Tesis ini membahas tentang kebijakan yang digunakan dalam pengadaan PNS kesehatan dan pola hubungan kelembagaan dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian analitik kualitatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya  harmonisasi kebijakan dan hubungan antar organisasi yang lebih baik ditingkat pusat agar kebijakan yang dibuat dengan target pemerintah daerah dapat diakomodir. Disamping itu saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah adanya transparansi dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah dan revisi peraturan pemerintah dalam pengadaan PNS  di daerah. Kata kunci: Kebijakan, hubungan kelembagaan, PNS

 ABSTRACT This thesis discusses the policy used in the recruitment of health civil servants and patterns of institutional relationships in the recruitment of health.civil servants in the region.  The study was a qualitative analytical research. The results suggest the need for harmonization of policies and the relationship between the organization a better in the central level so that policies made  to local government targets can be accommodated. Besides, the advice given from the results of this study is transparency in the recruitment of health civil servants in the region and the revision of government regulations in the recruitment of civil servants in the region. Key words: Policy, institutional relations, civil servants

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal, luka-luka maupun pengungsi serta kerusakan infrastruktur di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penanganan pada masa tanggap darurat bidang kesehatan melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat dan daerah. Tesis ini membahas mengenai koordinasi pada bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY pada masa tanggap darurat. Desain studi menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan melakukan telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Hasil yang diperoleh menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dalam melakukan koordinasi pada masa tanggap darurat akibat bencana dengan memperjelas alur tugas, pendelegasian wewenang, alur informasi yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan terhadap penanganan permasalahan akibat bencana.

 Eruption in 2010 has resulted in loos of life like dead, injured and displaced person as well as damaged to infrastructure in both DI Yogyakarta and Jawa Tengah Provinces. Respons in health sector has involved multi parties from central and local levels. This thesis described the coordination of the sector conducted by Ministry of Health and Provincial Health Office DI Yogyakarta on emergency respons due to Mount Merapi Eruption 2010. Study design using qualitative methods with document review and in-depth interviews to official person who directly involved in disaster mentioned. The results obtained to evaluate government action, particularly in the area of health in coordinating emergency respons during disaster, to clarify the task flow, delegation of authority and the flow of information are important in making a rapid dan approriate decision as needed for handling the health problems caused by disaster.

Provider initiated testing and counseling (PITC) merupakan program penanggulangan HIV/AIDS yang tepat dilaksanakan di Rutan Klas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan PITC. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional survey dengan data primer melalui kuesioner pada 130 responden tahanan dan Napi yang berisiko HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan pelayanan PITC sebanyak 52 responden atau 40% belum memanfaatkan pelayanan PITC . Hubungan antara pemanfaatan pelayanan PITC dengan penerimaan stigma dan diskriminasi terkait HIV/AIDS merupakan hubungan yang paling signifikan (p value = 0,000 ,OR 20,781). Sedangkan keyakinan manfaat PITC (p value = 0,000, OR = 12,372), Dukungan keluarga dan institusi (p value = 0,000, OR = 9,993), kebutuhan Pelayanan PITC (P value = 0,001, OR = 6,587), pengetahuan PITC (p value = 0,002, OR = 6,130), mempunyai hubungan yang signifikan. Maka dari itu, diperlukan kerjasama lintas program petugas kesehatan dan petugas keamanan, dalam bentuk penyuluhan rutin bagi pihak keluarga tahanan dan WBP yang berisiko HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang timbul dari pihak terdekat.

Provider initiated testing and counseling (PITC) is the response to HIV / AIDS is the right place in Class I Cipinang Rutan. This study aimed to identify factors associated with utilization of PITC services. This study uses cross-sectional survey approach with the primary data through questionnaires to 130 respondents detainees and inmates at risk of HIV / AIDS. The results showed a picture of service utilization PITC as much as 52 respondents or 40% did not use PITC services. The relationship between service utilization PITC with the acceptance of stigma and discrimination associated with HIV / AIDS is the most significant relationship (p value = 0.000, OR 20.781). While the benefits of PITC confidence (p value = 0.000, OR = 12.372), family and institutional support (p value = 0.000, OR = 9.993), Service needs of PITC (P value = 0.001, OR = 6.587), knowledge of PITC (p value = 0.002, OR = 6.130), had a significant relationship. With the results of this study is expected to be important information for policy makers to make this study as a reference in applying the PITC so that service standards more quickly accessed and used by WBP-risk prisoners and HIV / AIDS.