Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

Abstrak:

Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas yang dilakukan secara menyeluruh dari ketiga aspek yaitu aspek program, aspek manajemen dan aspek mutu/kualitas pelayanan. Dalam tesis ini, penilaian kinerja puskesmas hanya dilakukan pada kinerja 6 program pelayanan upaya kesehatan wajib puskesmas (basic six) yaitu 1) Pelayanan KIA/KB dengan 7 indikator kinerja, 2) Pelayanan Pengobatan dengan 2 indikator kinerja, 3) Pelayanan Perbaikan Gizi dengan 7 Indikator kinerja, 4) Pelayanan P3M dengan 8 indikator kinerja, 5) Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan 3 indikator kinerja, 6) Pelayanan Promosi Kesehatan dengan 4 indikator kinerja. Total indikator kinerja semuanya ada 31 indikator yang didasarkan pada indikator SPM Bidang Kesehatan. Metodologi yang digunakan dalam Tesis ini adalah metode System Depelovment LM: Cycle (SDLC) yang terdiri dari : Perencanaan dan analysis sistem, design system, implementasi system dan perawatan system Sedangkan manajemen database menggunakan konsep Data Base Manajemen System (DBMS), dimana untuk menilai apakah hasil pengembangan system berjalan dengau baik, maka dilakukan uji coba prototype di Laboratorium Komputer Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Input data menggunakan laporan SP3 puskesmas berikut suplemennya dan diproses dengan menggunakan aplikasi program SI-PKP yang secara otomatis dapat menghasilkan output berupa informasi klasifikasi kinerja puskesmas yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. PKP pada Tesis ini hanya dilakukan terhadap 20 UPTD Puskesmas (50%) dari total 40 UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi Baik (warna hijau), 6 UPTD Puskesmas (30%) masuk kategori cukup (warm kuning) dan 7 UPTD Puskesmas (35%) masuk klasifikasi kurang (warna merah). Informasi yang dihasilkan tersebut kiranya dapat dijadikan dasar bagi manajemen untuk intervensi program atau reward dan punishment. Manajemen masih perlu juga melakukan pengembangan system ini, sehingga betul-betul dapat diaplikasikan dan memenuhi kebutuhan system secara keseluruhan.

---

Performance Assessment at Primary Health Care (PKP) is an effort for doing assessment of job result or achievement at Primary Health Care which has been done by totally from three aspects including program, management and service quality aspect. In this thesis, performance assessment at Primary Health Care is only done by performance of 6 service programs of nmndatory health effort at Primary Health Care (basic six) such as I) KIA/KB service by 7 performance indicators, 2) Medical service by 2 performance indicators, 3) Nutrition improvement by 7 performance indicators, 4) P3M service by 2 performance indicators, 5) Environment safety service by 8 performance indicators, 6) Health promotion service by 4 performance indicators. All of performance indicators are 31 indicators which based on indicator of service standard at Health Department. Methodologies which are used in this Thesis are System Development Life Cycle (SDLC) consisting: Planning and analysis system, design system, implementation system and care system While database management used a Data Base Management System (DBMS) concept for assessing development result system has been run better, so it has been done by prototype test at Computer Laboratory of Public Health in Indonesia University. Data Input used SP3 reports at Primary Health Care and their supplements and then they were processed by using SI-PKP program application of program which can spend output in the form of performance classification infomation at Primary Health Care which were presented in the form of tables and graphics. PKP on this thesis was only done to 20 UPTD at Primary Health Care (50%) from total of 40 UPTD at Primary Health Care in Bogor district by study result indicated that amount of 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were a good classification (green color), 6 UPTD at Primary Health Care (30%) were medium category (yellow color) and 7 UPTD at Primary Health Care (35%) were less classification (red color). From information above presumably can be made based on management for program intervention or reward and punishment. Management still needs to do this system development, so it can be implemented seriously and fulfill a requirement system as a whole.

