Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Hadi Pratomo
347.052 PRA a
Jakarta : Rajawali Pers, 2015
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Roem Topatimasang ... [et.al]
613 TOP s
Jakarta : Koalisis untuk Indonesia Sehat; Indonesia Society for Social Transformation, 2005
Buku (pinjaman 1 minggu) Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Heryanto; Pembimbing: Evi Martha; Penguji: Asih Setiarini, Dian Ayubi, Lina Marlina, Daning Pujiarti
Abstrak:
Read More
Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2018, sebanyak 26,64% balita di Kabupaten Lampung Utara mengalami stunting. Pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokasi fokus stunting. Tekait dengan implementasi intervensi penurunan stunting pada level masyarakat diketahui bahwa belum semua desa sudah membentuk kader pembangunan manusia (KPM) termasuk desa-desa yang ada diwilayah kerja Puskesmas Kotabumi II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, motivasi dan perilaku kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagai dasar penyususnan draf dokumen advokasi kebijakan peningkatan peran kader. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain rapid assessment procedure. Informan dalam penelitian ini adalah kader posyandu berjumlah 6 orang, dengan informan kunci berjumlah 7 orang yaitu bidan desa 5 orang, petugas gizi 1 orang dan kepala puskesmas 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui telepon selluler,menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini ,menunjukan bahwa pengetahuan kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagian besar dalam katagori sedang, semua kader memiliki sikap postif tentang stunting dan pencegahannya, semua kader memilki motivasi yang tinggi, dan sebagian desa perilaku kader tentang deteksi dini stunting dan pencegahannya masih kurang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka dapat disusun dokumen advokasi kebijakan berupa policy brief dengan rekomendasi antara lain: perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu, dan perlu membentuk kader pembangunan manusia (KPM) sebagai tenaga yang dapat membantu dalam menanggulangi masalah stunting di desa dengan cara meningkatkan peran kader posyandu. Mengingat Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten lokasi khusus stunting, maka hendaknya ada kebijakan pencegahan stunting terintegrasi pada level masyarakat dengan menjadikan kegiatan stunting menjadi program prioritas di anggaran dana desa dan membentuk kader pembangunan manusia (KPM) dengan merekrut tenaga kader posyandu
Based on the results of a nutritional status monitoring survey (PSG) in 2018, as many as 26.64% of children under five in North Lampung Regency were stunted. In 2020 North Lampung Regency was established as one of the stunting focus districts. Regarding the implementation of stunting dropping interventions at the community level, it is known that not all villages have formed human development cadres (HDC) including villages in the working area of the Kotabumi II Public Health Center. The purpose of this study was to identify the knowledge, attitudes, motivations and behavior of posyandu cadres about stunting and its prevention in the context of preparing policy advocacy documents regarding the role of cadres. The study uses qualitative methods with rapid assessment procedure design. The informants in this study were 6 posyandu cadres, with 7 key informants namely 5 midwives, 1 nutritionis and 1 puskesmas head. Data collection was carried out by means of in-depth interviews via cellular telephone, using interview guidelines. The results of this study indicate that the knowledge of posyandu cadres about stunting and prevention is still largely lacking, all cadres have a positive attitude about stunting and prevention, all cadres have high motivation, and cadre behavior regarding early detection of stunting and prevention, most are still lacking. Based on the identification results, a policy advocacy document can be prepared in the form of a policy brief with recommendations including: need to increase the capacity of posyandu cadres, and the need to establish human development cadres (KPM) as staff who can assist in overcoming stunting problems in the village by increasing the role of posyandu cadres . Considering that North Lampung Regency is one of the special stunting location districts, there should be an integrated stunting prevention policy at the community level by making stunting a priority program in village fund budgets and forming human development cadres (HDC) by recruiting posyandu cadres
Based on the results of a nutritional status monitoring survey (PSG) in 2018, as many as 26.64% of children under five in North Lampung Regency were stunted. In 2020 North Lampung Regency was established as one of the stunting focus districts. Regarding the implementation of stunting dropping interventions at the community level, it is known that not all villages have formed human development cadres (HDC) including villages in the working area of the Kotabumi II Public Health Center. The purpose of this study was to identify the knowledge, attitudes, motivations and behavior of posyandu cadres about stunting and its prevention in the context of preparing policy advocacy documents regarding the role of cadres. The study uses qualitative methods with rapid assessment procedure design. The informants in this study were 6 posyandu cadres, with 7 key informants namely 5 midwives, 1 nutritionis and 1 puskesmas head. Data collection was carried out by means of in-depth interviews via cellular telephone, using interview guidelines. The results of this study indicate that the knowledge of posyandu cadres about stunting and prevention is still largely lacking, all cadres have a positive attitude about stunting and prevention, all cadres have high motivation, and cadre behavior regarding early detection of stunting and prevention, most are still lacking. Based on the identification results, a policy advocacy document can be prepared in the form of a policy brief with recommendations including: need to increase the capacity of posyandu cadres, and the need to establish human development cadres (KPM) as staff who can assist in overcoming stunting problems in the village by increasing the role of posyandu cadres . Considering that North Lampung Regency is one of the special stunting location districts, there should be an integrated stunting prevention policy at the community level by making stunting a priority program in village fund budgets and forming human development cadres (HDC) by recruiting posyandu cadres
