Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
362.11 HOS
[s.l.] : Jakarta: GTC, 2009, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
362.11 HOS
[s.l.] : Jakarta: GTC, 2009, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
362.11 HOS
[s.l.] : Jakarta: GTC, 2009, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
362.11 HOS
[s.l.] : Jakarta: GTC, 2009, s.a.]
Kumpulan Daftar Isi Buku   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Maria R.L. Koagouw, Hari Kusnanto, Andreasta Meliala
JMPK Vol.07, No.03
Yogyakarta : UGM, 2004
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Duma; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Ali Ghufron Mukti, Yassir; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Sowarta Kosen, Andreasta Meliala, Gea Pandhita
Abstrak:
Latar belakang: Rasio klaim BPJS Kesehatan yang melampaui 100% pada tahun 2024 menunjukkan tekanan berat terhadap keberlanjutan finansial program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kontributor utama kondisi ini adalah penyakit ginjal kronik (PGK), yang termasuk penyakit katastropik dengan beban biaya sangat tinggi. Data BPJS mencatat bahwa pengeluaran untuk PGK stadium 5 meningkat tajam, dari Rp6,7 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,2 triliun pada tahun 2024. Mengingat PGK sangat berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diprediksi, seperti usia ≥60 tahun, diabetes melitus, dan hipertensi, maka upaya deteksi dini dan pengobatan segera memiliki potensi besar untuk mencegah progresi penyakit dan secara signifikan menurunkan beban biaya nasional. Masalah Penelitian: Belum diketahui secara pasti besaran reduksi kasus gagal ginjal, penurunan kebutuhan hemodialisis, serta penghematan biaya yang dapat dicapai melalui penerapan skrining dan intervensi dini pada populasi usia ≥60 tahun dengan PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid Diabetes Mellitus dan hipertensi. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi reduksi biaya PGK melalui skrining dini menggunakan Cystatin C serta intervensi segera dengan terapi SGLT2i dan RASi, terutama pada populasi usia ≥60 tahun dengan atau tanpa PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid. Penelitian juga menilai dampaknya terhadap penurunan pasien hemodialisis dan beban pembiayaan BPJS. Metodologi: Penelitian ini merupakan studi non eksperimental dengan menggunakan desain studi cross sectional,  berbasis data besar BPJS Kesehatan tahun 2023–2024. Populasi penelitian adalah peserta JKN usia ≥60 tahun dengan atau tanpa komorbid diabetes dan hipertensi. Analisis mencakup perhitungan prevalensi PGK, jumlah kasus PGK stadium 5, estimasi biaya skrining Cystatin C, biaya intervensi SGLT2i dan RASi, serta reduksi biaya hemodialisis. Algoritme penelitian mengikuti model reduksi biaya yang dikembangkan oleh Prof. Ascobat Gani. Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa deteksi PGK pada stadium awal mampu mencegah sebagian besar pasien mengalami progresi menuju stadium 5 atau tahap gagal ginjal. Ketika progresi ini dapat dicegah, jumlah pasien yang memerlukan hemodialisis menurun secara signifikan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan skrining dan memberikan intervensi dini terbukti jauh lebih rendah dibandingkan biaya penatalaksanaan hemodialisis selama satu tahun. Upaya pencegahan progresi PGK melalui deteksi dan terapi dini memiliki potensi besar untuk menghasilkan penghematan biaya dalam skala nasional. Kesimpulan: Skrining dini dan pengobatan segera terbukti secara klinis dan ekonomis lebih efisien dibandingkan penanganan PGK stadium lanjut. Intervensi ini mampu menurunkan progresivitas PGK, mengurangi jumlah pasien hemodialisis, serta memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan. Penerapan program skrining terarah dan intervensi farmakologis pada kelompok risiko tinggi perlu menjadi prioritas nasional untuk menjaga keberlanjutan finansial JKN.

