Abstrak: Kematian ibu merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan status kesehatan maternal. Di Indonesia, angka kematian ibu masih relatif tinggi (228/100.000 kelahiran hidup). Tingginya angka kematian ibu terkait dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan masih rendah. Layanan antenatal dapat dijadikan sarana untuk memotivasi ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap ibu yang melahirkan anak terakhir dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010) dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 dan metode penelitian cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 19.803 responden. Analisis data menggunakan metode regresi logistik ganda (complex samples). Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan yang signifikan antara layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan. Namun efek layanan antenatal K4 berbeda menurut ekonomi keluarga dan wilayah tempat tinggal setelah dikontrol oleh pendidikan dan paritas. Ibu hamil yang melakukan layanan antenatal K4 pada ekonomi keluarga miskin (kuartil 1) dan keluarga kaya (kuartil 4) memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan. Demikian juga dengan wilayah tempat tinggal, pedesaan memiliki peluang 3 kali lebih besar memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan dibandingkan ibu hamil yang layanan antenatalnya tidak K4. Untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan, motivasi ibu hamil terutama di masyarakat pedesaan ternyata berkaitan dengan keberhasilan pelayanan antental terpadu yang maksimal.

Abstrak: ABSTRAK PBPU) atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72%. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6%. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5%. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6%. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 (48,5%). Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dan sayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100% dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60% peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran. Kata Kunci: iuran, kepatuhan, PBPU, peserta mandiri This study discusses the compliance of non-wage earners (PBPU) or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to 33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that the compliance level of non-wage earners (PBPU) is compliant in paying JKN contributions of 72%. Non-wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with a percentage of 57.6%. Most traders have a high school education background of 45.5%. The average age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non-wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6%. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution (48.5%). Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables with average income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affect the compliance of participants, most of 60% participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant's compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanction effective enough to make the participants dutifully pay dues. Keyword: compliance, non-wage earners, paying contribution, PBPU

Abstrak:

---