T-6334
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cempaka Rini; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Mieke Savitri, Anwar Hasan, Irwanto, Linda Siti Rohaeti
Abstrak:
Kesehatan reproduksi merupakan hak bagi setiap manusia namun belum adakebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini bertujuan melakukan pengumpulan informasi untuk advokasikebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid AssesmentProsedure. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, dipilih secarapurposive dan snowball, yaitu berbagai pemangku kepentingan yang terkaitdengan isu kesehatan reproduksi dan disabilitas. Metode pengumpulan datamelalui indepth interview pada tahap analisis. Tahapan penelitian ini yaituanalisis; strategi pro aktif dengan membuat factsheet, press release sertapenyelenggaraan lokakarya; mobilisasi sebagai langkah awal dari membangunkoalisi; dan aksi advokasi melalui lokakarya. Hasil analisis didapatkan belumadanya kebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitasintelektual karena bukan program prioritas dan hasil lokakarya diperoleh usulanrekomendasi yang selanjutnya dibuat dalam bentuk policy brief berupa melakukankajian perundang-undangan dan modul yang sudah ada terkait kesehatanreproduksi dan disabilitas dengan melibatkan semua pihak untuk berkoordinasi,modul psikoedukasi kesehatan reproduksi bagi remaja tunagrahita yang sudah adaperlu masuk ke dalam sistem pemerintah serta penyediaan alat peraga kesehatanreproduksi di SLB C.Kata kunci : Advokasi, disabilitas intelektual, kebijakan publik, kesehatanreproduksi, remaja
Reproductive health is a right for every human being yet there is no public policyfor concentrating reproductive health for adolescents intellectual disability. Thisstudy aims at collecting information for advocacy on the issue. This study used aqualitative research with Rapid Assessment Procedure design. The informants inthis study amounted to 12 people were selected purposively and employedsnowball, procedure a number of informant were selected consist of differentstakeholder. Data were collected through in-depth interview on the analysis stage.Stages of this research is the analysis; pro-active strategy to create factsheets,press releases and organizing workshops; mobilization as the first step of buildingcoalitions; and advocacy action through workshops. The results of the analysisindicated no public policies for reproductive health programs for adolescentsintellectual disability because is not a priority program and the results of theworkshop obtained by the proposed recommendations were subsequently made inthe form of policy briefs be reviewing legislation and existing modules related toreproductive health and disabilities by involving all parties to coordinate,psychoeducation module reproductive health for adolescents intellectualdisability existing need to get into the government system and the provision ofreproductive health props in SLB C.Keywords: advocacy, adolescent, intellectual disability, public policy,reproductive health.
Read More
Reproductive health is a right for every human being yet there is no public policyfor concentrating reproductive health for adolescents intellectual disability. Thisstudy aims at collecting information for advocacy on the issue. This study used aqualitative research with Rapid Assessment Procedure design. The informants inthis study amounted to 12 people were selected purposively and employedsnowball, procedure a number of informant were selected consist of differentstakeholder. Data were collected through in-depth interview on the analysis stage.Stages of this research is the analysis; pro-active strategy to create factsheets,press releases and organizing workshops; mobilization as the first step of buildingcoalitions; and advocacy action through workshops. The results of the analysisindicated no public policies for reproductive health programs for adolescentsintellectual disability because is not a priority program and the results of theworkshop obtained by the proposed recommendations were subsequently made inthe form of policy briefs be reviewing legislation and existing modules related toreproductive health and disabilities by involving all parties to coordinate,psychoeducation module reproductive health for adolescents intellectualdisability existing need to get into the government system and the provision ofreproductive health props in SLB C.Keywords: advocacy, adolescent, intellectual disability, public policy,reproductive health.
T-4629
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Surotul Ilmiyah; Pembimbing: Rita Damayanti; Penguji: Ede Surya Darmawan, Iwan Ariawan, Priyono, Dini Haryati
Abstrak:
ABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate (TFR) masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB ABSTRACT Name : Surotul Ilmiyah Department : Public Health, Health Promotion Title : "Utilization of village funds allocation for family planning promotion with uptake Long Acting and Permanent Method (LAPM) in West Nusa Tenggara Province , Indonesia Advisor : Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPH Indonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate (TFR) is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate (CPR) and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) has initiated advocacy of Village Law No. 6/2014 for the interest of family planning (FP) programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis (chi square) and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 (individual) and level two (village) with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village-level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group (DWG) family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM. Keywords: village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning
Read More
T-5101
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