Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 menjadi ancaman yang serius. Kejadian tersebut menimbulkan bencana kekurangan pangan dan gizi yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Tim Pangan dan Gizi (TPG) adalah suatu tim kerja dengan dasar hukum Inmendagri nomor 23/1998 dan SK Gubernur Propinsi Jambi nomor 63/1999 yang secara berjenjang membantu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam upaya menunjang pemantauan, evaluasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi secara lebih cepat, tepat, dan terpadu, serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi sektoral. Pada kenyataannya TPG Propinsi jambi mempunyai masalah dalam melaksanakan koordinasi TPG Propinsi. Untuk itu penulis ingin mengetahui gambaran pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di Propinsi Jambi tahun 2000. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, penelusuran data yang terdokumentasi, dan observasi yang mencakup 18 orang informan anggota TPG Propinsi dan Kabupaten/Kota, informan ini adalah para pejabat struktural di instansi terkait yang memahami kegiatan TPG Propinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi TPG Propinsi Jambi dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi belum efektif, karena elemen input yang dianalisis ternyata belum semua mendukung proses, yaitu belum adanya uraian tugas dan anggaran, sehingga proses koordinasi belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan rapat koordinasi belum konsisten, perencanaan, pembinaan dan evaluasi belum terpadu. Kondisi ini tercermin dalam output dimana dokumen perencanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan TPG Kabupaten belum lengkap. Mengingat koordinasi antar sektor terkait dalam wadah TPG Propinsi belum mencapai hasil yang efektif, maka untuk memperoleh hasil guna dan daya guna kegiatan TPG Propinsi yang maksimal disarankan untuk meningkatkan keterbukaan diantara anggota TPG Propinsi melalui rapat berkala yang konsisten, pembuatan uraian tugas, perencanaan dan evaluasi yang terpadu, serta memperbaiki organisasi TPG sesuai dengan peraturan dan perundangan yang mengacu kepada desentralisasi, otonomi daerah, dan kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah administrasi di bidang kesehatan, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Analysis of Coordination of Nutrition and Food Team's in Implementation of National Movement for Nutrition and Food Problems Intervention in Jambi Province, 2000Economic crisis in Indonesia since the middle of 1997 has become a serious threat, and caused the nutrition and food deficiency disaster that worsen the human resources quality in the future. Nutrition and Food Team is a hierarchical team work that supports and assists the governor in evaluating and control is the nutrition and food availability to prevent the nutrition and food deficiency accurately and quickly. In addition, as an integrated activity, Nutrition and Food Team aims to increase the inter-related sector's communication and coordination. In fact, this team has a coordination problem. There fore, it is necessary to observe that's coordination implementation in ?National Movement of Nutrition and Food Aspect in 2000". This research is a case study with qualitatively approached. Data is gathered through in-depth interview, collection of documented data and observation. In-depth interview is conducted with 18 informants who were member of that team. They are structural staffs in related instances. The results showed there is ineffectiveness coordination, because there is no special job description and no special cost to support the process. So that, it was cannot be carried out well. This condition was reflected through inconsistency meetings, disintegrated evaluating and planning. There fore, the openness must be increased among the Team's members through conducting the periodic meetings. The other side, it is important to design the special job description, to allocate the special cost, to make integrated evaluating and planning, and upgrade the Team's structure toward the autonomic and decentralized rule.