Cakupan kegiatan keperawatan komunitas di Kabupaten Cirebon masih rendah, sedangkan perawat sebagai peiaksananya merupakan tenaga kesehatan terbanyak dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya Perawat melakukan asuhan keperawatan komunitas seharusnya dengan pendokummentasian atau pencatatan yang merupakan panduan sehingga kegiatannya terarah dan terpadu sesuai dengan masalah yang ditemukan. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kualitas pencatatan asuhan keperawatan komunitas di Kabupaten Cirebon tahun 2006 dan faktor-:fuktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan cross-sectionaL Data dikumpulkan dari 7I perawat puskesmas dengan menggunakan perhitungan besar sampel Lot quality assurance sampling (I:QAS-Lot) secara sistematic random sampling, selain dilak:ukan wawancara juga dilakukan pemerik:saan catatan asuhan keperawatan masing-masing responden 5 dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan September 2006 dengan menggunakan analisis univariat dan analisis jalur (path analysis). Dari data yang dikumpulkan diperoleh kualitas pencatatan dengan baik sebesar 59,2 %. Hasil pemodelan dengan analisis jalur temyata kepemimpinan merupakan variabel utama yang mempunyai pengaruh sebesar 46,8 % terhadap kualitas pencatatan asuhan keperawatan, variabel lain yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas pencatatan asuhan keperawatan adalah pengetahuan sebesar 3 I %, sikap sebesar 17,6 %, imhalan sebesar 11,6 %, dan variabe1 masa kelja melalui sikap sebesar 4%. Kepemimpinan kepala puskesmas mampu meningkatkan lrualitas pencatatan asuhan keperawatan yang dilakukan karyawannya, selain itu kepemimpinan dapat meningkatkan pengetahuan, mengatur imbalan yang diberikan, dan dapat merubah sikap karyawannya. Bagi Dinas Kesehatan yang mempunyai kewajiban membina : kepala puskesmas maka harus selalu membina dan mengevaluasi kinelja kepala puskesmas.

Scope of community nursing activity in district of Cirebon has undervalued. In fact, number of nurse resources there larger than another medical profession. They to be organized in community nursing activity and nursing activity record-keeping as principal guide, they will working in systematic way and well integrated according to the problem raised from public health service. This research aim to determine the quality of community nursing activity record-keeping in district of Cirebon for year of 2006 and the influencing factors within. Research belong to quantitative research with cross-sectional design. Data collecting using Lot quality assurance sampling (LQAS-Lot) with systematic random sampling method by surveying and interviewing 71 nurse from local public health services, including checking of 5 document from each respondent's nursing record.' Research taken during september 2006 and using univariat analysis and path analysis. The result shows the quality of record-keeping which noticed as good are 52,2 % in value. Modelling result from path analysis put leadership as main variable which influence the quality of nursing record-keeping at 46,8%. Another variable which having influence on quality of nursing record-keeping are nurse's knowledge at 31%, nurse's attitude at 17,6%, rewards at 11,6% and working period at 4%. Leadership skills of local public service's head can improve the quality of record-keeping of community nursing activity by its employees (nurses). Besides,and change in attitude. District public health service which has responsibility in training and developing officer to become head of local public health service should control and monitor their working performance continuously leaderships skills direct to improvement of knowledge, remuneration management, and change in attitude. District public health service which has responsibility in training and developing officer to become head of local public health service should control and monitor their working performance continuously.

Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesehatan menjadi kewenangan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan kesehatan di daerah diperlukan kecukupan alokasi pendanaan kesehatan dalam anggaran pemerintah baik pusat maupaun daerah, hal ini merupakan faktor pcnting keberhasilan desentralisasi bidang kesehatan. Berdasarkan alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2005, pemerintah daemh telah mengalokasikan dana sebesar 12,55% dari total APBD Kabupaten untuk pendanaan bidang kesehatan. alokasi anggaran ini sudah mendekati apa yang tercantum dalam Sistcm Kesehatan Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah berupaya mengakomodir ketentuan dari pusat tentang bcsamya dana yang hams dialokasikan untuk bidang kesehatan, hal ini terbukti dengan meningkatnya anggaran untuk bidang kesehatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari alokasi anggaran kesehatan di Kabupaten Cirebon sudah mendekati ketentuan dalam Sistem Kesehatan Nasional tetapi biia dilihat dari anggaran kesehatan pcrkapita penduduk tahun 2005 sebesar Rp.52.650 masih sangat jauh dari ketentuan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar Rp.l20.000 (US $ 12) per kapita penduduk pcrtahun. Faktor~faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan pada tahun 2006 serta pemanfaatan alokasi APBD terhadap pendanaan bidang kesehatan yang dimulai dari sumber-sumber pembiayaan sampai bagaimana dana tersebut djgunakan dan kepada siapa dana tersebut dipemntukan masih belum diketahui. Maka sangat panting dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan di Kabupaten Cirebon dan menganalisis pemanfaatan alokasi pendanaan bidang kesehatan bersumber pemerintah pada tahun anggaran 2006 dan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terhadap pembangunan kesehatan. Penelitian ini mcnggunakan metodc penelitian kualitatifl bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pendanaan bidang kesehatan bersumber pemerintah, pola pendanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Tahapan yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis dokumen keuangan pada instansi yang menerima pendanaan bidang kesehatan, dan melaksanakan wawancara mendalam dengan pejabat terkait untuk mendapatkan konirmasi komitmen stakeholders dalarn pendanaan lcesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pernerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah mempunyai komitmen yang baik tentang pola pendanaan kesehatan terbukti pemerintah daerah sudah merelisasikan dana untuk bidang kesehatan sebesar l3,20% dari total APBD, pendanaan kesehatan merupakan bidang yang perlu diprioritaskan untuk menunjang pembangunan manusia utamanya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendanaan kesehatan adalah besamya dana APBD, kemampuan advokasi, negosiasi, kemampuan penyusunan anggaran dan masukan berupa usulan/aspirasi dari masyarakat. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2005 disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp. 52.650. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp.83.6I l. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupatcn Cirebon pada tahun 2005 tanpa disertai dengan gaji pegawai adalah sebesar Rp.43.l54. Belanja Kesehatan Perkapita Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 tanpa disertai mcnunjang kegiatan UKM. Pola Belanja di BRSUD Axjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU. Disarankan untuk Dinas Kesehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan lebih langsung kepada kegiatan UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.dengan gaji pegawaj adalah sebesar Rp.77.743. Terlihat adanya peningkatan pendanaan dengan peningkatan pencapaian target program, pola belanja di Dinas Kesehatan belum menunjukkan Pola Belanja yang ideal, BAU di Dinas Kesehatan lebih besar dari BOP dimana BOP sangat diperlukan untuk mcnunjang kegiatan UKM. Pola Belanja di BRSUD Arjawinangun dan BRSUD Waled sudah baik dimana BOP sudah lebih besar dari BAU. Disarankan untuk Dinas Kesehatan memanfaatkan dana APBD Kabupaten lebih banyak untuk kegiatan UKM (BOP) dibanding BAU dan BM sehingga kegiatan program kesehatan lebih langsung kepada kegiatan UKM , perlunya keterbukaan dalam dana bersumber PLN/BLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cinebon. SIM RS agar dimanfaatkan di BRSUD Arjawinangun dan _BRSUD Waled.

Dari laporan Rumah Sakit di kota Cirebon diperoleh data mengenai jumlah BBLR tahun 2000 sebesar 333 bayi dari 3388 bayi yang lahir hidup (11,55 %). Data tersebut memang belum menggambarkan keadaan BBLR di kota Cirebon yang sesungguhnya oleh karena data yang ada dan terkumpul hanya berasal dari rumah sakit saja, belum mencakup semua Puskesmas di kota Cirebon. Sedangkan dan pola kematian bayi umur 0 - 28 hari yang rawat inap di rumah sakit kota Cirebon tahun 2000 menunjukkan bahwa BBLR merupakan penyebab kematian nomor 3 dari penyebab kematian bayi umur 0 - 28 hari yang rawat inap di rumah sakit kota Cirebon. Kegiatan pelayanan antenatal tingkat kota Cirebon dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena masih di bawah target angka cakupan pelayanan antenatal nasional dan selisih antara K1 dan K4 masih besar yaitu diatas 10%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pemanfaatan pelayanan antenatal dengan kejadian BBLR di kota Cirebon dengan mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Rancangan penelitian ini adalah kasus kontrol tidak. berpadanan. Responden pada penelitian ini berjumlah 250 orang yang terdiri dari 125 orang ibu yang melahirkan bayi dengan BBLR (kasus) dan 125 orang ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan normal (kontrol) selama periode .fanuari 2001 ski Juni 2002. Data diolah dengan analisis statistik univariat, bivariat dan analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik. Penelitian menunjukkan bahwa kejadian BBLR pada ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal dengan kualitas rendah mempunyai peluang 2,92 (1,40 - 6,06) kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal dengan kualitas baik setelah dikontrol variabel jarak kelahiran. Perlu diadakan kunjungan rumah terutama pada kelompok ibu hamil yang mempunyai riwayat pemanfaatan pelayanan antenatal yang jelek dan jarak kelahiran yang kurang dari 24 bulan untuk memotivasi agar pada kehamilan berikutnya mau memanfaatkan pelayanan antenatal dengan baik, demikian juga dalam perencanaan maupun kebijakan Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemanfaatan pelayanan antenatal sebaiknya mengalokasikan anggaran Puskesmas lebih memprioritaskan pada ibu hamil yang mempunyai riwayat pemanfaatan pelayanan antenatal yang jelek dan jarak kelahiran yang kurang dari 24 bulan. Selain itu perlu juga diadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kualitas pemanfaatan pelayanan antenatal dan kejadian BBLR dengan menggunakan rancangan penelitian kohort prospektif.

