Abstrak: Angka kematian ibu di Indonesia relatif masih tinggi (228 per 100.000 kelahiran hidup). Tingginya angka kematian ibu terkait dengan pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang masih rendah. Sebagian pemanfaatan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas non kesehatan. Penelitian ini menguji secara empiris pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan, dan membandingkannya dengan non fasilitas kesehatan dengan tenaga non kesehatan dan non fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan, serta determinan yang mempengaruhi pemanfaatan layanan persalinan tersebut.Penelitian ini dilakukan terhadap ibu yang melahirkan anak terakhir dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2007) dengan menggunakan data SDKI 2007. Determinan pemanfaatan layanan persalinan dapat dilihat dari faktor predisposing, enabling dan need.Metode penelitian yang digunakan adalah crosssectional dengan menggunakan analisis multinomial logit. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 13.120 sampel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memilih memanfaatkan layanan persalinan di non fasilitas kesehatan dengan tenaga non kesehatan sebesar 23,4%, dan memanfaatkan layanan persalinan di non fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan sebesar 31,4%, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan sebesar 45,2%.Determinan yang mempengaruhi pemanfaatan layanan non fasilitas kesehatan dengan tenaga non kesehatan adalah status sosial ekonomi, pendidikan, paritas, wilayah, frekuensi kunjungan ANC, umur, pengetahuan akan tanda komplikasi kehamilan dan pengalaman akan tanda komplikasi kehamilan. Sedangkan determinan yang mempengaruhi permanfaatan non fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan mempunyai variabel yang sama dengan non fasilitas kesehatan dengan tenaga non kesehatan.Penelitian ini menyarankan percepatan jaminan kesehatan semesta (universal coverage) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Penelitian ini juga menyarankan agar dilakukan analisis lebih lanjut tentang pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang menggunakan jaminan asuransi kesehalan seperti Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta Kemitraan Bidan dengan Dukun.

---

Maternal mortality ratio in Indonesia is still relatively high (228 per 100,000 live births). High rate of maternal mortality is often associated with the low rate of delivery services in health facilities and delivery assisted by health personnel. Some deliveries are assisted by health personnel at home. This study empirically examines the utilization of delivery services at health facilities compared to non health facilities with non health personnel assistance, and non health facilities with health personnel assistance, and the determinants influencing the utilization of delivery services.This study examines mothers who gave birth the last child during (2002-2007) by using IDHS 2007 data. Determinants of utilization of delivery services can be seen from predisposing, enabling, and need factors. The design of this study is cross sectional with total sample size of 13,120 mothers. Futher analysis was applied using multinomial logit analysis.The results revealed that 23.4% mothers chose non health facilities with non health personnels for delivery service. Those who utilized non health facilities with health personnel was 31.4%, and 45.2% mothers used health facilities.Determinants that affect health service utilization by non health facilities with non health personnel assistance are socioeconomic status, education, parity, region, frequency of ANC visits, age, knowledge of the signs of pregnancy complications and experience of the signs of pregnancy complications. The determinants that influence utilization of non health facility with health personnel assistance have the same variables with non health facility with non health personnel assistance.This study suggests that the acceleration of the Jaminan Kesehatan Semesta (universal coverage) and the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH) to reach all provinces in Indonesia. This study also suggested further analysis on the effect of some public health programs on the use of delivery service in health facilities and delivery service by health personnel. The programs include Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), and Kemitraan Bidan dengan Dukun.

Abstrak: Trauma adalah cedera atau rudapaksa atau kerugian psikologis atau emosional. Untuk mengidentifikasi status mortalitas pasien trauma dibutuhkan skor trauma yang digunakan untuk menilai korban trauma diantaranya adalah RTS, ISS dan TRISS. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui skor trauma yang paling optimal digunakan di IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sehingga dapat diketahui batasan skor yang dapat mengancam nyawa dengan menggunakan disain kohort retrospektif. sampel yang digunakan adalah seluruh pasien trauma yang datang ke IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2013 sebanyak 1306. Skor RTS yang optimal pada penelitian ini sebesar 7,69 dengan sensitivitas 35,3% dan spesifisitas 99,4%, dengan OR 97,247 yang berarti skor RTS < 7,69 mampu mengidentifikasi 97,247 kali dibandingkan dengan skor RTS ≥ 7,69. Skor ISS yang optimal pada penelitian ini sebesar 39,5 dengan sensitivitas 11,8% dan spesifisitas 15%, dengan OR 45,084 yang berarti skor ISS ≥ 39,5 mampu mengidentifikasi 45,084 kali dibandingkan dengan skor ISS < 39,5. Skor TRISS yang optimal sebesar 99,35 dengan sensitivitas 76,5% dan spesifisitas 60,2% dengan OR 4,924 yang berarti skor TRISS < 99,35 mampu mengidentifikasi 4,924 kali dibandingkan dengan skor TRISS ≥ 99,35. Batasan skor TRISS yang digunakan di IGD RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mengidentifikasi status mortalitas sebesar 99,35. Kata kunci: Trauma, status mortalitas 8 jam pertama, RTS, ISS, TRISS

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.

Abstrak:

Belum terdapatnya bentuk dokumen peraturan sesuai dengan Kepmenkes nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dan Permenkes nomor 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hal yang menyebabkan belum dilaksanakannya pembuatan dokumen HBL ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dikaitkan dengan aspek yuridis normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif retrospektif pada 11 informan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa komunikasi kebijakan HBL masih belum konsisten dan tersosialisasikan secara optimal, sumberdaya belum memadai dan komitmen implementasi kebijakan yang masih rendah serta struktur birokrasi yang belum jelas dalam koordinasi pelaksanaan HBL menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan HBL. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan HBL di RSUD Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 belum optimal sehingga membutuhkan advokasi kebijakan lebih lanjut.

ABSTRACT

Unavailable documentation of regulation due to policy Kepmenkes number 772 of 2002 on The Guidelines for Internal Hospital Regulation (Hospital By Laws) and Permenkes number 755 of 2011 on the Implementation Medical Committee in General District Hospitals Prof. dr. M. Ali Hanafiah SM Batusangkar, showed that the implementation of the policy has not been implemented optimally. Aims of this study is to assess documentation of regulation has not been done according to HBL Guidelines based on factors that influenced policy implementation, such as Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure associated with normative legal aspects. This study uses Retrospective Qualitative methode using 11 informants and document review. Result shows that the communication policy of HBL is still not consistant and optimal socialized, fully-unsupported resources and low commitment of policy implementation and unclear bureaucratic structures in the coordination of the implementation of the HBL as influencing factors to make HBL. As the conclusion is that policy implementation in General Hospitals District Prof.dr.M.Ali Hanafiah SM Batusangkar West Sumatra Province in year 2013 has not been implemented optimally and need further advocacy as well.

 

Abstrak:

---