Abstrak:

Dalam merencanakan suatu pelayanan kesehatan yang dikehendaki dan dapat dijangkau sesuai kemampuan masyarakat perlu dipertimbangkan demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demand terhadap pelayanan kesehatan berfungsi untuk mengetahui pola pemanfaatan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pemakainya.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang demand ibu hamil terhadap pertolongan persalinan di Kabupaten Bogor serta ingin mengetahui faktor predisposisi dan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand tersebut. Dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan pelayanan pertolongan persaiinan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu {AKI). Penelitian ini menggunakan rancangan survey cepat dan memakai kuesioner untuk wawancara dalam pengumpulan data terhadap 218 ibu hamil yang telah dipilih. Dilakukan pengambilan sampel dua tahap yaitu kluster yang dipilih dengan cara  "probability proportional size" dan metode EPI untuk pemilihan rumah tangga dengan responden yang memenuhi kriteria. Tehnik analisis yang digunakan adalah uji chi-square dan uji anova.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa demand yang tertinggi dari ibu hamil terhadap pertolongan persalinan adalah persalinan oleh tenaga non kesehatan yaitu sebesar 46,33 % (95 % CI 39 % - 53 %). Demand terendah adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan pemerintah yaitu 8.72 % (95 % Cl 6% - 12 %) . Faktor predisposisi yang berhubungan dengan demand tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan ibu dan kepala keluarga serta sikap terhadap pertolongan persalinan. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tidak bekerja ibu dan semakin tidak tetap pekerjaan kepala keluarga serta semakin rendah nilai sikap terhadap pertolongan persalinan maka demand pertolongan persalinannya lebih mengarah kepada tenaga non kesehatan. Sedangkan faktor kemampuan yang berhubungan dengan demand pertolongan persalinan adalah pengeluaran rumah tangga per bulan, sumber biaya, jarak, dan biaya pelayanan. Semakin pengeluaran keluarga rendah, sumber pembiayaan pertolongan persalinannya "old of pocket", dan biaya pelayanan untuk pertolongan persalinan rendah maka demand pertolongan persalinannya cenderung kepada tenaga non kesehatan. Untuk mereka yang tidak memilih pertolongan persalinan di rumah maka jarak menentukan demand pertolongan persalinannya. Pelayanan kesehatan swasta lebih dipilih responden karena jarak yang lebih dekat dan waktu yang lebih sedikit dibandingkan ke pelayanan kesehatan pemerintah.Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah termasuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu dengan program Gerakan Sayang Ibu. Meningkatkan penyuluhan dengan pendekatan pada Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA), mengupayakan adanya jaminan pemeliharaan kesehatan dalam pertolongan persalinan, meningkatkan kemitraan antara tenaga non kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan serta meningkatkan kinerja bidan di desa dalam pertolongan persalinan di rumah.

---

 

The Demand of Pregnant Mothers for the Birth Delivery Service and Factors Related, in the District of Bogor, 2002An expected and accessible health care planning needs to consider the public's demand for the health care. Demand for health care is used to assess the pattern of health service utilization and its determinant factors.The research was aimed to obtain information of the demand of pregnant mothers for the birth delivery service in the District of Bogor, and also to assess the predisposing and enabling factors dealing with the demand itself. This study used a rapid survey design. Data collection was conducted by using questionnaire for interviewing 218 selected pregnant mothers. Two-step sampling method was used that is cluster sampling which selected base on probability proportional size (PPS) and EPI method to select the household with respondents that suitable with the criteria. In this study, the technical analysis used was a chi-square and anova test.The results of this study showed that the highest demand of pregnant mothers for the birth delivery service conducted by traditional attendant was 46.33% (95% CI 39%--53%). Meanwhile, the lowest demand for the birth delivery service conducted by health provider at the government health facilities was 8.72 % (95% CI 6%--12%). Predisposing factors related to such demand were education, occupation of pregnant mothers and their husband, as well as their attitude towards the birth delivery service. The lower the educational level, the more the unemployed mothers, the more non-permanent husband's job, and the lower the mother's attitude to the birth delivery service, so demand for the birth delivery service the more concern to the birth traditional attendant. Hence, powerful factors related to the demand for birth delivery service were monthly household expenditure, income sources, distance, and tariff. The lower the household expenditure, income source that is out of pocket and the lower the tariff, so the demand for the birth delivery tends to the birth traditional attendant. For those who did not choose the birth delivery at home, so the distance determined their demand for the birth delivery service. Private health care was more favorable by respondents because the nearer distance used in comparison with government health care.Some efforts could probably be conducted to improve the birth delivery service done by health provider are local government and community participation in line with Friendly Mother Movement program, to maintain the campaign (communication, information, and education) towards the Mother and Child Health Group, to make possible the availability of social security in the birth delivery service, to maintain the partnership between health provider and non-health provider (birth traditional attendant) in delivering services, and to improve the performance of village midwife in conducting birth delivery service at home.