Background: BPJS Kesehatan claims ratio exceeding 100% in 2024 indicates severe pressure on the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN) program. One of the main contributors to this condition is chronic kidney disease (CKD), which is a catastrophic disease with a very high cost burden. BPJS data shows that spending on stage 5 CKD increased sharply, from IDR 6.7 trillion in 2023 to IDR 8.2 trillion in 2024. Given that CKD is closely related to predictable risk factors, such as age ≥60 years, diabetes mellitus, and hypertension, early detection and prompt treatment efforts have great potential to prevent disease progression and significantly reduce the national cost burden. Research Problem: The extent of reduction in kidney failure cases, reduction in hemodialysis needs, and cost savings that can be achieved through the implementation of screening and early intervention in the population aged ≥60 years with CKD who have or do not have comorbid factors of Diabetes Mellitus or and hypertension is not yet known. Research Objective: This study aims to analyze the potential for reducing CKD costs through early screening using Cystatin C and immediate intervention with SGLT2i and RASi therapy, especially in the population aged ≥60 years with or without CKD who have or without comorbid factors. The study also assesses its impact on reducing hemodialysis patients and the burden of BPJS financing. Methodology: This study is a non-experimental study using a cross-sectional study design, based on BPJS Kesehatan large data for 2023–2024. The study population is JKN participants aged ≥60 years with or without comorbid diabetes and hypertension. The analysis includes calculating the prevalence of CKD, the number of stage 5 CKD cases, estimated costs of Cystatin C screening, costs of SGLT2i and RASi interventions, and hemodialysis cost reduction. The research algorithm follows the cost reduction model developed by Prof. Ascobat Gani. Results: The analysis results show that early stage CKD detection can prevent most patients from progressing to stage 5 or kidney failure. When this progression can be prevented, the number of patients requiring hemodialysis decreases significantly. Furthermore, the costs of screening and early intervention have been shown to be significantly lower than the cost of one year of hemodialysis treatment. Preventing CKD progression through early detection and therapy has significant potential to generate cost savings nationally. Conclusion: Early screening and prompt treatment have been shown to be clinically and economically more efficient than managing advanced CKD. This intervention can reduce CKD progression, reduce the number of hemodialysis patients, and provide significant cost savings for the National Health Insurance (BPJS Kesehatan). Implementing targeted screening programs and pharmacological interventions in high-risk groups needs to be a national priority to maintain the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN).
Read More
D-606
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fransisren; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Adang Bachtiar, Ede Surya Darmawan, Andreasta Meliala, Andi Sakurawati
Abstrak:
RSUD Weda mengalami masalah rendahnya pemanfaatan tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) yang berdampak rendahnya cost recovery rate sebesar 48,2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang memengaruhi rendahnya BOR di RSUD Weda. Penelitian non eksperimental dengan data kualitatif. Penelitian dilakukan di RSUD Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Waktu pelaksanaan pengumpulan data yaitu pada bulan Juni 2022. Data dikumpulkan secara wawancara mendalam, telaah dokumen, serta observasi. Faktor yang berperan terhadap rendahnya tingkat hunian di RSUD Weda yaitu faktor mutu pelayanan meliputi masalah diskontinuitas dokter spesialis, ketersediaan obat yang tidak sesuai kebutuhan, dan kebersihan rumah sakit yang kurang; faktor eksternal meliputi faktor kendala geografis, moda transportasi, dan jarak menuju RSUD Weda yang mempengaruhi tingginya biaya operasional, faktor karakteristik masyarakat meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pekerjaan. Masih banyak ditemukan masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah yang memiliki tingkat pendidikan terakhir dibawah SMA, dan hal ini menunjukkan kualitas pengetahuan, dan pemahaman terhadap pentingnya kesehatan juga rendah. Pekerjaan berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan berhubungan dengan cara pembayaran biaya operasional rujukan, dan cara membiayai hidup mereka di tempat rujukan. Dapat disimpulkan bahwa faktor rendahnya mutu pelayanan rumah sakit, karakteristik masyarakat, dan faktor eksternal dapat memengaruhi rendahnya tingkat hunian di RSUD Weda. Kata kunci: Tingkat hunian; cakupan rawat inap; mutu pelayanan; karakteristik masyarakat; faktor eksternal.

RSUD Weda is experiencing the problem of low bed utilization or Bed Occupancy Ratio (BOR) which has an impact on the low cost recovery rate of 48.2%. This study aims to determine the factors that influence the low BOR in RSUD Weda. Non-experimental research with qualitative data. The research was conducted at Weda Hospital, Central Halmahera Regency. The implementation time of data collection is in June 2022. Data were collected through in-depth interviews, document review, and observation. Factors that contribute to the low occupancy ratio in Weda Hospital are service quality factors including discontinuity of specialist doctors, availability of drugs that are not as needed, and poor hospital hygiene; external factors include geographical constraints, modes of transportation, and distance to RSUD Weda which affect the high operational costs, community characteristics include low levels of education and employment. There are still many people in Central Halmahera Regency who have the latest education level below high school, and this shows that the quality of knowledge and understanding of the importance of health is also low. Work is related to income. Income relates to how the referral's operational costs are paid, and how to make a living at the referral site. It can be concluded that the factors of low quality of hospital services, community characteristics, and external factors can affect the low occupancy ratio in RSUD Weda. Keyword(s): Bed Occupancy Ratio; hospitalization coverage; service quality; community characteristics; external factors.
Read More
B-2288
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ronny Sutanto; Promotor: Dumilah Ayuningtyas; Kopromotor: Amal Chalik Sjaaf, Syahrir A. Pasinringi; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Idrus A. Paturusi, Djazuli Chalidyanto, Andreasta Meliala, Sukamto Koesnoe
Abstrak:

