Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

---

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

Abstrak: Pada saat ini tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutusemakin meningkat seiring dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan makin mudah didapatkan arus informasi terkini. Minat beli ulang pelanggan adalah suatu perilaku pelanggan yang di dasari oleh adanya rasa kepuasan, loyalitas dan persepsi pasien dalam memilih suatu rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesinambungan mutu pelayanan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran minat beli ulang dan hubungannya dengan kepuasan, loyalitas dan persepsi pemilihan rumah sakitpasien rawat inap kebidanan di RSAB Harapan Kita Jakarta. Dengan menggunakan rancangan penelitian analitik deskriptif dengan cross sectional, melibatkan 150 responden. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa univariat, bivariat dengan uji chi square serta multivariate dengan menggunakan uji regresi logistic ganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan, loyalitas dan persepsi pemilihan rumah sakit yang dirasakan oleh pasien rawat inap kebidanan di RSAB Harapan Kita mempunyai hubungan yang bermakna dengan minat beli ulang pasien pada pelayanan di rumah sakit setelah dikendalikan oleh kepemilikan asuransi, besarnya pendapatan pasien per bulan dan kemudahan pasien dalam mengakses rumah sakit dari segi transportasi. Setelah dilakukan uji regresi logistic ganda, didapatkan bahwa persepsi pasien dalam memilih rumah sakit mempunyaipengaruh yang dominan terhadap minat beli ulang.Dalam rangka untuk meningkatkan angka kunjungan pasien ke RSABHarapan Kita, maka perlu disarankan kepada pihak manajemen untuk lebihmeningkatkan citra pelayanan di rumah sakit, memperbaiki tampilan fisik rumah sakit serta meningkatkan SOP pelayanan dengan prioritas utama untuk meningkatkan rasa puas bagi pasien di rumah sakit. Kata kunci :Minat beli ulang, kepuasan, loyalitas, persepsi pemilihan rumah sakit.

Abstrak:

Pelayanan kedokteran keluarga merupakan bagian pelayanan kesehatan primer, adalah pelayanan kesehatan esensial dan merupakan kontak pertama masyarakat kepada sistem pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan WHO tahun 2007, negara dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat memiliki anggaran yang kecil dalam pembiayaan kesehatannya. Pelayanan kedokteran keluarga memandang pasien bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan dengan keluarga dan komunitasnya, dilakukan dengan cara komprehensif, berkesinambungan, kontinu dan patient centered. Kementerian Kesehatan telah menyusun rancangan kebijakan pelayanan kedokteran keluarga sejak tahun 2010 dan masih berproses hingga saat ini. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak penyusunannya, maka dipandang perlu melakukan pengembangan terhadap rancangan tersebut.

Family medicine is a part of primary helath care, which a essential health care and being first contact to the health care system.According to WHO annual report in year of 2007, a country with a strong primary health care have a smaal amount for their country health budgetting. Family medicine treat the patient not only just an individual but also as a unity with the family and their community, by doing a comprehensif, sustainable, continu and patient centered. Ministry of Health of Republic of Indonesia has already design a family medicine policy in year of 2010 and still in process until nowadays. Regarding the developments in science and technology since its formulation, it is necessary to conduct development of the design.

Abstrak:

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat adalah dengan dikembangkannya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Bagi pegawai negeri, jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut berbentuk Asuransi wajib Kesehatan.Dalam hal ini perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan sejumlah faktor pemanfaatan kartu Askes oleh peserta wajib PT. ASKES dengan upaya mendapatkan pengobatan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tahun 2002. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang. Sedangkan responden yang diteliti adalah sebanyak 110 orang.Faktor-faktor yang diteliti dikategorikan atas pertama faktor predisposing yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, pangkat/golongan, suku/keturunan, agama/kepercayaan, status pekerjaan, status pendidikan, pengetahuan. Kedua faktor enabling terdiri dari jarak ke Puskesmas dan kepesertaan asuransi lain. Faktor yang ketiga faktor need yaitu persepsi keseriusan penyakit.Secara statistik, penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis univariat digunakan untuk melihat gambaran secara deskriptif. Analisis bivariat dengan uji chi square digunakan untuk melihat bagaimana hubungan diantara faktor-faktor yang ada pada peserta wajib PT. ASKES dengan pemanfaatan kartu Askes. Sedangkan analisis multivariat berfungsi untuk menemukan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, pangkat/golongan, status pendidikan, status pekerjaan, jarak ke Puskesmas, kepesertaan asuransi, dan faktor need. Dari hasil analisis multivariat ketujuh variabel tersebut, ternyata variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah umur, status pekerjaan dan faktor need. Sedangkan variabel yang paling berhubungan dengan pemanfaatan kartu Askes adalah variabel umur.Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dianjurkan antara lain, pertama PT. Askes hendaknya mengkaji ulang pemanfaatan kartu Askes khususnya bagi peserta yang usia lanjut (manula). Kedua PT. ASKES hendaknya menyediakan Poliklinik yang memadai bagi peserta yang usia lanjut (manula).

---

 

Some Factors Related to ASKES Card Usage by Compulsory in Obtaining Mobile Care Treatment at the Public Health Service of South Jambi Sub district in Jambi Municipality in 2002One of government attempts of keeping public health care is developing public health insurance. For the governmental officers, this insurance is given in the form of health compulsory insurance.In the respect, there should be a research aimed at obtaining a description on relationship between ASKES card usage factors by its compulsory holders and their attempts of getting mobile health care at South Jambi Sub district Public Health Service (PHS) in Jambi Municipality in 2001. This research uses cross sectional design. Its respondents are 110.The factors studied in this research are classified into predisposing, enabling and need factor. The first includes age, sex, marital status, social stratification, race/descendant, customs/belief, occupation status, education status, and knowledge. The second consists of distance to PHS and other insurance membership. While the third is perception on disease fatality.Statistically, this research uses univariate, bivariate and multivariate analyses. Univariat analysis is used to perceive description. Bivariate analysis with chi square trial is applied to see how is the relationship between available factors of PT. ASKES compulsory members and their ASKES card usage. On the other hand, multivariate analysis is functioned to find the most dominant factor related to ASKES card usage.The research result show that variables related to ASKES card usage are age, social stratification, education status, distance to PHS, other insurance membership and need. Based on multivariate analysis, the factors related to ASKES card usage are age, occupation status and need. On the other hand, the most related factor is age.As the result, there are some suggestions, for example the first is that PT ASKES should evaluated ASKES card usage particularly by elder people. The second is that PT. ASKES should provide proper medical clinic for elder people.

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: Abstrak

Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed.