutama tentang paket pengobatan kusta di puskesmas.

Leprosy is a specific public health problem, due its permanent disabilities causing social problems in the communities. WHO report showed that in 2000, Indonesia was the fourth country with most prevalent leprosy cases in the world, after India, Brazil, and Myanmar. It was reported in 2000 that there were 20,731 Indonesian leprosy patients with prevalence of 0.88/10.000 people. The proportion of cases with grade II disability was 90%. During the same year, as many as 1.609 new cases were found in West Java with the prevalence of 1.09/10.000 people. The corresponding proportion with grade II disability was 5.8%. There were 392 new leprosy patients reported particularly in the Kabupaten (regency of) Cirebon, with the prevalence of 1.92/10.000 inhabitants. Grade I disability was 14.8% and the grade 1I was 4.3%.Based on those facts, it was thought that a research concerning determinants of leprosy disability necessary. Such a research should be able to identity internal risk factors of disability (i.e. age, education, occupation, knowledge, length of illness and type of leprosy) and external risk factors (i.e. case detection method and socio-economic status/income).This unmatched-case control study defined the "cases" as new leprosy patients with grade I disability and the "controls" as new leprosy patients (firstly detected and recorded by health officers for leprosy in Puskesmas), without any disability. Minimum required sample size for each group was 90 (ratio control to cases = 1 : 1). Data was analyzed using bivariate and multivariate approaches. Our findings showed that were significant associations between grade I disability and several independent variables, i.e. knowledge (OR= 2.1; 95% CI: 1.04-4.2) and socio-economic status / income (OR= 2.6; 95% CI: 1.3-5.0). Other independent variables, i.e. age, education, occupation, length of illness, type of leprosy and case detection method, were not associated with grade I disability.Recommended intervention could be done was to decrease disability rate by improving quantity and quality of information dissemination activities in the community. More attention should be paid when dissemination information about leprosy medication protocols and about disability prevention program for low socio-economic segment of population.