Indonesia berpotensi rawan terjadi bencana alam gempa bumi. Kerugian negara akibat bencana alam sejak  tsunami Aceh bulan desember tahun 2004 hingga gempa di sumatera barat mencapai 150 triliun lebih. Selain kerugian harta benda gempa mengakibatkan korban jiwa masif, korban luka, dan kerusakan infrastruktur. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kerugian tersebut terus berulang terjadi hal tersebut diakibatkan oleh karena kegagalan tata kelola. Tata kelola bencana yang baik harus didukung Good Coorporate Governance dan Good Cinical Governance. Bencana gempa bumi di Lombok, Palu, Cianjur dan Turki telah menyebabkan kerusakan infrastruktur kesehatan, menelan korban jiwa massal dan mengakibatkan korban luka berat yang banyak. Korban umumnya adalah kasus patah tulang yang ditangani oleh dokter orthopedi. Pada saat tanggap darurat bencana gempa bumi pertolongan korban menjadi lambat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : tenaga medis lokal turut menjadi korban, distribusi logistik terganggu, peran pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam komando, koordinasi dan komunikasi antar lembaga kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dengan regulasi yang ada, akses menuju layanan rujukan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang terganggu. Hal tersebut menambah keparahan tata kelola bencana gempa bumi bahkan disertai tsunami, likuifaksi, longsor maupun wabah pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk menyusun model tata kelola darurat orthopedi pada fase tanggap darurat bencana gempa bumi berbasis sistem input proses dan output yang terjadi. Menggunakan multi case study methods di Lombok, Palu, Cianjur dan Turki rancangan penelitian ini disusun melalui lima tahapan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa tata kelola pada dimensi karakteristik gempa, faktor eksternal dan resiliensi bangunan fasilitas kesehatan mempengaruhi faktor existing condition yang sudah ada pada tata kelola darurat orthopedi fase tanggap darurat bencana gempa bumi. Konstruksi model dihasilkan dari analisis pengembangan tata kelola lama melalui analisis kesenjangan dari dimensi existing condition dan precondition yang telah dilakukan prediksi acceptancenya berdasar governansi klinis, organisasi dan kebencanaan sebagai rancang bangun adaptive model dari tata kelola bencana yaitu model MELFASSER. Model MELFASSER merupakan penyempurnaan dari tata kelola lama yang disusun dengan memperhitungkan dimensi karakteristik gempa antara lain Magnitude, Epicentrum dan Locations, Fore and After Shock, Side Effect dan juga mempertimbangkan faktor eksternal dan Resiliensi bangunan layanan kesehatan. Hasil temuan ini dikembangkan menjadi ajuan rancangan borang MELFASSE untuk penilaian pemberdayaan local resources dan rekomendasi aktifasi existing condition dan borang RVAHBR untuk penilaian ketahanan gedung faskes sebagai preliminary assessment pada tata kelola darurat orthopedi fase tanggap darurat bencana gempa bumi. borang MELFASSE-R yang disusun diharapkan akan lebih luas pemanfaatannya dan dapat digunakan dengan mudah sesuai dengan kapasitas sumberdaya lokal dalam menyusun rekomendasi aksi selanjutnya pada saat fase tanggap darurat bencana gempa bumi.


 

Indonesia is prone to potential earthquake natural disasters. State losses due to disasters since the Aceh tsunami in December 2004  to West Sumatra earthquake reached more than 150 trillion rupiah. Apart from significant property lossess, the earthquake resulted in massive loss of life, injuries and infrastructure damages. Over the past 5 years, these losses have continued to occur repeatedly, this is due to failures in governance. Good disaster governance must be supported by Good Corporate Governance and Good Clinical Governance. Earthquake disasters in Lombok, Palu, Cianjur and Turkey lead to many health infrastructures damage, severe mass casualties, and resulted in many serious injuries. Victims of serious injuries most commonly suffer from bone fractures that require treatment by an orthopedic surgeon. During the earthquake response phase, humanitarian aid to victims was slow due to several things, including : local medical personnel became victims, logistics distribution was disrupted, the role of government and non-governmental institution in command, coordination and communication among disasters institution  was not fully integrated with existing regulations, access to health referral services and health facilities is disrupted. This increases to the severity of earthquake disaster governance, even accompanied by tsunamis, liquefaction, landslides and pandemic outbreaks. The aim of this research is to establish a model for orthopedic emergency governance in an earthquake disaster response phase based on the process input and output systems. Using multi case study methods in Lombok, Palu, Cianjur and Turkey, this research design was structured through five stages with a qualitative approach. The research results obtained from the gap analysis showed that governance in the dimensions of earthquake characteristics, external factors and resilience of health facility buildings influenced existing condition factors that already established in orthopedic emergency governance during the response phase earthquake disasters. The model generated from development analysis of existing disaster governance through gap analysis of existing conditions dimensions and preconditions whose acceptance predictions have been carried out based on clinical, organizational and disaster governance as a design for an adaptive model of disaster governance, namely the MELFASSER model. The MELFASSER model is an adaptive model from an established existing disaster governance systems in consideration of earthquake characteristics dimensions including Magnitude, Epicenter and Location, Fore and AfterShock, Side effects and also considering External factors and the Resilience of health service buildings. The results of these findings were developed into a proposal to design the MELFASSE form for assessing the empowerment of local resources and recommendations for activating existing conditions and the RVAHBR form for assessing the resilience of health facility buildings as a preliminary assessment in orthopedic emergency management during the earthquake emergency response phase.  The proposed MELFASSE-R forms is hopefully will have a broader use and to be easily adapted and carried out by existing local resources as a recommendation for further action in the response phase of an earthquake disaster.

 

 

Read More
D-562
Depok : FKM UI, 2024
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive