Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Putri Nabila Setiawan; Pembimbing: Martya Rahmaniati; Penguji: Milla Herdiyati, Diah Wulandari
Abstrak:
Praktik sunat perempuan menurut WHO tidak diperkenankan untuk dilakukan dalam bentuk dan tingkat apapun sebab membahayakan anak perempuan dan perempuan serta melanggar hak kesehatan reproduksi. Di Indonesia, 48.8% pada anak perempuan usia 0-11 tahun di Indonesia dengan 80% orang tua menunjukkkan persetujuan keberlanjutan sunat perempuan pada masa yang akan datang pada tahun 2013. Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan orang tua di masa depan adalah yang menentukan keberlanjutan praktik sunat perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan faktor yang mempengaruhi persetujuan mahasiswa terhadap praktik sunat perempuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Disain studi dalam penelitian ini menggunakan studi potong lintang pada 248 mahasiswa yang berdomisili di DKI Jakarta yang dipilih secara acak pada Mei ? Juni 2022. Analisis hubungan menggunakan chi-square dan pemodelan dengan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan faktor mempengaruhi persetujuan mahasiswa terhadap praktik sunat anak perempuan pada masa depan di DKI Jakarta adalah persetujuan terhadap persepsi manfaat moral seksual sunat perempuan (aOR=4.05, p=0.025) dan mahasiswa fakultas non kesehatan (aOR=2.79, p=0.037). Intervensi direkomendasikan melalui pendidikan dan media massa untuk mengedukasi tidak adanya hubungan sunat perempuan memiliki manfaat moral seksual bagi mahasiswa kesehatan maupun non kesehatan.
Female circumcision is not allowed to be carried out in any form and level since it endangers girls and women and violates reproductive health rights. According to National Basic Health Riset 2013, female circumcision occurred 48.8% of girls aged 0-11 years followed with 80% of parents showing agreement of the continuation of female circumcision in the future. University students as future leaders and future parents are related to the continuation of the practice of female circumcision in the future. This study aims to describe and identify factors influencing agreement toward female circmcission of future daughter among university students in DKI Jakarta 2022. Analysis was performed using chi-square and binary logistic regression. Data was collected between May - June 2022 through an online questionnaire involving 248 students in DKI Jakarta. Students who agreed of sexual moral perceptions of female circumcision strongly influenced their agreement toward female circmcission of future daughter (aOR=4.05, p=0.025). Also, non-medical faculty students strongly agreed toward female circmcission of their future daughter (aOR=2.79, p=0.037) than medical faculty students. Interventions are recommended through education and mass media to educate that the absence of female circumcision has sexual moral benefits for both medical and non-medical students.
Read More
Female circumcision is not allowed to be carried out in any form and level since it endangers girls and women and violates reproductive health rights. According to National Basic Health Riset 2013, female circumcision occurred 48.8% of girls aged 0-11 years followed with 80% of parents showing agreement of the continuation of female circumcision in the future. University students as future leaders and future parents are related to the continuation of the practice of female circumcision in the future. This study aims to describe and identify factors influencing agreement toward female circmcission of future daughter among university students in DKI Jakarta 2022. Analysis was performed using chi-square and binary logistic regression. Data was collected between May - June 2022 through an online questionnaire involving 248 students in DKI Jakarta. Students who agreed of sexual moral perceptions of female circumcision strongly influenced their agreement toward female circmcission of future daughter (aOR=4.05, p=0.025). Also, non-medical faculty students strongly agreed toward female circmcission of their future daughter (aOR=2.79, p=0.037) than medical faculty students. Interventions are recommended through education and mass media to educate that the absence of female circumcision has sexual moral benefits for both medical and non-medical students.
S-11136
Depok : FKM-UI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Izzatun Nidaa; Pembimbing: Hadi, Ella Nurlaella; Penguji: Dien Anshari, Kartika Anggun Dimar Setio, Trisno Suharsanto; Riski Tessa Malela
Abstrak:
Read More
Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang menjadi perhatian dunia, karena dapat berdampak bagi kesehatan reproduksi, risiko mengalami kekerasan dan dampak psikologis, sosial ekonomi serta bagi bayi/anak yang dilahirkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel sebanyak 370 perempuan berusia 20-24 tahun dari 30 desa di 8 kecamatan yang dipilih secara acak dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Proportional to Size (PPS) 3 tahap. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dianalisis secara univariat, bivariat (Chi Square), dan multivariat (regresi logistik ganda). Proporsi perkawinan anak perempuan di Kabupaten pekalongan sebesar 8,6% dan 0,54% di antaranya merupakan perkawinan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Prevalensi perkawinan anak tertinggi ditemukan di Kecamatan Lebakbarang (28,6%), Kandangserang (20,6%) dan Doro (17,5%). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor konfonding. Perempuan yang berpendidikan rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak 53 kali dibanding perempuan yang berpendidikan tinggi setelah dikontrol oleh pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal (OR= 53,27; 95% CI = 7,03 - 403,81). Diperlukan program pencegahan perkawinan anak dari Pemerintah Kabupatan Pekalongan serta peningkatan akses pendidikan yang merata untuk tingkat SMA/sederajat khususnya di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Doro.