The Relationship between the Quality of Antenatal Care Utilization and the Prevalence of Low Birth Weight at Health Centers in Cirebon City, 2001-2002Based on hospital reports in Cirebon City, the number of Low Birth Weight (LBW) in the year 2000 is. 333 out of 3,388 live birth infants (11.55%). The data could not describe the real situation of Low Birth Weight in Cirebon City, since the data is only collected from hospitals, not from the entire Health Centers in Cirebon City. Based on the hospital data in Cirebon City in the year 2000, Low Birth Weight was the third highest caused of inpatient neonatal (infant's age 0-28 days) death. Data between 1999 - 2001 showed that Antenatal Care (ANC) in Cirebon City was not satisfactory. The percentage was still below the national target of ANC and the gap between K1 and K4 was still high (more than 10%), The objective of this study is determine the relationship between the quality of Antenatal Care utilization and the prevalence of Low Birth Weight at Health Centers in Cirebon City by controlling its confounding factors. The design of this study is non-matching case control with. The number of respondents in this study was 250 that consisted of 125 mothers who gave birth with LBW as a case group birth and 125 mothers who gave birth normal weight infant during the period of January 2001 - June 2002. Bivariate and univariate analysis was conducted as well as multivariate analysis by using logistic regression analysis. The result of this study showed that mothers who utilized bad (low) quality of ANC had the tendency to have LBW 2.92 times higher (L40-6.06) compared to mothers who utilized good (high) quality ANC, controlled by distance of birth variable. The study recommended to provide neonatal visit especially to mothers with bad quality of ANC history and the distance of birth less than 24 months. The activities aimed to motivate mothers to conduct good ANC in the next pregnancy. It is also suggested that in term of the improvement of quality of ANC utilization, the Local Health Service plan and policy will allocate health services budget, and should give priority to those mothers who is having bad ANC. In addition, it is also needed to conduct a further study related to quality of ANC utilization and prevalence of LBW by using cohort perspective design.

Tesis ini membahas tentang kepuasan kerja petugas Puskesmas berdasarkan kepuasan kerja intrinsik dan ekstrinsik, serta membahas kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas loket pendaftaran, perawat, dokter, dan petugas loket obat di unit rawat jalan Puskesmas Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya gambaran kepuasan kerja petugas maupun kepuasan pelanggan Puskesmas serta hubungan antara keduanya. Data diolah melalui analisis univariat, bivariat, multivariat, dan dengan menggunakan diagram kartesius (Importance Performance Analysis). Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk meningkatkan kepuasan kerja petugas Puskesmas dan kepuasan pelanggan hendaknya pihak terkait seperti Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah berusaha untuk memenuhi harapan petugas Puskesmas dan pelanggan, antara lain meningkatkan insentif bagi petugas, perbaikan manajemen Puskemas, dan pemenuhan peralatan di Puskesmas.  Sedangkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan hendaknya pihak Puskesmas berusaha untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat akan puas mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Kata kunci: Kepuasan kerja petugas dan kepuasan pelanggan

The study focused into job satisfaction (especially intrinsic and extrinsic’s job satisfaction) among primary healthcare provider and customer satisfaction’s relationship in outpatient’s unit Community Health Centre in Cirebon district. This research used quantitative method with cross sectional approach. The data was processed with univariate, bivariate and multivariate analysis using Cartesius diagram. The researcher suggests that Puskesmas, Health district office, District Government should improve the service quality by implementation quality assurance programme in health center (such as Puskesmas accreditation or Pusksmas ISO), remuneration payment system, leadership and management capacity building  also medical and non medical equipment availability. Key word: Job satisfaction and customer satisfaction