Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
JPKM pada hakekatnya adalah upaya perpaduan antara pengelolaan biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan prinsipprinsip asuransi. Dalam Operasionalnya pelaksanaan program JPKM melibatkan empat pihak yaitu: (a) Badan Pembina (Bapim); (b) Badan Penyelenggara (Bapel); (c) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan (d) Peserta.
Untuk memantau pelaksanaan program JPKM yang diselenggarakan oleh Bapel, Depkes telah mengembangkan suatu mekanisme pelaporan bagi penyelenggara JPKM untuk melaporkan pelaksanaan JPKM yang telah dilaksanakan dalam suatu sistem pelaporan yang dikenal dengan sistem informasi manajemen (SIM-JPKM).
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pelaporan Sistem Informasi Manajemen JPKM (SIM-JPKM) oleh Badan Penyelenggara (BAPEL) di DKI Jakarta tahun 2001.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaahan dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan SIM JPKM dari Bapel belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, karena belum semua komponen masukan yang dianalisis mendukung proses seperti data yang dilaporkan masih ada yang tidak jelas atau dilaporkan sama sekali. Hal ini mengakibatkan proses pengolahan pelaporan akan terhambat, yang dapat dilihat dari data yang tidak lengkap dan juga jadwal pengiriman laporan dari provider yang terlambat.
Hasil luaran berkaitan dengan kelengkapan dan ketepatan waktu masih jauh dan harapan, masih banyak Bapel yang belum mengirimkan laporan, form yang digunakan masih belum sama dan daiam ketepatan waktu peniriman tidak semua Bapel dapat tepat waktu dalam mengirimkan laporan.
Agar pelaporan SIM JPKM dapat berjalan dengan basil yang lebih baik, disarankan untuk- jangka pendek adanya peningkatan keterampilan tenaga pelaksana SIM, peningkatan pembinaan (termasuk adanya pembinaan teknis), pemberian umpan batik secara triwulan dengan menggambarkan kondisi laporan dari semua Bapel, pemberian reward dan punishment serta penggunaan surat elektroniklemail untuk mempermudah pengiriman laporan.
The Analysis Reporting of Management Information System at Managed Care Carriers in DKI Jakarta, 2003To realize the target of Healthy Indonesia 2010, have been specified by four strategy pillar development of health that is; (a) National Development with vision of health; (b) Professionalism; (c) Public Health Care Security and (d) Decentralization. As according to third strategy of Healthy Indonesia 2010, since 1996 the Ministry of Health (MOH) has released a policy to develop program for public health care through the Public Health Care Security Program (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat).
JPKM intrinsically is an integrated effort between management of finance and management of health service by exploiting the insurance principles. In its operational implementation, JPKM program involves four parties that are: (a) regulatory body; (b) managed care carrier; (c) health care provider and (d) member. To watch the execution of JPKM program carried out by the carrier, the MOH has developed a reporting mechanism to the organizer of JPKM to report the implementation of JPKM which has been conducted in a reporting system which recognized as management information system for JPKM (SIM-JPKM).
The aim of this research was to obtain the information of JPKM System Information reporting process in DKI Jakarta in 2003. Research method used qualitative approach and data collecting used in-depth interview technique, focus group discussion, and document analysis.
The result of research showed that implementation of reporting of SIM-JPKM of Bapel had not yet conducted better as which was expected due to not yet all analyzed input component supported its process such as ill defined data or unreported data. This matter resulted the process of reporting would be pursued, which could be seen from incomplete data as well as schedule delivery of report of overdue provider.
The output result related to the completeness and accuracy of time was still far from expectation. There were many badan pelaksana (Bapel) which had not yet delivered their report, the form was still not yet the same, and there were not all Bapel that earn on schedule in delivering report. So that reporting of SIM JPKM can be conducted better, it is suggested to maintain skill of SIM operator in the short-range, to maintain the technical building, to give the feed back quarterly by depicting the condition of report from all Bapel, to give reward and punishment and also to maintain the usage of electronic mails to water down the delivery of report.
Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis.
Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.
Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.
This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.
The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.
Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better.