Child marriage is a violation of children's rights that has become the world's concern, because it has several impacts on reproductive health, the risk of experiencing violence and psychological impact, the babies/children being born, and socio-economic. The aim of the research is to find out the prevalence of child marriage in Pekalongan Regency and the contributing factors. This study used a cross-sectional research design. Sample of 370 women aged 20-24 years from 30 villages in 8 sub-districts were randomly selected from 19 sub-districts in Pekalongan Regency. The sampling technique is 3-stage Probability Proportional to Size (PPS). Data were collected by interview and analyzed using univariate, bivariate (Chi Square), and multivariate (multiple logistic regression). The proportion of girl child marriage in Pekalongan Regency was 8.6%, of which 0.54% of them had their first marriages before they were 15 years old. The highest prevalence of child marriage was found in these sub-districts: Lebakbarang (28.6%), Kandangserang (20.6%) and Doro (17.5%). Level of education is a factor related to child marriage in Pekalongan Regency, while knowledge, peer influence and location of residence are confounding. Women with low education are 53 times more likely to experience child marriage than women with higher education after controlling for knowledge, peer influence and location of residence (OR= 53.27; 95% CI = 7.03 - 403.81). The Government of Pekalongan Regency needs to develop a program to prevent child marriage and increase access to high school education level, especially in Lebakbarang, Kandangserang and Doro sub-district.
T-6632
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mutiara Shinta Noviar Unicha; Pembimbing: Yovsyah; Penguji: Tri Yunis Miko Wahyono, Farida Utami
Abstrak:
ABSTRAK Skripsi ini membahas gambaran kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Pusat Krisis Terpadu RSUPN dr. Ciptomangunkusumo berdasar temuan dari 49 data rekam medis tahun 2016 ndash; 2017 yang dikumpulkan peneliti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berusia 6 ndash; 11 tahun 38,8 , berstatus pendidikan SD/ tamat SD, dan datang dengan permintaan visum. Jenis kekerasan seksual terhadap anak perempuan didominasi kasus pemerkosaan oleh pelaku berusia 25 ndash; 40 tahun berjenis kelamin laki ndash; laki yang dikenal dan memiliki hubungan kedekatan dengan korban, seperti tetangga, pacar, teman, guru, dan pengasuh. Mayoritas korban kekerasan seksual terhadap anak perempuan memiliki status ekonomi menengah ndash; menengah ke bawah, status perkawinan orangtua dan hubungan dengan orangtua baik tetapi kurang pengawasan. Diketahui mayoritas kemampuan sosialisasi dan kondisi psikis korban dalam kategori baik ndash; cukup. Kejadian kekerasan seksual mayoritas dilakukan di tempat privasi dan tertutup pada jam 10.01 ndash; 16.00 saat orangtua bekerja dan 16.01 ndash; 22.00 saat anak bebas bermain dan lepas dari pengawasan orangtua. Sebanyak 59,2 korban mengaku mendapatkan paksaan/ ancaman/ iming ndash; iming, unsur pornografi, dan obat/ alkohol menggunakan makanan atau minuman dari pelaku. Mayoritas korban menyatakan tidak memberi perlawanan karena adanya ancaman/ iming ndash; iming dari pelaku, atau tidak tahu hal yang ia lakukan adalah salah, atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Diharapkan bagi orangtua melakukan upaya ndash; upaya untuk mencegah anak menjadi korban maupun mencegah kejadian kekerasan seksual terulang kembali dengan mengajarkan anak tentang batasan antara lawan jenis, menggunakan baju yang sopan dan tidak terbuka, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, cara memberi respon penolakan, perilaku seksual yang berisiko dan akibatnya, serta orangtua meningkatkan pengawasan terhadap anaknya.
ABSTRACT This thesis discusses the description of child sexual abuse on girls in Integrated Crisis Center RSUPN dr. Ciptomangunkusumo based on the findings of 49 medical records from 2016 to 2017 collected by researcher. This research is a quantitative research with descriptive design. The results showed that the majority of victims aged 6 11 years 38.8 , in elementary school education primary school, and come with a visum request. Types of sexual abuse are dominated by rape cases by perpetrators of 25 40 year old who are known and have close relationships with victims, such as neighbors, boyfriends, friends, teachers, and caregivers. The majority of victims have lower middle to lower economic status, parental marital status and good parent relationship but lack of parental supervision. Given the majority of socialization skills and the psychological condition of the victim in either good ndash enough category. The majority of sexual abuses conducted in private place and happen at 10.01 a.m 04.00 p.m. when parents are working and 04.01 p.m. 10.00 p.m. when children are free to play out and out of parental supervision. As many as 59.2 of victims claimed to have coercion threat lure, pornography, and drugs alcohol using food or drink from the perpetrators. The majority of victims said they did not give any rejections caused by the threats lures of the perpetrators, or not knowing what she was doing was wrong, or done the sexual activity on the basis of loving each other. It is desirable for parents to make efforts to prevent children from becoming victims and prevent the occurrence of sexual abuse from recurring by teaching children about the boundaries between the opposite sex, using proper dresses, untouchable body parts, part of ldquo permitted touch rdquo and ldquo not permitted touches rdquo , how to give rejections, risky sexual behaviour and these consequences, also increase parental supervision of their children.
Read More
S-9853
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